Maun Kusnandar/Ciremai Resilience Initiative.
Kuningan News - Di balik podium ruang jumpa pers, Senin (23/12/2025), Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), Toni Anwar, S.Hut, memaparkan statistik yang sekilas tampak sebagai prestasi: tutupan lahan diklaim naik dari 53% menjadi 80%. Namun, paparan ini justru memicu gelombang tanya dari publik. Di tengah klaim keberhasilan tersebut, alarm bencana hidrologi di wilayah Ciayumajakuning justru berbunyi lebih kencang, mengungkap jurang antara angka birokrasi dan realitas ekologi.
Mempertanyakan Integritas Kebijakan Balai
Publik kini mulai menyoroti arah
kebijakan yang diambil oleh Kepala Balai TNGC. Poin yang paling krusial adalah
sikap "netralitas" Balai terhadap proyek strategis seperti
geothermal. Pertanyaannya: Apakah Balai TNGC berfungsi sebagai benteng
perlindungan hutan, atau sekadar fasilitator regulasi bagi kepentingan
investasi?
Sikap netral ini dianggap sebagai
ancaman bagi fungsi hidrologis Ciremai. Jika Kepala Balai hanya bersandar pada
legalisme formal bahwa proyek tersebut "dimungkinkan secara
regulasi", maka prinsip kehati-hatian (precautionary principle)
telah diabaikan. Publik membutuhkan Kepala Balai yang berani menyatakan
"lampu merah" secara ekologis jika sebuah proyek mengancam
ketersediaan air tanah, bukan sosok yang hanya memastikan proses berjalan
sesuai aturan administratif.
Pemkab Kuningan: Terjepit Mandat
Pusat
Dalam pusaran isu ini, Pemerintah
Kabupaten Kuningan seringkali menjadi sasaran kritik yang salah alamat. Penting
bagi publik untuk menyadari bahwa seluruh otoritas pengelolaan Gunung
Ciremai berada di tangan BTNGC di bawah Kementerian LHK, bukan Pemkab
Kuningan.
Secara administratif, Pemkab
Kuningan tidak memiliki kewenangan untuk mengatur zonasi, menghentikan
eksploitasi di puncak, maupun mengintervensi kebijakan internal Balai. Adalah
sebuah ketidakadilan jika Pemkab Kuningan dipaksa memikul beban moril dan
dampak sosial dari kebijakan hulu yang diputuskan di tingkat pusat. Kuningan
saat ini berada di posisi sulit: memiliki tanggung jawab menjaga warga, namun
tidak memiliki kunci atas "keran" air di gunungnya sendiri.
Krisis Hilir: Drainase Kolaps dan
Bom Waktu Sampah
Namun, menatap ke arah gunung saja
tidak cukup. Di wilayah hilir, krisis diperparah oleh kolapsnya tata kelola
perkotaan di Cirebon dan Indramayu.
- Infrastruktur
Usang:
Sistem drainase di wilayah hilir dinilai telah mencapai batas maksimalnya.
Dimensi saluran yang ada tidak lagi sanggup menampung debit air yang
meningkat akibat perubahan iklim dan kiriman dari hulu.
- Sampah
dan Budaya Masyarakat:
Perilaku membuang sampah ke sungai dan selokan menjadi penyumbat utama.
Tanpa pembenahan di sektor ini, sebagus apa pun perlindungan di hulu,
banjir akan tetap menjadi keniscayaan karena air tidak memiliki jalur
keluar yang bersih menuju laut.
Dampak Nyata: Miliaran Rupiah
Menguap
Bencana ini bukan sekadar statistik
genangan, melainkan hantaman telak bagi ekonomi regional. Estimasi kerugian
ekonomi akibat banjir di Ciayumajakuning bisa mencapai miliaran rupiah
setiap musim hujan, meliputi gagal panen ribuan hektare sawah, kerusakan
infrastruktur jalan, hingga lumpuhnya logistik nasional di jalur Pantura.
Kesimpulan: Menuntut Keberanian
Kepala Balai
Publik kini menagih keberanian
Kepala Balai TNGC untuk lebih dari sekadar melaporkan kenaikan tutupan lahan
secara visual. Ada tiga tuntutan besar yang menjadi perhatian:
- Transparansi
Perjanjian (PKS):
Balai harus membuka rincian komitmen dengan pihak ketiga/korporasi secara
transparan. Jangan ada data yang ditutupi di balik narasi kemitraan.
- Audit
Kualitas Hijau:
Membuktikan bahwa 80% tutupan lahan tersebut benar-benar hutan penyerap
air, bukan sekadar tanaman permukaan yang tidak mampu mencegah run-off.
- Tanggung
Jawab Pusat:
Mendesak kementerian terkait untuk memberikan kewenangan pengawasan lebih
besar kepada daerah, agar Pemkab Kuningan tidak hanya menjadi penonton
saat keselamatan warganya dipertaruhkan oleh kebijakan hulu yang ambigu.
Ciremai adalah benteng terakhir kehidupan Jawa Barat bagian timur. Jika Kepala Balai TNGC lebih memilih "aman secara politik" daripada "tegas secara ekologis", maka masa depan jutaan warga di hilir yang akan menjadi taruhannya.
Penulis: Maun Kusnandar/Ciremai Resilience Initiative
