Pelaksanaan Kuningan Adiluhung di Jakarta. |
Kuningan News – Fraksi Amanat Restorasi DPRD Kabupaten Kuningan, gabungan PAN dan NasDem, memuji “Kuningan Adiluhung” yang digaungkan Pemkab Kuningan dan. Kuningan Adiluhung, dianggap sebagai branding kuat yang mampu menarik investor dalam skala yang lebih besar. Pujian itu, tertuang dalam PU Fraksi terhadap Raperda APBD TA 2026.
Dalam PU yang
ditandatangani Ketua Fraksi H Uba Subari dan Sekretaris Hj Lin Yulianti SE itu,
Fraksi Amanat Restorasi tidak hanya memuji Kuningan Adiluhung, tapi juga
mengacungi jempol untuk beberapa langkah yang sudah ditempuh Pemerintah Daerah.
Meskipun, berbarengan dengan pujian itu, Fraksinya juga memberi 7 poin catatan
serius.
Poin Aspirasi Fraksi
Amanat Restorasi DPRD Kuningan ke Bupati
Pertama,
penyelesaian persoalan gagal bayar.
Fraksi Amanat
Restorasi memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas ikhtiar Pemerintah
Daerah dalam menuntaskan persoalan yang selama ini membebani fiskal Kabupaten
Kuningan. Penyelesaian ini bukan hanya menghapus beban, tetapi juga
mengembalikan kepercayaan publik serta memperbaiki reputasi fiskal daerah kita.
Hal ini menjadi kado terindah bagi Kabupaten Kuningan yang berulang tahun
ke-527 pada 1 September 2025 kemarin. Fraksi kami memandang saudaraku kakak
Bupati layak menyandang sebagai “Person of The Year”
tahun 2025, dalam waktu kurang dari satu tahun persoalan gagal bayar mampu
dituntaskan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
Kedua, prioritas pembangunan dan
perbaikan jalan.
Fraksi kami mencatat
bahwa alokasi anggaran infrastruktur jalan tahun 2025 merupakan yang terbesar
sepanjang sejarah Kabupaten Kuningan yaitu sebesar 58,2 miliar untuk 148 ruas
jalan di seluruh Kabupaten Kuningan. Langkah ini sejalan dengan aspirasi
masyarakat, karena infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian dan
akses utama pelayanan publik. Kami memberikan apresiasi, sekaligus berharap
agar program besar ini dilanjutkan dengan perencanaan pemeliharaan yang baik
agar manfaatnya bisa berkelanjutan.
Ketiga, Kuningan
Adiluhung yang mampu menarik investor besar.
Branding daerah yang
terus diperkuat telah memberikan hasil nyata dengan masuknya investor berskala
besar. Ini merupakan capaian penting yang membuktikan bahwa Kuningan memiliki
daya tarik dan prospek cerah untuk pengembangan investasi. Namun demikian,
fraksi kami menegaskan bahwa investasi yang masuk harus memberi manfaat
langsung bagi rakyat, terutama penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan
kapasitas UMKM, dan kontribusi nyata melalui CSR.
Keempat, upaya peningkatan layanan publik
dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Fraksi kami mencatat
adanya perbaikan di sektor kesehatan, pendidikan, serta dukungan bagi petani
dan UMKM. Walau masih banyak pekerjaan rumah, kami mengakui langkah-langkah
positif yang telah dilakukan dan berharap bisa ditingkatkan dalam APBD 2026.
Meski memuji, Fraksi
Amanat Restorasi DPRD Kuningan juga mengingatkan poin-poin penting untuk APBD
TA 2026. Berikut poinnya:
Pertama,
keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelayanan sosial.
Besarnya
anggaran infrastruktur harus diimbangi dengan perhatian serius pada kesehatan,
pendidikan, dan perlindungan sosial. Jalan yang bagus akan kurang bermakna bila
masih ada anak yang putus sekolah atau kasus gizi buruk di masyarakat.
Kedua, keberlanjutan fiskal.
Setelah persoalan
gagal bayar berhasil diselesaikan, kita tidak boleh lengah. Defisit anggaran
harus dikelola dengan hati-hati. Setiap pembiayaan harus jelas sumbernya, terukur resikonya, dan transparan
penggunaannya. Jangan sampai kita kembali terjebak dalam persoalan yang sama di
masa mendatang.
Ketiga,
optimalisasi PAD tanpa membebani rakyat.
Fraksi
kami mendukung peningkatan PAD melalui optimalisasi BUMD, sektor pariwisata,
dan digitalisasi pajak daerah. Namun kami menolak cara-cara instan yang justru
menambah beban langsung masyarakat kecil.
Keempat,
penguatan UMKM dan sektor pertanian.
Momentum
masuknya investor harus disertai dengan skema kemitraan lokal, hilirisasi
produk unggulan, serta dukungan akses permodalan bagi UMKM. Dengan begitu,
pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi
benar-benar inklusif.
Kelima,
transparansi dan pengawasan.
Fraksi
Amanat Restorasi menekankan bahwa setiap program prioritas harus terbuka bagi
publik, akuntabel, dan dapat diawasi bersama. Kebocoran anggaran tidak boleh
lagi terjadi, dan setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan kembali untuk
kepentingan rakyat.
Keenam,
pemerataan pembangunan antarwilayah.
Fraksi
kami meminta agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan,
melainkan juga menjangkau desa-desa, kecamatan terpencil, dan kawasan
perbatasan.
Ketujuh,
lingkungan hidup dan tata ruang.
Fraksi
Amanat Restorasi mengingatkan agar pembangunan tetap memperhatikan aspek
lingkungan. Jangan sampai investasi dan proyek besar justru menimbulkan masalah
baru berupa kerusakan alam atau bencana ekologis.