 |
| Ketua DPD PSI Kabupaten Kuningan, Asep Papay. (Foto: dok Asep) |
Kuningan News - Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan, Asep Papay, menyatakan dukungan terhadap langkah Bupati Kuningan yang mewacanakan pemangkasan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN pada APBD Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan keputusan sulit namun rasional di tengah tekanan anggaran daerah yang kian berat.
"PSI Kuningan mendukung langkah Bupati untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk lewat pemangkasan TPP. Ini memang kebijakan tidak populer, tapi perlu dilakukan demi menjaga stabilitas fiskal dan memastikan bahwa anggaran tetap berpihak kepada masyarakat luas," ujar Asep Papay, Kamis (7/8/2025).
Ia menegaskan bahwa secara hukum, TPP bukanlah hak mutlak ASN melainkan tambahan penghasilan berbasis kinerja yang bisa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Waspadai Dampak terhadap Pelayanan Publik
Meski mendukung, Asep juga memberi catatan penting agar kebijakan ini tidak berujung pada penurunan kualitas pelayanan publik. Ia menyebut bahwa sektor pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan harus tetap dijaga kualitasnya.
"ASN tetap memiliki tanggung jawab profesional. Jangan sampai masyarakat menjadi korban hanya karena ASN kecewa dengan pengurangan TPP. Itu tidak adil," tegasnya.
Asep menyarankan agar Pemkab Kuningan mengantisipasi dampak kebijakan ini dengan memperkuat sistem penilaian kinerja serta komunikasi yang transparan kepada seluruh ASN.
Tindak ASN yang Menurunkan Kinerja
Menyikapi potensi penurunan performa ASN karena pemangkasan TPP, PSI mendorong Pemkab Kuningan untuk mengambil langkah tegas namun adil. ASN yang menurunkan kinerja secara disengaja harus diberi sanksi sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Sebaliknya, ASN yang tetap menunjukkan kinerja baik meski TPP dipotong harus diberikan insentif atau penghargaan berbasis kinerja.
"Ada ASN yang tetap bekerja luar biasa meskipun dalam tekanan. Mereka harus diapresiasi. Tapi bagi yang menurunkan kualitas kerja secara sengaja, harus ada evaluasi dan tindakan tegas," ujar Asep.
Penghematan Harus Menyentuh Semua Lini, Bukan Hanya ASN
PSI Kuningan juga mendesak agar efisiensi anggaran dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya membebani ASN. Menurut Asep Papay, pos-pos anggaran lain seperti dana pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, belanja perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial juga harus dikaji ulang.
"Kalau ASN harus berhemat, maka anggota dewan dan pejabat pun harus ikut berhemat. Ini soal keadilan anggaran. Jangan sampai pengorbanan hanya dibebankan ke bawah," tutupnya.
Dengan transparansi, keadilan, dan kepemimpinan yang tegas, PSI Kuningan yakin bahwa efisiensi anggaran bisa dijalankan tanpa mengorbankan semangat kerja ASN dan kualitas pelayanan publik. (KN-7)
