Pendahuluan Perbedaan teologis dan fiqih antara Syiah dan Sunni bukan sekadar perbedaan ritualistik, melainkan hasil sejarah panjang pembentukan otoritas keagamaan : Syiah dan Sunni, dinamika politik pasca wafatnya Rasulullah, perkembangan metodologi hukum dan dalam konteks modern, serta implikasi geopolitik global.  Memahami perbedaan ini secara utuh sangat penting, bukan hanya untuk memahami interaksi intra-umat, tetapi juga untuk membaca arah geopolitik dunia Islam dalam isu-isu mendesak seperti Palestina, hegemoni regional, dan konflik global.¹ 1. Fondasi Epistemologis: Imamah vs. Syura Syiah Imamiyah menempatkan imamah sebagai bagian inti akidah dan kelanjutan dari misi kenabian. Imamah bukan sekadar jabatan politik, melainkan “otoritas ilahiah” yang diyakini ma‘shum dan menjadi hujjah atas umat.  Al-Kulaini dalam al-Kāfi menegaskan bahwa perkataan Imam adalah hujjah sebagaimana perkataan Rasulullah.² Sunni, sebaliknya, memandang kepemimpinan sebagai wilayah ijtihad manus...

Dadan Satyavadin,  pemerhati kebijakan . Kuningan - Perdebatan mengenai masa depan Gunung Ciremai sering kali terseret terlalu jauh ke kritik kebijakan pusat. Kritik tersebut sah dalam kerangka struktural, namun kurang efektif bila tidak dibarengi dengan pengawalan serius pada ruang kebijakan yang justru paling dekat dengan dampak ekologis: wilayah penyangga. Secara hukum, kawasan Taman Nasional memang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Namun, realitas ekologis Ciremai tidak berhenti di pal batas taman nasional. Tekanan terbesar justru datang dari luar kawasan inti: alih fungsi lahan, tata ruang desa yang longgar, pengelolaan air yang tidak terintegrasi, serta aktivitas ekonomi di lereng yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah daerah. Di sinilah peran pemerintah daerah menjadi krusial. Bukan untuk mengambil alih kewenangan pusat, tetapi untuk memastikan bahwa zona penyangga benar-benar berfungsi sebagai penyangga, bukan sebagai titik awal degradasi. Perda tata ru...

Maun Kusnandar/ Ciremai Resilience Initiative. Kuningan News -  Di balik podium ruang jumpa pers, Senin (23/12/2025), Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), Toni Anwar, S.Hut, memaparkan statistik yang sekilas tampak sebagai prestasi: tutupan lahan diklaim naik dari 53% menjadi 80%. Namun, paparan ini justru memicu gelombang tanya dari publik. Di tengah klaim keberhasilan tersebut, alarm bencana hidrologi di wilayah Ciayumajakuning justru berbunyi lebih kencang, mengungkap jurang antara angka birokrasi dan realitas ekologi. Mempertanyakan Integritas Kebijakan Balai Publik kini mulai menyoroti arah kebijakan yang diambil oleh Kepala Balai TNGC. Poin yang paling krusial adalah sikap "netralitas" Balai terhadap proyek strategis seperti geothermal. Pertanyaannya: Apakah Balai TNGC berfungsi sebagai benteng perlindungan hutan, atau sekadar fasilitator regulasi bagi kepentingan investasi? Sikap netral ini dianggap sebagai ancaman bagi fungsi hidrologis Ciremai. J...

KH Imam Nur Suharno MAg Kuningan News - Kita akan kembali melewati pergantian tahun. Peristiwa pergantian tahun ini sejatinya sebagai tadzkirah bahwa jatah hidup kita di dunia berkurang meskipun secara matematika usia bertambah. Imam Hasan Al-Basri mengingatkan, “Wahai anak Adam, sesungguhnya Anda bagian dari hari, apabila satu hari berlalu, maka berlalu pulalah sebagian hidupmu.” Dengan pemaknaan seperti itu semestinya setiap pergantian tahun dimanfaatkan untuk mengevaluasi diri (muhasabah) sejauhmana bekal yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian, bukan untuk berhura-hura hingga menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Khalifah Umar bin Khatab pernah menyatakan, “Evaluasilah diri kalian sebelum kalian dievaluasi. Timbanglah amal-amal kalian sebelum ditimbang. Bersiaplah untuk menghadapi hari yang amat dahsyat. Pada hari itu segala sesuatu yang ada pada diri kalian menjadi jelas, tidak ada yang tersembunyi.” Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah melangkah kaki s...

Firdaus Eka Fadla, A.Md., CDMS, C.Gen.AI Kuningan  — Di tanah kelahiran saya, Kuningan, Jawa Barat, kami tumbuh besar dengan sebuah pegangan hidup yang tak lekang oleh waktu: "Lamun keyeng tangtu pareng" —jika kita bersungguh-sungguh dalam berikhtiar, hasil pasti akan tercapai. Filosofi sederhana ini telah melahirkan ribuan pedagang tangguh dan pengrajin ulet yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah selama puluhan tahun. Namun, saat kita melangkah menuju ambang tahun 2026, definisi "bersungguh-sungguh" ini sedang mengalami evolusi yang radikal. Di era disrupsi digital, keringat saja tidak lagi menjadi mata uang yang paling berharga. Sebagai praktisi yang mendalami irisan antara pemasaran digital dan teknologi, saya melihat sebuah fenomena yang paradoks. Di satu sisi, semangat juang UMKM kita luar biasa. Mereka siap bangun sebelum subuh, membuka toko, dan bekerja hingga larut malam. Namun, di sisi lain, banyak dari mereka yang "kalah perang" di pas...

Imam Baha, Ketua IPPMK JADETABEK. Kuningan News -  Di lereng gunung sering dianggap masalah teknis: masalah izin, tata ruang, atau pelanggaran administratif. Namun ketika kerusakan itu terjadi bertahun-tahun dan terus berlanjut, masalah teknis tidak lagi terjadi. Ia berubah menjadi masalah kebijakan dan tanggung jawab negara. Di Kabupaten Kuningan, kerusakan di lereng Gunung Ciremai bukan cerita baru. Kawan-kawan dari kalangan mahasiswa ataupun warga sipil sudah berulang kali menuliskannya. Hutan rusak, lahan gundul, fungsi kawasan berubah. Ironisnya, peringatan itu sudah muncul sejak lebih dari satu dekade lalu. Namun hingga kini, luka di punggung Ciremai belum benar-benar sembuh. Jika peringatan datang berulang kali dan tidak ditindaklanjuti, maka masalahnya bukan kurang informasi. Masalahnya adalah pembiaran. Dari Pelanggaran Menjadi Karnaval Secara prinsip, lereng gunung adalah kawasan perlindungan dan penyangga. Di sanalah fungsi resapan udara, penimbunan longsor, dan pe...

Ilustrasi AMDAL . Kuningan News - AMDAL seharusnya menjadi benteng terakhir perlindungan lingkungan dan keselamatan warga. Ia dirancang untuk menjawab satu pertanyaan mendasar: apakah sebuah rencana pembangunan layak dijalankan tanpa mengorbankan alam dan manusia? Namun di lapangan, AMDAL justru sering berubah menjadi formalitas mahal yang dibayar, disusun, lalu diloloskan. Praktik AMDAL berbayar bukan rahasia. Secara administratif memang sah: pemrakarsa proyek membiayai penyusunan AMDAL melalui konsultan. Tetapi di titik inilah masalah dimulai. Bagaimana mungkin sebuah kajian dampak lingkungan bisa objektif jika sejak awal bergantung pada pihak yang berkepentingan agar proyeknya lolos? AMDAL yang seharusnya kritis berubah jinak. Risiko longsor ditulis “dapat dikendalikan”. Ancaman krisis air disebut “minimal”. Kekhawatiran warga dicatat sekadarnya. Semua aman di atas kertas. Yang penting satu: izin terbit. Akibatnya baru terasa setelah alat berat masuk. Mata air menyusut, tanah berge...

KH Imam Nur Suharno MAg Kuningan News - Dalam kehidupan ini, kita semua memiliki tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Namun, apa yang membuat kita benar-benar bahagia dan sukses? Jawabannya adalah dengan beramal sholiha, yaitu melakukan perbuatan baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Allah SWT berfirman: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS. Al-Nahl: 97) Rabi' bin Khuthaim berkata, "Amalan sholiha adalah apa yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW." (HR. Ibnu Abi Hatim) Apa itu Amalan Sholiha? Amalan sholiha adalah perbuatan baik yang dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan ajaran agama.  Contoh amalan sholiha di antaranya shalat dengan khusyu...

Foto Dadan Satyavadin (foto: Dok. Dadan) Kuningan News - Belakangan muncul klaim bahwa “10 tahun lalu lereng Gunung Ciremai itu gundul” disertai perbandingan citra satelit yang seolah-olah menunjukkan kondisi lereng yang lebih baik sekarang. Narasi ini digunakan untuk menyimpulkan bahwa Ciremai telah pulih, sehingga kritik masyarakat terhadap kerusakan lereng dianggap berlebihan. Klaim tersebut tidak tepat, tidak lengkap, dan tidak berdiri di atas konteks ekologis maupun data konservasi. Pertama, Ciremai bukanlah lahan bebas yang bisa dianalisis hanya lewat tampilan satelit. Sejak 2004, seluruh kawasan lereng masuk dalam Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) kawasan konservasi yang secara hukum wajib menjaga fungsi resapan, hidrologi, dan keanekaragaman hayati. Data TNGC mencatat kawasan ini memiliki lebih dari 100 titik mata air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Kuningan dan Majalengka. Menilai kesehatan ekosistem hanya dari citra satelit adalah keliru. Ekologi tidak bekerj...

  Kuningan News – Ketika Badan Pusat Statistik (BPS) Kuningan merilis data pertumbuhan ekonomi daerah yang menembus dua digit, mencapai 10,42 persen pada Triwulan II tahun 2025, banyak yang bersyukur. Namun, pernyataan mengejutkan justru datang dari Ketua DPRD Kabupaten Kuningan yang menilai bahwa data tersebut “tidak sejalan dengan realitas sosial ekonomi masyarakat di bawah”. Pernyataan seperti ini jelas mengundang pertanyaan: Apakah data resmi negara kini kalah oleh persepsi pribadi? Padahal, BPS bukan lembaga politik. Mereka bekerja berdasarkan metodologi ilmiah yang baku dan diakui nasional. Data yang mereka rilis bukan hasil tafsir, bukan pula pesanan. Semua berbasis pada penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mencakup sektor pertanian, perdagangan, industri, jasa, hingga pariwisata. Dan faktanya, data BPS Kuningan menunjukkan tren positif. Triwulan I 2025: 9,76% Triwulan II 2025: 10,42% Sebagai pembanding, di tahun 2024 pertumbuhan Kuningan hanya mencapai 6,17%...

Dadan Satyavadin. Kuningan News - Dalam wacana pembangunan, desa kerap disebut sebagai ujung tombak. Tetapi di banyak tempat, termasuk di Kabupaten Kuningan, semangat itu sering berhenti di slogan. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masih belum berpihak secara langsung kepada rakyat. APBDes yang seharusnya menjadi instrumen kemandirian, kini lebih sering menjadi perpanjangan tangan kepentingan birokrasi pemegang kekuasaan. Banyak pembiayaan kewenangan kabupaten diselipkan di APBDes, membuat arah pembangunan desa kehilangan makna lokalnya. Hal yang semestinya menjadi ruang aspirasi warga, justru berubah menjadi daftar belanja titipan program. Sejatinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Begitu pula Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 memberi ruang bagi pemerintah desa untuk mengelola keuangan berdasarkan musyawarah, kebutuhan real, dan potensi masyarakat. Namun fakta di lapanga...

Rani Nurani Mahasiswa  Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial  UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon  Kuningan News -  Perkembangan zaman yang begitu pesat membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. Generasi Z—yakni generasi yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an—hadir dengan karakteristik unik yang membedakannya dari generasi sebelumnya. Mereka tumbuh dalam lingkungan digital yang serba cepat, interaktif, dan penuh dengan informasi. Akibatnya, cara berpikir, belajar, dan berinteraksi mereka pun berbeda dari siswa di masa lalu. Dalam konteks inilah, peran guru tidak lagi sekadar sebagai sumber utama pengetahuan, tetapi bergeser menjadi fasilitator pembelajaran yang mampu mengarahkan, membimbing, dan menumbuhkan potensi siswa sesuai dengan kebutuhan zamannya.  Karakteristik dan Pola Pikir Generasi Z  Generasi Z dikenal sebagai generasi digital  native , yakni generasi yang sejak kecil telah akrab dengan teknologi. Mereka terbiasa mencari...

Kuningan News - Masyarakat Kabupaten Kuningan beberapa bulan lalu dikejutkan dengan kabar adanya dugaan fraud bernilai miliaran rupiah yang melibatkan seorang oknum karyawan Bank BJB. Alih-alih dilaporkan ke aparat penegak hukum atau diberhentikan, karyawan tersebut justru hanya dipindahkan ke kantor wilayah lain. Kebijakan ini menuai kritik keras dan mempertanyakan komitmen BJB dalam menjaga integritas lembaganya. ‎Sebagai salah satu bank pembangunan daerah terbesar di Indonesia, BJB mengelola dana publik yang berasal dari masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan posisi strategis tersebut, BJB semestinya menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Sikap lunak terhadap oknum yang diduga melakukan fraud menciptakan persepsi bahwa ada standar ganda dalam penegakan aturan internal. ‎Dalam praktik umum, bank-bank BUMN maupun BUMD secara konsisten melaporkan dan memproses hukum setiap pegawai yang terlibat kejahatan perbankan. Langkah itu diambil demi menegakk...