Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label politik

APBD Seret, TPP ASN Terpaksa Bakal Dipangkas; PSI Kuningan Dukung Efisiensi

Ketua DPD PSI Kabupaten Kuningan, Asep Papay. (Foto: dok Asep) Kuningan News - Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan, Asep Papay, menyatakan dukungan terhadap langkah Bupati Kuningan yang mewacanakan pemangkasan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN pada APBD Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan keputusan sulit namun rasional di tengah tekanan anggaran daerah yang kian berat. "PSI Kuningan mendukung langkah Bupati untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk lewat pemangkasan TPP. Ini memang kebijakan tidak populer, tapi perlu dilakukan demi menjaga stabilitas fiskal dan memastikan bahwa anggaran tetap berpihak kepada masyarakat luas," ujar Asep Papay, Kamis (7/8/2025). Ia menegaskan bahwa secara hukum, TPP bukanlah hak mutlak ASN melainkan tambahan penghasilan berbasis kinerja yang bisa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Waspadai Dampak terhadap Pelaya...

41 Peserta Dari Berbagai Daerah Ikuti Intermediate Training Raya Nasional HMI Cabang Majalengka

Kuningan News – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majalengka menggelar acara Training Raya yang berlangsung di Aula DP2SDM pada Sabtu (19/7/2025). Dengan tema "Memupuk Kepemimpinan Muslim yang Berintegritas Menuju Indonesia Emas 2045," acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Bupati Majalengka, Drs. H. Eman Suherman, M.M., dan Wakil Bupati Majalengka, Dena Muhamad Ramdhan. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan Kapolres Majalengka, AKP Bayu Surya Wulandono, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, H. R. Muhammad Umar Maruf, serta Ketua Baznas, H. Agus Asri Sabana. Kehadiran Ketua Badko HMI Jawa Barat, Siti Nurhayati, dan sejumlah tokoh HMI Majalengka lainnya menambah semarak acara ini. Bupati Eman Suherman membuka acara secara resmi dan memberikan sambutan yang penuh motivasi. Dalam pesannya, beliau menyampaikan selamat kepada seluruh peserta dan menekankan pentingnya kepemimpinan berintegritas dalam menghadapi tantangan masa depan. “Kita harus memp...

Solusi Dan Kendala Koperasi Merah Putih Di Desa Sumberjaya, Ini Programnya!

Kuningan News – Koperasi Merah Putih yang baru-baru ini dibentuk di Desa Sumberjaya telah memasuki fase awal implementasi program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Dalam wawancara pada Senin (21/7/2025), Sekretaris Desa Sumberjaya, Heri, menjelaskan bahwa pembentukan koperasi ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya para petani. Sebagai desa yang mayoritas penduduknya adalah petani, kebutuhan akan pupuk menjadi hal yang sangat penting. Koperasi Merah Putih direncanakan akan fokus pada program jual beli pupuk pertanian, yang diharapkan dapat membantu petani mendapatkan akses mudah dan harga yang lebih terjangkau. "Program ini adalah langkah konkret untuk mendukung ketahanan pangan di desa kami," ujar Heri. Komoditas unggulan yang dimiliki Desa Sumberjaya adalah kopi, yang dikenal dengan kualitasnya yang tinggi. Dengan adanya koperasi, diharapkan para petani kopi dapat lebih mudah memperoleh pupuk yang dibutuhkan untuk meningkatkan hasil panen mereka. Heri...

Dugaan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemda Kuningan Terkait Perkebunan Kelapa Sawit, Ini Kata Azmi Fauzan Aktivis IMM Kuningan

Kuningan News – Aktivitas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kuningan kini tengah menjadi sorotan, setelah muncul dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Pemerintah Daerah. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan keputusan untuk menghentikan aktivitas tersebut pada 21 Maret 2025 lalu, namun laporan terbaru menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit masih terus meluas ke wilayah lain di Kuningan. Menurut informasi yang dilansir dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan, keputusan untuk menghentikan aktivitas perkebunan kelapa sawit diambil sebagai bentuk tindakan faktual aktif. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya, di mana aktivitas yang seharusnya dihentikan justru masih berlangsung. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Azmi Fauzan, Bendahara Umum PC IMM Kuningan, menegaskan bahwa tindakan pemerintah yang membiarkan aktivitas ilegal ini mencerminkan kelalaian yang dapat digolongkan sebagai PMH. “Pemerintah ...

Wacana Penurunan Komisi Ojek Online: Respons Beragam di Kota Bandung

  Kuningan News – Rencana penurunan komisi ojek online dari 20 persen menjadi 10 persen menuai respons beragam di berbagai kota di Indonesia. Sementara di beberapa daerah suara setuju mulai terdengar, di Kota Bandung, sejumlah komunitas driver menolak keras rencana tersebut, khawatir akan dampak negatif yang ditimbulkan. Empat komunitas pengemudi ojek online di Bandung, yaitu JARAMBAH, KOLONG Tegalluar, SGC 06, dan TRANSFORMERS, telah mengeluarkan pernyataan sikap bersama yang ditujukan kepada Kementerian Perhubungan. Mereka meminta agar kebijakan komisi tidak diubah secara tergesa-gesa dan tanpa melibatkan suara mitra pengemudi aktif. Menurut para pengemudi, skema komisi 20 persen yang berlaku saat ini dinilai masih adil dan realistis. Ananta Sagita, Ketua Komunitas JARAMBAH, menegaskan bahwa potongan tersebut bukan hanya soal penghasilan, melainkan bagian dari sistem yang memberikan rasa aman dan dukungan operasional. “Kami mendapatkan asuransi kecelakaan, layanan darurat, dan p...

Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Dinilai Salahi UUD 1945, Ini Kata Puan Maharani!

Kuningan News –Puan Maharani Ketua DPR RI, menanggapi tegas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai menyimpang dari ketentuan konstitusi terkait pelaksanaan pemilu. Dalam pernyataannya, Puan menegaskan seluruh partai politik di DPR memiliki pandangan yang sama tentang pemilu harus dilaksanakan setiap lima tahun, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dilansir dari akun Instagram DPR RI “Semua partai politik mempunyai sikap yang sama bahwa pemilu sesuai dengan undang-undangnya adalah dilakukan selama lima tahun. Jadi, apa yang sudah dilakukan oleh MK menurut undang-undang itu menyalahi Undang-Undang Dasar,” jelas Puan dalam keterangannya usai Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (15/7/2025). Puan menekankan pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan terkait pemilu. Ia menyatakan langkah-langkah lanjutan atas putusan MK akan diambil secara kolektif oleh partai-partai politik melalui ...

Ini Daftar Rotasi 7 Pejabat Kuningan Yang Resmi Dilantik Pagi Tadi, Siap Jalankan Amanah Baru!

Kuningan News – Pemerintah Kabupaten Kuningan resmi melantik tujuh pejabat eselon II dalam rotasi jabatan pimpinan tinggi pratama. Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, dan Wakil Bupati Tuti Andriani, di Halaman Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, kompleks Kuningan Islamic Center pada Senin (14/7/2025). Acara ini menjadi sorotan publik setelah sebelumnya diadakan mutasi pejabat serupa pada 13 Juni 2025 sekitar sebulan yang lalu. Pelantikan kali ini merupakan kelanjutan dari mutasi sebelumnya, di mana sebanyak 13 pejabat eselon II mengalami alih tugas. Rotasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pemerintahan di Kabupaten Kuningan. Dalam sambutannya, Bupati Dian menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah yang diberikan. Salah satu sorotan utama adalah alih tugas Dr. Carlan dari jabatan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) menjadi Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi...

BPKAD Angkat Bicara: Penjelasan Deden Kurniawan Mengenai POKIR Rencana Pembangunan Daerah dan Regulasi Terkait

Kuningan News – Deden Kurniawan, AKS, SE, M.Si, CFr.A, QRMP selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, memberikan penjelasan terkait pentingnya pokok pikiran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah. Penjelasan ini merujuk pada berbagai regulasi yang mengatur kegiatan tersebut, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Dilansir dari Akun Instagram Pribadinya Deden menjelaskan, pokok pikiran DPRD berlandaskan pada pasal 240 dan 274 Undang-Undang tersebut, yang menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Hal ini memastikan bahwa setiap keputusan pembangunan didukung oleh data yang valid dan relevan. Lebih jauh, Deden mengungkapkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga berperan penting dalam mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pem...

Pelatihan Instruktur Cabang PMII Dibuka Langsung Wabup “Bukan Formalitas, Tapi Bagian Regenarasi”

Kuningan News – Wakil Bupati Kuningan, Hj. Tuti Andriani, S.H., M.Kn., secara resmi membuka Pelatihan Instruktur Cabang PMII di Talaga Surian. Kegiatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian penting dari proses regenerasi dan penguatan ideologi, wawasan, serta keterampilan kepemimpinan di tingkat cabang. Pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat struktur kaderisasi di akar rumput. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tuti menyatakan bahwa instruktur cabang adalah ujung tombak dalam proses kaderisasi. “Instruktur cabang adalah ujung tombak proses kaderisasi ditingkatkan di akar rumput dan dari tangan para instruktur inilah kelak akan lahir generasi generasi unggul,” ujarnya.  Kegiatan pelatihan ini dirancang untuk mengembangkan kader yang tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga nilai-nilai yang empowering, agamis, dan tangguh. “Pengembangan kader yang baik sejalan dengan spirit membangun daerah. Bersama generasi muda, kita wujudkan Kuningan yang terus melesat,” tam...

Tentang Pemilu Serentak, Yusril Ihza Mahendra: Putusan MK Nomor 135 Berpotensi Melanggar Konstitusi!

Kuningan News – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, baru-baru ini mengunggah video di akun Instagramnya yang membahas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dalam video tersebut, Yusril menyampaikan pandangannya mengenai keputusan yang mengeluarkan pemilihan anggota DPRD dari rezim pemilu dan menyatukannya dengan pemilihan kepala daerah (pilkada). Yusril mengungkapkan bahwa keputusan MK tersebut tampak didasarkan pada pertimbangan praktis, mengingat kedua jenis pemilihan tersebut memiliki basis teritorial yang sama, baik untuk tingkat I maupun tingkat II. Namun, ia menegaskan bahwa Putusan MK Nomor 135 itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 E UUD 1945. Menurut Yusril, Pasal 22 E UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik pusat maupun daerah, harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan tersebut harus berbarengan dengan pemilihan pr...

Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza Tewas Diserang Israel

Kuningan News – Duka mendalam menyelimuti masyarakat Indonesia setelah berita tragis datang dari Gaza. Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, dr. Marwan al-Sultan, tewas bersama keluarganya dalam serangan udara yang dilakukan oleh Israel. Kejadian ini tidak hanya mengguncang dunia medis, tetapi juga menambah daftar panjang korban jiwa dalam konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut. Dilansir dari Akun Sosial Media Resmi DPR RI, Puan Maharani Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas gugurnya dr. Marwan. Sosoknya selama ini menjadi simbol kemanusiaan dan perjuangan perdamaian di Palestina. Ia menegaskan bahwa situasi ini lebih dari sekadar konflik. “Ini adalah tragedi kemanusiaan,” ujarnya. Serangan terhadap rumah sakit dan tenaga medis dianggap sebagai kejahatan perang yang nyata. DPR RI mendesak komunitas internasional untuk segera menghentikan kebiadaban ini. Puan Maharani menekankan pentingnya perhatian global terh...

Etika Dikhianati, Perempuan Dikorbankan, BK Ditantang Bertindak

Kuningan News — Tahun ini menjadi babak penting sekaligus ujian berat bagi Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kuningan. Lembaga internal yang selama ini digadang-gadang sebagai benteng marwah DPRD kini kembali menjadi sorotan tajam publik. Bukan tanpa sebab, gelombang laporan dugaan pelanggaran etika kembali membanjiri meja BK, dengan pola yang nyaris serupa: relasi kuasa, relasi asmara, dan sikap merendahkan perempuan. Pasca berhasil menuntaskan kasus Saudara R yang berujung pada putusan PAW (Pergantian Antar Waktu), BK sempat mendapat apresiasi publik. Kasus tersebut mencoreng wajah DPRD karena muncul hanya seratus harian lebih sejak anggota dewan dilantik, saat mereka dituntut menunjukkan kinerja 100 harinya. Namun, langkah tegas BK saat itu mampu menyelamatkan marwah lembaga legislatif daerah yang sempat tercabik karena pelanggaran moral dan etik publik oleh anggotanya sendiri. Saat ini, sorotan tak berhenti. Tahun ini, kasus T kembali mengguncang publik, sekaligus membongkar ke...

Kejuaraan Pencak Silat "Kuningan Melesat" di GOR Ewangga, Bupati Harap Bisa Menasional!

Kuningan News –Kejuaraan Pencak Silat "Kuningan Melesat" yang digelar di GOR Ewangga pada Selasa (1/7/2025) yang dibuka oleh Bupati Dian Rahmat Yanuar. Acara ini mempertemukan pesilat muda dari berbagai penjuru daerah, menciptakan suasana kompetisi yang penuh semangat dan persahabatan. Kejuaraan ini bukan sekadar ajang untuk mengejar juara, tetapi juga sebagai upaya menjaga warisan budaya bangsa. Dalam sambutannya, Bupati Dian menekankan bahwa pencak silat lebih dari sekadar olahraga, ini merupakan bagian dari jati diri dan budaya Indonesia. "Kami ingin para pesilat muda tidak hanya berfokus pada kemenangan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai disiplin, sportivitas, dan rasa cinta tanah air," ujarnya di hadapan peserta dan penonton. Bupati Dian berharap ajang ini dapat menjadi ruang tumbuh bagi generasi muda. "Pencak silat harus terus menjadi kebanggaan lokal yang mendunia. Kami menginginkan atlet-atlet Kuningan siap tampil di level nasional dan internasional,...

"Transparansi," BPKAD Kuningan Siap Tingkatkan Pengelolaan Aset Daerah

Kuningan News – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan mengumumkan kesiapan mereka dalam mengelola aset daerah secara lebih efektif dan transparan. Dalam sebuah postingan Instagram, BPKAD menjelaskan bahwa tanah yang terletak di Jalan Siliwangi No. 88 Kuningan, yang menjadi lokasi Pendopo dan Rumah Jabatan Bupati Kuningan, telah tercatat secara resmi dalam neraca pemerintah daerah. Tanah tersebut terdiri dari tiga bidang, yang seluruhnya memiliki sertifikat hak pakai. Data yang dirilis mencakup informasi detail mengenai luas dan status legalitas tanah yang ada. Semua aset daerah tercatat dengan baik dan memiliki legalitas yang jelas merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga dan menata aset milik daerah. Adapun rincian aset tersebut meliputi tanah dan bangunan kantor Sekretariat Daerah seluas 15.823 m² dengan Sertifikat Nomor 20 yang diterbitkan pada September 1990. Selain itu, terdapat juga lapangan parkir Sekretariat Daerah seluas 2.430 m² deng...

Kepala Daerah Wajib Main TikTok: Gubernur Dedi Mulyadi Soroti Komunikasi Digital di Rapat Paripurna Kota Cirebon

Kuningan News - Dalam momen penting perayaan Hari Jadi ke-598 Kota Cirebon, Dedi Mulyad Gubernur Jawa Barat, memberikan arahan yang menarik mengenai penggunaan platform digital, khususnya TikTok, sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Cirebon yang berlangsung pada Sabtu (28/6/2025), menjadi wadah bagi Gubernur Dedi untuk menyampaikan pesannya kepada Wali Kota Cirebon, Effendi Edo. Dilansir dari Youtube Pemerintah Kota Cirebon talam sambutannya KDM menyebutkan Bahia, “Kalau mau tahu keluhan warga, Pak Wali jangan hanya mengandalkan laporan dari camat atau kepala dinas. Buka TikTok tiap pagi, di sana banyak suara masyarakat yang jujur dan langsung,” tegas Dedi Mulyadi di hadapan para peserta sidang, yang terdiri dari tokoh daerah dan tamu undangan. Pernyataan ini menyoroti semakin pentingnya media sosial dalam memperkuat komunikasi antara pemimpin dan rakyat. Gubernur Dedi menjelaskan bahwa melalui TikTok, informasi dan keluhan masya...

Bupati Kuningan Hadiri Penandatanganan Komitmen Bersama dengan TNI Angkatan Darat

Kuningan News - Bupati Kuningan berpartisipasi dalam penandatanganan komitmen bersama antara Mabes TNI Angkatan Darat dan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat pada pada Sabtu (28/6/2025). Acara yang berlangsung di Mabes TNI Angkatan Darat ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama dalam program Manunggal Karya Bakti yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah Jawa Barat. Bupati Kuningan menyampaikan harapannya agar kerjasama ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program yang dijalankan. “Dengan sinergitas antara pemerintah daerah dan Kodim setempat, kita bisa mendorong pelaksanaan program yang lebih baik dan terencana,” ujarnya dalam postingan pribadinya. Penandatanganan komitmen ini mencakup sekitar 11 item kerjasama yang akan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program pembangunan. “Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kuningan dan daerah lain di Jawa Barat,” tambah bupati. Acara ini juga disaksikan oleh Gubernu...

Diperpanjang! Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025 Di Jawa Barat Sampai Tanggal Ini

Kuningan News - Tim Pembina Samsat Jawa Barat telah mengumumkan perpanjangan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2025. Periode pembayaran kini diperpanjang hingga 30 September 2025, memberikan kesempatan lebih bagi pemilik kendaraan untuk menyelesaikan kewajiban pajak mereka tanpa harus membayar tunggakan pokok dan denda. Program pemutihan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan. Dengan adanya kebijakan ini, pemilik kendaraan akan terbebas dari denda pajak untuk tahun-tahun sebelumnya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari sektor pajak kendaraan. Dalam program ini, pemilik kendaraan hanya diwajibkan membayar SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) untuk dua tahun ke depan dan satu tahun tunggakan ke belakang.  Sebagai tambahan, pembebasan denda juga berlaku untuk SWDKLLJ tahun-tahun yang telah lewat. Namun, perlu dicatat bahwa denda keterlambatan untuk tahun berja...

KDM Berikan Respon Terhadap Viralnya Laporan Jalan Rusak, Itu Bukan Jalan Provinsi!

Kuningan News - Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya laporan mengenai kondisi jalan rusak di provinsi Jawa Barat. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa sebagian besar keluhan yang diterima berkaitan dengan jalan desa dan jalan kabupaten.  “Pemerintah desa harus mengoptimalkan belanja dana desa untuk pembangunan infrastruktur jalan, memastikan bahwa jalannya berbeton atau berhotmix,” ungkapnya dalam postingan Instagram pribadinya pada Kamis (26/6/2025). KDM menerangkan bahwa dialognya dengan berbagai pihak menunjukkan masih banyak anggaran di pemerintah daerah yang tidak dialokasikan dengan semestinya. “Banyak belanja untuk kepentingan yang tidak mendesak, seperti makan minum, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya. Sebagai langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, Dedi Mulyadi merencanakan untuk mengundang para bupati, sekreta...

Palestina Terlupakan! Donald Trump: "Mereka Tidak Tahu Apa yang Mereka Lakukan"

Kuningan News - Kawasan Timur Tengah kembali bergejolak dengan perkembangan terbaru dalam konflik yang melibatkan Israel dan Iran. Dalam wawancara terbaru, mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengungkapkan pandangannya terhadap situasi yang semakin memanas di wilayah tersebut. "Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan," ungkap Trump dilansir dari Viory Video. Perhatian global sebelumnya tertuju pada perang antara Palestina dan Israel, tetapi kini fokus mulai beralih ke ketegangan yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat. Ketidakpastian ini dapat berpotensi memicu perang dunia ketiga jika tidak ditangani dengan bijaksana.  Sementara itu, Iran terus menunjukkan sikap agresif terhadap kebijakan luar negeri Amerika. Dengan dukungan terhadap kelompok-kelompok seperti Hizbullah dan Hamas, Iran menjadi pemain kunci dalam dinamika konflik ini. Tindakan provokatif dari Iran dapat memperburuk situasi yang sudah tegang.  Di sisi lain, Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk...

Bupati Kuningan Serahkan Bantuan PENA 1 Juta Rupiah untuk Pelaku Usaha Kecil Di Dapil Ini!

Kuningan News - Dian Rahmat Yanuar hadir dan menyerahkan Bantuan PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) kepada para pelaku usaha kecil di Kabupaten Kuningan pada Selasa (24/6/2025). Acara yang berlangsung di Aula Masjid Syiarul Islam, Jl. Ahmad Yani No. 1, Kec. Kuningan, dan dihadiri oleh Pimpinan serta Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan. Bantuan ini ditujukan bagi masyarakat penerima manfaat dari wilayah Dapil I, yang meliputi Kuningan, Cigugur, Garawangi, Sindangagung, Ciniru, dan Hantara, serta dari wilayah Dapil V, yaitu Darma, Kadugede, dan Nusaherang. Dalam sambutannya, Bupati Dian menekankan pentingnya dukungan bagi pelaku usaha kecil, seperti pedagang sorabi dan pelaku usaha kuliner rumahan yang telah berjuang menjaga ekonomi lokal. “Ini adalah penyaluran kedua dari dana stimulan untuk pedagang sorabi yang terdaftar dalam program PENA. Kami berharap bantuan sebesar satu juta rupiah ini dapat membantu mereka mengembangkan usaha,” tutur Bupati.  Bantuan ini bukan hanya sek...