Langsung ke konten utama

APBDes dan Ilusi Kemandirian Desa

Dadan Satyavadin.

Kuningan News - Dalam wacana pembangunan, desa kerap disebut sebagai ujung tombak. Tetapi di banyak tempat, termasuk di Kabupaten Kuningan, semangat itu sering berhenti di slogan. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masih belum berpihak secara langsung kepada rakyat.

APBDes yang seharusnya menjadi instrumen kemandirian, kini lebih sering menjadi perpanjangan tangan kepentingan birokrasi pemegang kekuasaan. Banyak pembiayaan kewenangan kabupaten diselipkan di APBDes, membuat arah pembangunan desa kehilangan makna lokalnya. Hal yang semestinya menjadi ruang aspirasi warga, justru berubah menjadi daftar belanja titipan program.

Sejatinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Begitu pula Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 memberi ruang bagi pemerintah desa untuk mengelola keuangan berdasarkan musyawarah, kebutuhan real, dan potensi masyarakat. Namun fakta di lapangan, menukil adanya ruang kewenangan itu semakin mengecil, tergeser oleh program “turun atas nama pembinaan.”

Akibatnya, desa menjadi pelaksana tanpa daya tawar. Banyak program yang sejatinya menjadi urusan kabupaten, justru dibiayai dengan dana desa. Contohnya hal-hal yang diselipkan dalam pemberdayaan. Sementara pembinaan yang dilakukan dari tingkat kabupaten sering bersifat administratif—lebih fokus pada tumpukan laporan, bukan peningkatan kapasitas.

Apabila situasi ini dibiarkan, maka kemandirian desa hanyalah mitos administratif. Desa menjadi objek yang tergantung, bukan subjek yang berdaulat. Jean-Jacques Rousseau pernah menulis, “Manusia dilahirkan merdeka, tetapi di mana-mana ia terbelenggu.” Begitu pula nasib banyak desa, dilahirkan mandiri secara hukum, tetapi dibelenggu oleh sistem yang tidak sepenuhnya jujur.

Kemandirian yang Terikat 

Ironisnya, ketika pemerintah berbicara soal “desa digital”, “desa wisata”, atau “desa mandiri,” sering kali yang sebenarnya terjadi adalah peningkatan ketergantungan baru—pada program, proyek, dan laporan. Padahal makna kemandirian bukan pada banyaknya anggaran, tetapi pada kemampuan menentukan arah berdasarkan kebutuhan warga.

Desa semestinya menjadi ruang pembelajaran politik paling jujur. Di sana, rakyat mengenal arti partisipasi dan gotong royong. Namun jika perencanaan desa hanya menjadi agenda administratif, maka nilai-nilai itu akan hilang. Musyawarah desa berubah menjadi ritual tanpa makna, hanya untuk memenuhi syarat pencairan dana.

Untuk itu, pembinaan dan pengawasan perlu direposisi. Kabupaten seharusnya menjadi mitra yang memperkuat, bukan mengendalikan. Pemerintah desa harus diberi ruang untuk belajar dari praktik baik, bukan hanya ditekan dengan evaluasi formalitas.

Kemandirian Butuh Keberanian Moral dan Politik 

Langkah perbaikan dapat dimulai dari penegasan batas kewenangan antara kabupaten dan desa. Program kabupaten sebaiknya tidak dibebankan ke APBDes, melainkan dibiayai oleh anggaran kabupaten sendiri. Desa perlu didorong agar berani merumuskan prioritas pembangunan yang benar-benar berpihak pada rakyat—pendidikan, ekonomi lokal, dan kesejahteraan sosial.

Kemandirian Desa Tidak Akan Terwujud Tanpa Keberanian Moral 

Dibutuhkan pemimpin desa yang berpikir rasional dan berjiwa pelayan. Seorang pemimpin yang memahami, seperti kata Plato, bahwa “keadilan lahir ketika setiap orang bekerja sesuai tanggung jawab dan kodratnya.”

Kabupaten yang adil adalah kabupaten yang tidak mengambil hak desa, dan desa yang kuat adalah desa yang tidak takut berkata: “Kami tahu apa yang terbaik bagi warga kami,”

Hanya dengan itulah, APBDes akan kembali pada hakikatnya—bukan sekadar lembaran anggaran, tetapi cermin dari semangat rakyat untuk mandiri.


Oleh: Dadan Satyavadin, 
Penulis adalah mantan pimpinan BPD, Tim Sukses dan pemerhati kebijakan publik.

HOT NEWS

Duhhh…. Anggota Linmas Patah Tulang Paska Terjatuh Saat Merehab Atap Rumah

Anggota Linmas Patah Tulang Paska Terjatuh Saat Merehab Atap Rumah Desa Cijagamulya, Kecamatan Ciawigebang, Jumat (13/11/2026) Kuningan News - Nasib malang menimpa anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) saat sedang membedah dan merehabilitasi atap rumah dan berujung musibah setelah terjatuh dari atas atap bangunan. Insiden dialami Eyo yang bermukim di Blok Pogor RT 01 RW 01, Desa Cijagamulya, Kecamatan Ciawigebang. Musibah jatuh tersebut terjadi sekitar dua minggu lalu, saat korban tengah memperbaiki atap bangunan. Kondisi terkini dari anggota Linmas tersebut dikonfirmasi oleh salah seorang tetangga korban, Inoh, saat ditemui di lokasi pada Kamis (12/11/2026). Ia membeberkan akibat musibah jatuh dari ketinggian tersebut, Eyo mengalmi luka berat berupa patah tulang pada bagian kaki dan tangan yang membuatnya tak berdaya. "Kejadiannya dua minggu yang lalu. Kaki dan tangannya patah sampai tidak bisa ke mana-mana, jangankan bekerja,untuk meng...

Pesik Kuningan Resmi Rilis Daftar Pemain Guna Hadapi Liga 3 Nusantara Musim 2026/2027

Pesik Kuningan Resmi Rilis Daftar Pemain Guna Hadapi Liga 3 Nusantara Musim 2026/2027 Kuningan News  -  Manajemen Pesik Kuningan secara resmi mengumumkan daftar lengkap nama pemain ( skuadlist ) yang akan menjadi kekuatan utama tim Laskar Kuda Ciremai dalam mengarungi ketatnya persaingan kompetisi Liga 3 Nusantara musim 2026/2027. Kepastian peluncuran komposisi pemain dipublikasikan melalui unggahan akun Instagram resmi media sosial klub Pesik Kuningan pada Jumat (13/11/2026). Dalam daftar materi pemain yang dirilis,   jajaran pelatih menyiapkan komposisi skuad,mulai dari penjaga gawang,   pemain bertahan,   gelandang,   hingga penyerang. Pada posisi penjaga gawang ( goalkeeper ),   Pesik Kuningan mempercayakan benteng terakhir pertahanan kepada tiga nama kiper tangguh,   yakni Rio Hardianto (nomor punggung 22),   Akmal Jailani Pili (24),   dan Rifky Tofani (31). Sementara itu untuk memperkokoh lini pertahanan di sektor   stopper , ...

Ada Potensi Pajak Kendaraan, Sebanyak 21.430 Motor dan Mobil Akan Didata Ke Setiap Desa!

Bimtek Pendataan dan Pemutakhiran Data Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Senin (16/11/2026) di Aula Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW). Kuningan News – Pemkab Kuningan gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendataan dan Pemutakhiran Data Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Senin (16/11/2026) di Aula Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Kuningan. Ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan kualitas data potensi kendaraan bermotor. Pendataan ini diharapkan mampu menghasilkan informasi yang lebih akurat, valid, dan mutakhir sebagai penyusunan strategi peningkatan penerimaan pajak. Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Kuningan (Samsat Kuningan) Hj Renny Dewi Pratami, SH menjelaskan kegiatan itu merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa...

Jenguk Anggota Linmas Yang Jatuh dari Atap, Bunda Ela Sarankan Segera Dibawa ke Rumah Sakit dan Di-Rontgen

Istri Bupati Kuningan,   Hj Ela Helayati, SSos, MM,  di Desa Cijagamulya,   Kec. Ciawigebang, Jumat (13/11/2026). Kuningan News  -  Perhatian dan kepedulian sosial ditunjukkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuningan sekaligus istri Bupati Kuningan,   Hj Ela Helayati, SSos, MM (Bunda Ela).   Ia turun langsung menjenguk Eyo,   anggota Linmas Desa Cijagamulya yang terbaring akibat terjatuh saat merenovasi atap rumah di Desa Cijagamulya,   Kec. Ciawigebang, Jumat (13/11/2026). Bunda Ela melihat secara langsung kondisi kesehatan Eyo yang mengalami cedera patah tulang pada bagian kaki dan tangan hingga tidak bisa beraktivitas maupun mencari nafkah. Prihatin atas penanganan medis korban yang selama ini hanya mengandalkan pengobatan alternatif pijat urut tradisional, Bunda Ela menyarankan agar korban secepatnya dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan medis medis secara intensif. "Melihat yang kecelakaan kerja di Desa Cijagamulya sekarang k...

Tumpahan Lumpur di Bundaran Cijoho Tuai Sorotan, Aktivis KAMMI Kuningan Desak Evaluasi Total Tata Kelola Lingkungan

Aktivis KAMMI Kuningan  Kartika Yola  Desak Evaluasi Total Tata Kelola Lingkungan. Kuningan News  -  Peristiwa banjir tumpahan material lumpur tebal yang menerjang kawasan Bundaran Cijoho usai diguyur hujan deras mendapat sorotan dari Aktivis KAMMI Kuningan.   Kejadian yang membahayakan para pengguna jalan itu dinilai bukan sekadar persoalan jalan kotor,   melainkan alarm keras buruknya sistem penataan lingkungan. Kritik tajam mengenai tata kelola lingkungan tersebut disuarakan langsung oleh aktivis mahasiswa KAMMI Kuningan Kartika Yola, ia membeberkan fenomena mengalirnya material tanah hingga menutup badan jalan utama menunjukkan belum siapnya infrastruktur drainase dan kesiapsiagaan pemerintah dalam mengantisipasi ancaman musim hujan. "Kejadian di Cijoho ini jangan hanya diselesaikan dengan cara membersihkan sisa lumpur di jalan.   Pemerintah daerah harus menelusuri langsung ke sumbernya,   apakah drainase tersumbat atau ada alih fungsi lahan p...

Dari Camat Hingga Ketua RW, Bupati Dian Dorong Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Kepastian Data

Bupati Kuningan, Dr H Dian Rachmat Yanuar, MSi, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek), di Aula Lantai 4 Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah (Samsat) Kabupaten Kuningan Senin (16/11/2026) . Kuningan News  -  Pemerintah Kabupaten Kuningan terus mendongkrak penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dengan menerjunkan pengawas desa hingga jajaran Ketua RW untuk melakukan pendataan menyeluruh ke pemukiman warga. Bupati Kuningan, Dr H Dian Rachmat Yanuar, MSi, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026 bagi para verifikator kecamatan, pengawas tingkat desa, dan petugas pendata tingkat RW di Aula Lantai 4 Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah (Samsat) Kabupaten Kuningan Senin (16/11/2026). Dian membeberkan pelibatan tokoh masyarakat hingga tingkat RW menjadi kunci utama untuk mengatasi ketidakakuratan data potensi pajak yang selama ini ada di lapangan. Keterbatasan Su...

Ada Betonisasi dan Tak Sesuai Izin Site Plan, Tempat Wisata Baru di Kaki Gunung Ciremai Di Segel

Tempat Wisata Baru di Kaki Gunung Ciremai Di Segel,  Jalan Raya Cipari–Cisantana,   Desa Cisantana,   Kecamatan Cigugur,  disegel   pada Rabu (11/11/2026). Kuningan News  -  Objek wisata tempat bermain baru yang berlokasi di kawasan kaki Gunung Ciremai terpaksa disegel dan dihentikan sementara seluruh aktivitas pembangunannya oleh Satpol PP Kuningan. Bangunan yang berada di Jalan Raya Cipari–Cisantana,   Desa Cisantana,   Kecamatan Cigugur,  disegel   pada Rabu (11/11/2026). Langkah pemasangan stiker penghentian sementara dan pembentangan Garis Pol PP tersebut dilaksanakan langsung oleh Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) Satpol PP Kabupaten Kuningan bersama jajaran dinas teknis terkait. Berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan fisik,   petugas menemukan adanya dugaan pelanggaran berat berupa ketidaksesuaian kondisi bangunan fisik yang berdiri dengan dokumen   site plan   Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ya...