Kuningan News: politik
Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan

Minggu, 19 Januari 2025

      Comment   

Layani Masyarakat, PKB Kuningan Kenalkan 6 Badan Anyar, dari Lembaga Hukum sampai Tanggap Bencana


KUNINGAN (NEWS) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperkenalkan 6 lembaga baru bentukan PKB, untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat. Lembaga anyar itu dipamerkan PKB daam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446 H, di Kantor PKB Kuningan, Sabtu (18/1/2025) kemarin.

Peringatan Isra Mi'raj sendiri diisi dengan kegiatan keagamaan. Dalam acara yang diinisiasi oleh Perempuan Bangsa -salah satu badan otonom PKB- sebagai pelaksana kegiatan, PKB juga berkomitmen untuk terus mengabdi pada masyarakat melalui berbagai program kemashlahatan.

"Alhamdulillah, kami dari DPC PKB Kuningan bisa melaksanakan kegiatan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini, kami memberikan mandat kepada Perempuan Bangsa Kuningan untuk menjadi pelaksana kegiatan. Alhamdulillah, acara ini dihadiri oleh pengurus Perempuan Bangsa dari tingkat kabupaten hingga para ketua PAC Perempuan Bangsa se-Kabupaten Kuningan," kata Ketua DPC PKB Kuningan, H Ujang Kosasih.

Foto: Peringatan Isra Mi'raj DPC PKB Kuningan, Sabtu (18/1/2025)

Adapun komitmen pengabdian masyarakat yang akan digelar PKB, lanjut H Ujang, dengan menggelar program rutin dan melayani masyarakat. Dengan itulah, H Ujang juga menegaskan bahwa PKB bukanlah partai politik 5 tahunan yang aktif dalam Pemilu saja. 

Saat itulah, 6 lembaga bentukan PKB itu dipamerkan. Lembaga itu dibentuk dengan tujuan sebagai motor penggerak program kemashlahatan ummat, baik itu melalui kegiatan keagamaan, pemberdayaan ekonomi, penanganan sosial dan kebencanaan.

Keenam lembaga yang dimaksud, mulai dari Balai Zakat dan Shodaqoh PUMR (Peduli Umat Melayani Rakyat), yang ditugasi mengurus pengelolaan zakat dan shodaqoh.

Kemudian, ada juga Badan Food Bank PUMR yang diketuai Inayah. Program food bank sendiri merupakan pemberdayaan pedagang kecil sekaligus membantu masyarakat kurang mampu. Program ini juga jadi ikon PKB di Jawa Barat.

"Kami membeli makanan dari warung kecil untuk didistribusikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan," kata H Ujang, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kuningan.

Badan lainnya bentukan PKB, adalah Lembaga Hukum PUMR yang ditugasi memberi advokasi dan bantuan hukim kepada masyarakat. Lembaga ini diketuai H Uci Suryana.

Selanjutnya ada juga Lembaga Dakwah PUMR yang diketuai Neneng Hermawati. Kemudian ada juga Koperasi PUMR yang diketuai Ghozali.

Terakhir, lembaga bentukan PKB yang diperkenalkan adalah Tanggap Darurat Kebencanaan PUMR yang diketuai Susanto. (KN-7)

      Comment   

Taopik Paling Unggul di OB Sekda, Yayan: Jangan Geer Dulu Bakal Dilantik

Forum Kajian untuk Masyarakat Kuningan, audiensi ke Pj Bupati Kuningan

KUNINGAN (NEWS) - Meski Pj Sekda Kuningan Dr A Taofik Rohman memperoleh nilai tertinggi saat OB (Open Bidding) Sekda yang diinisiasi Pj Bupati Iip Hidayat, namun kini justru diwanti-wanti untuk tidak terlalu geer bakal dilantik.

Peringatan itu diutarakan Forum Kajian untuk Masyarakat Kuningan, melalui salah satu pentolannya, Yayan Satar. Ada alasan, yang menurutnya, pengangkatan Sekda definitip menunggu Bupati terpilih dilantik.

Yayan Satar bersama rekan forum seperti Drs Dedi Sunardi, Bambang Suherman dan Dede Hamidin SE, bahkan sudah mengutarakan rekomendasi menunda pengangkatan Sekda, ke Pj Bupati Kuningan saat ini, Dr Agus Toyyib M Si.

"Kita punya harapan untuk temen-teman, supaya tidak terjadi polemik masalah pengangkatan Sekda. Alangkah baiknya pengangkatan Sekda ditunda, sampai Bupati definitif dilantik," ujarnya, Sabtu (18/1/2025).

Dengan begitu, nanti Bupati terpilih lah yang menentukan mau menunjuk siapa Sekdanya. Yayan yang juga Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Kuningan itu kemudian mengutip pendapat tokoh yang serupa. Pengangkatan Sekda, baiknya ditunda.

"Alangkah lebih bijaknya gitu kan, karena kan yang akan bekerja itu (Sekda) harus saluyu dengan keinginan Bupati," terangnya.

Ditanya soal hasil OB Sekda kemarin yang menghasilkan 3 besar, apakah itu tidak sejalan dengan Bupati terpilih hingga harus ditunda, Yayan mengaku tidak tahu.

Bahkan, lanjutnya, bukan tidak mungkin nanti yang ditunjuk Bupati terpilih juga salah satu dari kandidat yang ada saat ini. "Kan cuman sebentar lagi," tuturnya.

Soal pelantikan Bupati terpilih sendiri diperkirakan sesuai jadwal awal, Februari. Hal itu ia dasarkan pada statement pejabat tinggi negara, yang mengutarakan pelantikan tak perlu menunggu sengketa yang lain.

Adapun proses OB Sekda saat ini, diamininya bahwa hasil OB Sekda sebelumnya sudah diserahkan ke BKN, bahkan sudah sampai Kemendagri. Tinggal menunggu arahan, akan ditetapkan atau ditunda.

"Asumsi saya, Pj Bupati Agus juga beresiko kalo (kalo dilakukan pengangkatan Sekda karena) meninggalkan tapak (jejak) jelek," kata Yayan, mengira-ngira bahwa Pj Bupati Agus juga harapannya sama, nunda pengangkatan Sekda.

Sebagai masyarakat, Yayan juga menegaskan bahwa kondisi pemerintahan Kuningan saat ini belum start. Start pemerintahannya itu, kata Yayan, nanti saat Bupati terpilih dilantik.

"Ya begitu, jangan geer dulu mau dilantik (Sekda definitip)," kata Yayan, tersenyum kecil.

Jumat, 17 Januari 2025

      Comment   

Bantah Soal Penggerebekan, Rudi: Itu Tidak Benar!

KUNINGAN (NEWS) – Rudi Idham Malik, anggota DPRD Kabupaten Kuningan angkat bicara terkait isu yang belakangan santer menghantamnya. Ia dengan tegas membantah adanya penggerbekan dirinya dengan perempuan, di depan masjid Desa Ancaran Kecamatan Kuningan.

Tidak hanya membantah, Rudi mengaku dirinya dan keluarga termasuk istri dan anak, merasa dirugikan atas kabar yang diklaimnya sebagai hal yang tidak benar, tidak sesuai fakta.

"Tidak benar saya digerebek sedang bersama seorang perempuan lain di halaman masjid Ancaran," ujarnya membantah, Rabu (15/1/2024) kemarin.

Rudi mengamini, hubungannya dengan sang istri baik. Namun, jelas Rudi, keluarga besar, termasuk sang anak, tidak nyaman dengan isu yang semakin berkembang, dan menurut Rudi tidak benar.

Tidak hanya keluarga, Rudi yang baru saja dilantik beberapa bulan belakangan itu, mengaku kabar itu merugikan partainya bernaung, PKB. 

Meski begitu, Rudi menunjukkan kesiapan menghadapi proses di BK (Badan Kehormatan) DPRD Kabupaten Kuningan. Meski tidak rinci menjawab poin yang berkembang tentang dugaan perselingkuhan, dalam sambungan telpon Rudi menegaskan ingin menuntaskan hal tersebut, dan menghilangkan ketidaknyamanan keluarga. (KN-7)

Sumber: Kuninganmass.com

      Comment   

Gerah Soal Anggota Dewan, PMII Geruduk Gedung DPRD, Ini Tuntutannya!



KUNINGAN (NEWS) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kuningan, melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD Kabupaten Kuningan pada Jumat (17/1/2025) siang ini.

Unjuk rasa dilakukan para kader PMII Kuningan, karena merasa tidak puas dengan kinerja DPRD Kabupaten Kuningan yang sudah dilantik sekitar 100 hari belakangan. Pasalnya, dinarasikan oleh para pendemo, sejauh ini yang menonjol dari dewan justru isu tidak sedap yang berkembang.

Kader PMII Kuningan, Romli selaku Wakil Ketua Bidang Eksternal menyampaikan bahwa pihaknya turun kejalan itu atas dasar inisiatif kader-kader PMII itu sendiri tanpa ada intervensi dari siapapun atau pihak manapun dan tidak ada kepentingan apapun selain menegakan etika dan moral.

“Kami merasa resah dengan beberapa penomena yang ada di Kuningan terkait moral dan puncak keresahan kami ketika prilaku salah satu oknum anggota dewan yang menyalahgunakan jabatan. (Jika benar, dugaan) Perselingkuhan salah satu oknum anggota Dewan tentu tidak bisa benarkan dari aspek manapun. Baik itu norma agama, kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Selain itu juga kita sebagai warga negara indonesia jelas memegang teguh Pancasila, Dimana dalam Pancasila dijelaskan pada sila kedua yakni: kemanusiaan yang adil dan beradab,“ ujarnya.

PMII, lanjutnya, mendesak pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam hal ini merupakan Alat Kelengkapan Dewan yakni BK DPRD dan Pimpinan DPRD Kab Kuningan dapat dengan tegas menindak sesuai prosedur dengan seadil-adilnya, serta meminta pimpinan DPRD Kuningan untuk dapat melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap anggotanya sebagai upaya mitigasi tidak terjadinya kejadian yang serupa.

Bilamana hal serupa terjadi kembali dan mecorengkan nama baik Kabupaten Kuningan, tegas Romli, maka seluruh wakil rakyat dianggap gagal dan layak untuk diberhentikan.

“Dan dalam tuntutan kami yaitu meminta DPRD Kabupaten Kuningan untuk fokus dalam menyelesaikan persoalan persoalan di kabupaten Kuningan khususnya gagal bayar dan miskin ekstrim,“ tegasnya.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy SE, didampingi Wakil Ketua DPRD dan jajaran Badan Kehormatan (BK) DPRD, pasca menemui aksi masa mengucapkan permohonan maaf atas isu dan berita yang beredar, viral. Ia juga menyampaikan keprihatinan.

“DPRD tidak membiarkan isu ini dan langsung kami serahkan ke BK. Tapi meski demikian, karena kami negara hukum, kita mengedepankan presumption of innocence, azas praduga tak bersalah. Proses tetap kita lakukan, yang jelas kita DPRD punya AKD yang namanya BK, yang akan mengawasi tentang pelanggaran etika dan BK sudah mulai bekerja,“ kata Zul.

Seperti diketahui, meski isunya santer, anggota DPRD inisial R yang dilaporkan ke BK oleh warga bernama Edi itu, membantah berita yang beredar tentang penggerebekan di halaman Masjid Desa Ancaran. Keterangan inisial R itu, sempat dikuatkan perangkat Desa Ancaran. Menurut R, tudingan terhadapnya tidak benar. (KN-9)

      Comment   

H Ujang Kosasih "Bocorkan" Isi Pertemuan PKB dan Dian Rachmat Yanuar


KUNINGAN (NEWS) – Meski sempat bersebrangan di Pilkada 2024 lalu, DPC PKB Kuningan dan Bupati Kuningan terpilih, Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si, sudah bertemu secara langsung. Pertemuan sendiri digelar di kediaman Bupati terpilih Dian Rachmat, pada Kamis (16/1/2025) kemarin, sekitar pukul 16.00 WIB sore.

Hal itu dikonfirmasi Ketua DPC PKB Kabupaten Kuningan Drs H Ujang Kosasih M Si, Jumat (17/1/2025). Lelaki yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kuningan itu, mengaku pihaknya bersilaturahmi dengan Bupati terpilih, dengan didampingi pengurus DPC PKB Kuningan serta Dewan Syuro PKB Kuningan.

“Pastinya yang utama kami menyampaikan selamat atas penetapan KPU menjadi Pasangan Calon Bupati - Wakil Bupati Kuningan 2024 terpilih. Kami ucapkan selamat,” kata H Ujang, kala dikonfirmasi pasca menemui pendemo.

Ia mengatakan, PKB Kuningan, sesuai janjinya pasti akan betemu dengan Bupati terpilih pada saatnya. Dan kemarin itulah saatnya. Di pertemuan tersebut, kata H Ujang, pihaknya juga menitipkan program PKB 2024-2029 yang sudah dipublikasikan sejak Pileg, beberapa bulan sebelum Pilkada.

“Kami sampaikan kepada beliau, perjuangan kami PKB bersinergi dengan pemerintah baru, mudah-mudahan apa yang menjadi program kerja kami (PKB), seiring sejalan dalam program beliau dalam 5 tahun kedepan.Dan alhamdulilah wasyukurillah, kami berbangga hati, beliau menjawab sepertinya ada banyak program yang beririsan dengan apa yang direncanakan beliau di 5 tahun yang akan datang,” kata H Ujang, sumringah.

Ditanya apakah dalam kesempatan tersebut Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si ditawari jadi kader PKB, H Ujang tidak menjawab iya atau tidak. Yang pasti, kata Ketua PKB tersebut, saat pertemuan dihadiri juga oleh partai-0partai lain yang notabene pengusung Pilkada, seperti Golkar, Gerindra, PKS dan NasDem.

“Kita (partai-partai yang hadir, red) dalam posisi yang sama, sama-sama ingin menyukseskan pemerintahan Dr H Dian Rachmat Yanuar,” jelasnya.



Berikut 9 “Misi” PKB Kuningan 2024-2029 :

1. PKB akan memperjuangkan terus eksistensi pondok pesantren (Ponpes), insentif guru ngaji, guru madrasah dan juga kesejahteraan guru honorer. 

2. PKB akan terus melakukan ikhtiar dalam rangka peningkatan mutu jaminan kesehatan dan kesejahteraan tenaga honorer di lingkup bidang kesehatan.

3. PKB terus melakukan upaya dalam rangka memperbesar anggaran beasiswa. Karena bukan hanya siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi saja tapi juga para santri yang membutuhkan.

4. PKB bakal terus melakukan upaya membantu memfasilitasi para pedagang yang ada di pasar-pasar tradisional.Dan juga dalam rangka mengembangkan usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Kuningan.

5. PKB akan terus berupaya dan memperjuangkan serta membantu menyediakan ruang kreativitas bagi kaum milenial dan zenial.

6. PKB bakal berupaya melaksanakan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis sumber daya alam.
7. PKB akan berupaya mewujudkan pariwisata berbasis seni dan budaya yang berkepribadian.

8. PKB bakal berikhtiar sekuat tenaga untuk memfasilitasi dan memperjuangkan kebutuhan petani dan peternak.

9. Terakhir, PKB sudah bersepakat akan memperjuangkan dan berupaya menciptakan Kabupaten Kuningan. (KN-7)

Rabu, 30 Oktober 2024

      Comment   

APK Belum Terlihat, KPU Kuningan Akan Distribusi Kapan?

 

Kuningan News - Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 kini memasuki masa kampanye, yang dimulai pada 25 September 2024. Namun, hingga saat ini, alat peraga kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU Kuningan belum tampak di lapangan. Situasi ini memicu pertanyaan besar dari lembaga pemantau pemilu, DEEP (Democracy And Electoral Empowerment Partnership) Kabupaten Kuningan.

Koordinator DEEP Kuningan, O. Mujahidin, mengkritik kinerja KPU Kuningan yang dinilai lambat dalam menyediakan APK. Masa kampanye telah berjalan selama 35 hari dan hanya menyisakan waktu 24 hari hingga 23 November 2024.

“Berdasarkan pemantauan kami, belum terlihat adanya APK pasangan calon (Paslon) yang disediakan KPU, padahal ini penting agar masyarakat memahami visi dan misi Paslon,” tegasnya, Rabu (30/10/2024).

OM Pecoy, sapaan akrab O. Mujahidin, menjelaskan penyediaan APK merupakan kewajiban KPU sesuai dengan PKPU 13 tahun 2024 tentang kampanye. Aturan tersebut didukung oleh Keputusan KPU RI Nomor 1363 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye.

Ia menambahkan, tanpa APK, publik akan kesulitan mengenali calon-calon pemimpin mereka. Sisa waktu kampanye yang hanya 24 hari, OM Pecoy merasa tidak ada kejelasan kapan APK akan didistribusikan ke tiap kecamatan.

“Hingga saat ini, APK belum terlihat di kecamatan-kecamatan. Ini menimbulkan tanda tanya besar, apakah APK tersebut belum dibuat atau bagaimana, dan berapa anggarannya?” tanyanya.

Menurut Keputusan KPU Kabupaten Kuningan Nomor 1699 tahun 2024, demikian lanjutnya, telah ditetapkan jenis dan jumlah APK serta bahan kampanye yang difasilitasi KPU Kuningan. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua KPU Asep Budi Hartono pada 24 September 2024. Sehingga, pelaksanaan teknis seharusnya mengikuti pedoman yang telah ditetapkan.

Jenis dan spesifikasi APK yang akan disediakan untuk Pilkada 2024 mencakup beberapa media, seperti selebaran (80.000 lembar per Paslon), brosur (80.000 lembar per Paslon), pamflet (80.000 lembar per Paslon), serta poster, baliho, umbul-umbul, dan spanduk dengan jumlah tertentu di setiap kecamatan. Pihak DEEP berharap KPU Kuningan segera melakukan distribusi sesuai aturan.

OM Pecoy menegaskan, KPU Kuningan seharusnya segera mendistribusikan APK sesuai keputusan yang berlaku. Ia khawatir, jika distribusi terlambat, kampanye bisa selesai tanpa kehadiran APK yang seharusnya.

“Jangan sampai kampanye berakhir, baru APK muncul di lapangan. Kan itu lucu,” pungkasnya. (KN-9)

Rabu, 16 Oktober 2024

      Comment   

Pelantikan Pimpinan DPRD Kuningan Momentum Sinergi Pemerintah dan Legislatif

 

Kuningan News – Empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan untuk masa jabatan 2024-2029 secara resmi dilantik dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat pada Rabu (16/10/2024). Acara pengambilan sumpah jabatan ini diselenggarakan di Ruang Sidang DPRD Kuningan dan dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Kuningan, jajaran anggota DPRD, Pj Sekretaris Daerah, Forkopimda, Kepala SKPD, serta undangan dari berbagai kalangan.

Pelantikan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, Ardhianti Prihastuti, SH., MH., berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.570-Pemotda/2024 yang menetapkan susunan pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan masa bakti 2024-2029. Dalam kesempatan tersebut, Nuzul Rachdy, SE, resmi dilantik sebagai Ketua DPRD, didampingi oleh tiga Wakil Ketua, yaitu Drs. H. Ujang Kosasih, M.Si, H. Dwi Basyuni Natsir, LC, dan Saw Tresna Septiani, SH.

Dalam pidato pelantikannya, Nuzul menyampaikan komitmennya untuk memperkuat peran DPRD dalam mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan dengan baik. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan kinerja DPRD, mengawal pembangunan daerah, dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Kolaborasi dengan seluruh pihak sangat dibutuhkan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Nuzulrachdi menekankan bahwa keberhasilan pembangunan di Kuningan tidak hanya bergantung pada eksekutif, tetapi juga membutuhkan pengawasan dan dukungan dari DPRD. Sebagai perwakilan rakyat, DPRD diharapkan mampu menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat.

 “DPRD tidak hanya berperan dalam hal legislasi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Selain menyampaikan visinya untuk lima tahun ke depan, Nuzul juga mengajak seluruh anggota DPRD yang baru dilantik untuk bekerja dengan penuh dedikasi. Ia menekankan bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah, namun dengan semangat kebersamaan, setiap tantangan dapat diatasi.

"Dengan formasi kepemimpinan baru ini, mari kita bekerja sama untuk membangun Kuningan yang lebih baik dan lebih sejahtera," ajaknya. (KN-9) 

Senin, 14 Oktober 2024

      Comment   

GRIB Kuningan Resmi Dukung Paslon DIRAHMATI!

 

Kuningan News – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, Dian-Tuti atau yang dikenal dengan sebutan DIRAHMATI, mendapat tambahan dukungan penting. Pada Senin siang (14/10/2024), Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Kabupaten Kuningan secara resmi menyatakan dukungannya di sekretariat DPC GRIB Kuningan. 

Ketua GRIB Kuningan, Otong Bakri, memimpin langsung deklarasi dukungan tersebut. Ia menyampaikan komitmen GRIB untuk mendukung dan memenangkan pasangan DIRAHMATI pada Pilkada Kuningan tahun ini. "Kami telah bulat mendukung pasangan DIRAHMATI. Ini adalah keputusan bersama yang didasarkan pada arahan Ketua Umum DPP GRIB, Hercules," ujarnya.

Deklarasi tersebut dihadiri oleh seluruh pengurus DPC GRIB, serta perwakilan dari PAC dan ranting GRIB di Kuningan. "Seluruh struktur GRIB, mulai dari PAC hingga ranting, wajib bekerja keras memenangkan Dian dan Tuti. Ini adalah perintah langsung dari pusat," ujar Otong, mempertegas instruksi kepada para anggotanya.

Selain itu, Otong juga mengklarifikasi tentang beredarnya kabar yang menyebut GRIB mendukung calon lain. "Memang sempat ada spekulasi terkait dukungan kami, tapi hari ini kami tegaskan bahwa GRIB Kuningan solid mendukung DIRAHMATI," ungkapnya dengan tegas.

Dalam kesempatan tersebut, Otong menekankan bahwa seluruh kekuatan GRIB akan diarahkan untuk memenangkan pasangan Dian-Tuti. "Kami siap turun ke masyarakat dan memastikan suara untuk DIRAHMATI terus bertambah," tutupnya. (KN-9)

 

 

      Comment   

Elektabilitas Dian-Tuti Meroket, Pilihan Masyarakat Tetap Kuat Meski Tak Terkenal


Kuningan News – Survei terbaru yang dirilis oleh Parameter Konsultindo Research and Consulting pada Rabu (9/10/2024) menampilkan temuan yang mengejutkan. Bertempat di Kedai Agra Windusengkahan, survei tersebut mengungkapkan perbedaan mencolok antara popularitas dan elektabilitas pasangan calon yang tidak selalu berbanding lurus. Popularitas diartikan sebagai tingkat pengenalan publik terhadap calon, sedangkan elektabilitas menunjukkan seberapa besar calon tersebut dipilih oleh masyarakat.

Fenomena ini sangat terlihat pada perbandingan antara pasangan Dian-Tuti dan Ridho-Kamdan. Secara angka, Ridho-Kamdan terlihat lebih dikenal publik, namun anehnya, justru Dian-Tuti yang lebih banyak dipilih oleh masyarakat. Data survei ini memunculkan fakta menarik yang menjadi keuntungan bagi Dian-Tuti.

Asep Z. Fauzi, mantan Ketua KPU Kuningan, memberikan tanggapannya mengenai hasil survei tersebut. Asep menilai bahwa temuan Parameter ini menunjukkan tren positif yang sangat menguntungkan Dian-Tuti. “Survei ini menegaskan bahwa elektabilitas Dian-Tuti terus mengalami lonjakan signifikan, bahkan melampaui popularitas mereka. Ini juga sejalan dengan temuan dari Jamparing Research yang sebelumnya,” ujar Asep.

Hasil survei mencatat bahwa popularitas pasangan Dian-Tuti berada di angka 29,7%, jauh di bawah Ridho-Kamdan yang mencatatkan angka 53,7%. Namun, elektabilitas Dian-Tuti justru unggul dengan 35,1%, sementara Ridho-Kamdan hanya mendapatkan 43,8%.

“Ini menarik karena ada sekitar 5,4% masyarakat yang memilih Dian-Tuti meskipun belum terlalu mengenalnya. Di sisi lain, sekitar 9,9% pemilih yang sudah mengenal Ridho-Kamdan justru cenderung tidak akan memilihnya,” jelas Asep lebih lanjut.

Asep menekankan bahwa tren kenaikan elektabilitas ini menjadi bukti kuat bahwa pasangan Dian-Tuti semakin dekat menuju kemenangan. “Pasangan Dian-Tuti berada di jalur yang tepat, dengan elektabilitas yang terus meroket. Sementara pasangan lain cenderung stagnan, arus dukungan terhadap Dian-Tuti terus menggema di seluruh Kabupaten Kuningan,” katanya dengan optimisme.

Menurut Asep, kenaikan elektabilitas ini tidak terlepas dari dukungan solid yang terus menguat. Mulai dari kerja keras tim sukses, partai pendukung, relawan, hingga simpatisan yang bekerja di lapangan. Tak kalah penting, kekuatan masyarakat yang selama ini diam (*silent majority*) mulai menunjukkan dukungan mereka terhadap Dian-Tuti, menandakan keinginan kuat untuk perubahan di Kabupaten Kuningan.

“Kami yakin, kepercayaan politik terhadap pasangan Dian-Tuti akan terus meningkat, apalagi dengan segera dilantiknya Pak Prabowo sebagai Presiden RI. Koalisi KIM Plus yang memenangkan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 juga memperkuat posisi Dian-Tuti dalam kontestasi ini,” ujar Asep menutup pembicaraannya.

Dengan tren elektabilitas yang terus meningkat dan dukungan masyarakat yang semakin solid, Dian-Tuti tampaknya siap membawa Kabupaten Kuningan menuju era baru yang penuh harapan dan perubahan. (KN-9)


Sabtu, 12 Oktober 2024

      Comment   

Rokhmat Ardiyan Serukan Ribuan Pendukungnya Menangkan Paslon No. 1 Dirahmati

 


Kuningan News – Dukungan untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dian Tuti terus mengalir dengan kuat. Kali ini, dukungan konkret datang dari ribuan Relawan Rokhmat Ardiyan dalam sebuah deklarasi yang berlangsung di Arunika Palutungan. Acara ini dihadiri oleh para relawan serta calon bupati dan wakil bupati, Dian Rakhmat Yanuar dan Tuti Andriyani, bersama anggota Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Kuningan.

Pada kesempatan tersebut, Rokhmat Ardiyan, yang baru-baru ini dilantik sebagai Anggota DPR RI, menyatakan bahwa semua yang hadir siap berjuang untuk memenangkan pasangan Dian Tuti.

“Pasangan Dian Tuti adalah pilihan terbaik untuk Kuningan. Semua yang ada di sini harus berpartisipasi aktif dalam pemenangan mereka. Kami akan berjuang sekuat tenaga,” tegas Rokhmat, yang akrab disapa HRA, Sabtu (12/10/2024).

HRA juga menambahkan bahwa relawan yang berkumpul dalam acara tersebut mencapai lebih dari seribu orang. “Setiap relawan kami instruksikan untuk membawa sebanyak mungkin pemilih. Insya Allah, suara yang kami dapatkan akan signifikan dan mendukung kemenangan Dian Tuti,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, calon bupati Kuningan Dian Rakhmat Yanuar mengungkapkan bahwa dukungan dari relawan HRA semakin memperkuat keyakinan pasangan Dian Tuti untuk meraih kemenangan. “Kami mengucapkan terima kasih kepada HRA. Dengan dukungan ini, kami semakin optimis untuk meraih kemenangan,” ungkap Dian.

Dian juga menekankan bahwa perjalanan menuju Pilkada ini tidaklah mudah. Namun, dukungan yang terus mengalir memberikan motivasi lebih untuk memenangkan kontestasi ini. “Kami ingin Kuningan menjadi lebih baik di segala aspek—pembangunan, sumber daya manusia, dan lingkungan,” tuturnya.

Dian menyadari banyak tantangan yang harus dihadapi jika terpilih sebagai bupati. “Pelayanan pupuk murah bagi petani belum merata, sektor pendidikan memerlukan perbaikan, dan upah minimum kabupaten harus ditingkatkan,” papar Dian, menegaskan prioritas kerjanya.

Selain relawan dari kalangan karyawan HRA, acara ini juga dihadiri oleh para koordinator kecamatan yang sebelumnya membantu pemenangan HRA dalam pemilu legislatif lalu. Dalam pemilu tersebut, relawan Rokhmat Ardiyan berhasil mengumpulkan hingga 64 ribu suara, menunjukkan kekuatan dan komitmen mereka. (KN-9)

Selasa, 08 Oktober 2024

      Comment   

Kuningan dalam Krisis, Politisi Jangan Ganggu Birokrasi!

 


Kuningan News– Pemuda Muhammadiyah Kuningan menyampaikan keprihatinannya atas kekosongan sejumlah jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kuningan yang dinilai telah mengganggu jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik. Kondisi ini dianggap sebagai masalah serius yang berpotensi merusak efektivitas pemerintahan di berbagai sektor.

Menurut Ketua Pemuda Muhammadiyah Kuningan, Mohamad Agung Tri Sutrisno, SH, kekosongan jabatan ASN tersebut telah dimanfaatkan oleh sejumlah oknum dari tim pemenangan bupati untuk kepentingan politik. "Praktik ini mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan mengganggu integritas birokrasi. ASN harus bebas dari intervensi politik dan kepentingan pribadi," ujarnya, Selasa (08/10/2024).

Dalam rangka menjaga profesionalitas dan kualitas birokrasi, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kuningan mendesak agar segera dilaksanakan proses open bidding yang transparan dan profesional untuk mengisi jabatan-jabatan ASN yang kosong. Proses ini, menurut mereka, harus diprioritaskan agar posisi strategis diisi oleh orang-orang yang kompeten, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip meritokrasi.

Pemuda Muhammadiyah Kuningan juga menyatakan dukungan penuh kepada Penjabat (Pj) Bupati Kuningan untuk segera mengambil langkah konkret dalam melaksanakan open bidding tersebut. “Langkah ini sangat penting untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan optimal dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” tambah Agung.

Pemuda Muhammadiyah Kuningan juga mengajak semua pihak, terutama yang terlibat dalam politik lokal, untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan golongan atau pribadi. "ASN bukan alat politik, melainkan pilar utama yang harus mendukung fungsi pemerintahan," tutupnya.

Pemuda Muhammadiyah Kuningan berkomitmen untuk terus mengawal proses ini dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta menjaga integritas birokrasi di Kabupaten Kuningan. (KN-9)

Sabtu, 05 Oktober 2024

      Comment   

Kekuatan Paslon Bupati Kuningan & Gubernur Jabar di Pilkada 2024

 


Kuningan News– Pemilihan bupati di Kabupaten Kuningan menunjukkan hasil yang menarik, di mana pasangan calon (Paslon) Dian – Tuti memimpin dengan perolehan suara signifikan, mencapai 294.081 suara. Paslon ini mencatat kekuatan yang cukup mengesankan, memperlihatkan dukungan luas dari masyarakat. Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh Paslon Ridho – Kamdan dengan 206.353 suara, diikuti oleh Paslon Yanuar – Udin yang mengumpulkan 138.283 suara. Dengan total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Kuningan yang mencapai 891.960 suara, persaingan di antara ketiga paslon semakin memanas.

Di tengah ketatnya persaingan ini, penting untuk dicatat bahwa masih terdapat 253.243 suara yang belum teralokasikan. Ini menjadi sorotan bagi para calon, karena setiap suara sangat berharga dalam menentukan arah kebijakan daerah ke depan. Para pendukung masing-masing paslon diharapkan tetap aktif dan berpartisipasi dalam menyuarakan pilihan mereka hingga saat pemungutan suara berakhir.

Beranjak ke tingkat provinsi, pemilihan gubernur Jawa Barat juga tidak kalah menarik. Paslon No. Urut 4, Dedi – Erwan, tampil dominan dengan perolehan 13.133.907 suara. Angka ini menunjukkan kekuatan elektoral yang sangat besar, menggambarkan penerimaan positif masyarakat terhadap visi dan misi yang ditawarkan. Di belakangnya, Paslon No. Urut 3, Ahmad – Ilham, memperoleh 6.545.360 suara, sementara Paslon No. Urut 2, Jeje – Ronal, dan Paslon No. Urut 1, Acep – Gitalis, masing-masing mengantongi 2.970.223 suara dan 2.850.963 suara.

Dengan total DPT provinsi yang melebihi 35 juta suara, persaingan di tingkat gubernur ini menawarkan dinamika yang sangat menarik. Diperkirakan, masih ada sekitar 25 juta suara yang akan diperebutkan, memberikan peluang bagi setiap paslon untuk meningkatkan dukungan. Situasi ini mendorong setiap calon untuk lebih intensif dalam menjangkau masyarakat, serta menghadirkan program-program yang relevan dengan kebutuhan warga.

Proses pemilihan ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan demokratis. Semua pihak diharapkan berkontribusi dalam memastikan suara rakyat dihargai dan diakui. Dalam era informasi saat ini, transparansi dan integritas dalam pelaksanaan pemilu menjadi sangat penting. Setiap elemen masyarakat, termasuk pemilih, pengawas, dan penyelenggara pemilu, memiliki peran krusial dalam menjaga proses demokrasi. (KN-9)

Jumat, 04 Oktober 2024

      Comment   

KPU Tegaskan, Anggota Dewan Dilarang Kampanye

 

Kuningan News - Tim pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan terdiri dari berbagai elemen, termasuk politisi, aktivis, pengusaha, dan profesional. Di dalam tim ini, banyak pula anggota dewan dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Namun, penting untuk dicatat bahwa anggota dewan dilarang melakukan kampanye untuk calon Bupati atau Wakil Bupati dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini disebabkan karena mereka tergolong pejabat negara atau pejabat daerah (DPR/DPRD).

Sebagai pejabat, mereka tidak diperbolehkan memberikan keuntungan atau kerugian kepada salah satu calon, kecuali jika mereka mengajukan cuti di luar tanggungan negara (CLTN) untuk keperluan kampanye. Penjelasan ini disampaikan oleh Kadiv Hukum KPU Kuningan, Aan Nasrudin, yang merespons pertanyaan mengenai status anggota DPRD Kuningan sebagai pejabat daerah.

"Perlu merujuk pada UU Pemda. Berdasarkan pengamatan, anggota DPRD termasuk dalam kategori pejabat daerah. Mereka tidak bisa berkampanye tanpa mengikuti prosedur yang ditentukan, yaitu cuti di luar tanggungan negara," ujarnya pada Rabu (2/10/2024), sambil mengacu pada UU Pemda 23 tahun 2014 pasal 95 ayat 2 dan 148 ayat 2.

Ketika ditanyakan apakah anggota dewan yang terpilih secara politis bisa menjadi tim kampanye, Aan menjelaskan bahwa tidak ada larangan dalam peraturan. Namun, jika anggota dewan ingin melakukan kampanye, terutama di acara publik, mereka harus mengajukan permohonan cuti minimal tiga hari sebelum kampanye dimulai kepada KPU, dengan tembusan ke Bawaslu.

“Cuti itu tidak harus selama dua bulan; bisa jadi hanya seminggu, tergantung kebutuhan kampanye,” tambahnya. 

Ia menekankan bahwa saat melakukan kampanye, anggota dewan harus melepaskan atributnya sebagai pejabat daerah atau penyelenggara negara. Aan juga merincikan peraturan yang mendasari penjelasannya tentang pengaturan kampanye bagi pejabat negara dan daerah yang tercantum dalam PKPU 13 tahun 2024 pasal 53, yang sama dengan ketentuan dalam PKPU 4 tahun 2017 pasal 63, yang mengharuskan pengajuan cuti di luar tanggungan negara.

"Jika mengacu pada PKPU 13 tahun 2024 pasal 53 ayat 1 poin b, pimpinan dan anggota dewan yang ingin berkampanye harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara dan mengurus izin tiga hari sebelum kampanye," pungkasnya. (KN-9)

Kamis, 03 Oktober 2024

      Comment   

Cerdas Melawan Hoaks dalam Pemilu


Kuningan News - Di era informasi yang serba cepat, hoaks atau berita palsu semakin marak beredar, terutama menjelang pemilihan umum. Hoaks dapat memengaruhi keputusan pemilih dan merusak proses demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemilih untuk menjadi cerdas dan kritis dalam menyaring informasi. Berikut adalah beberapa tips untuk menghadapi hoaks dan menjadi pemilih yang lebih cerdas.

 1. Verifikasi Sumber Informasi

Pastikan informasi yang Anda terima berasal dari sumber yang tepercaya. Media massa yang kredibel dan situs resmi lembaga pemerintah adalah contoh sumber yang dapat diandalkan. Jika informasi datang dari media sosial, periksa kredibilitas akun tersebut.

2. Cek Fakta

Gunakan situs cek fakta yang telah terbukti kredibel. Di Indonesia, ada beberapa platform yang khusus menangani verifikasi informasi, seperti Turnbackhoax.id dan fact-checking oleh media mainstream. Jika berita terdengar meragukan, luangkan waktu untuk memeriksa kebenarannya.

3. Baca dengan Teliti

Baca seluruh konten dengan seksama sebelum membagikannya. Seringkali, judul yang provokatif dapat menyesatkan. Pastikan Anda memahami konteks dan isi berita sebelum mengambil kesimpulan.

4. Kenali Taktik Penyebaran Hoaks

Hoaks sering kali menggunakan emosi untuk menarik perhatian. Jika informasi membuat Anda merasa marah, takut, atau terprovokasi, berhati-hatilah. Pertimbangkan apakah ini mungkin strategi untuk memanipulasi opini publik.

5. Diskusikan dengan Orang Lain

Jika ragu, diskusikan informasi tersebut dengan teman atau keluarga. Pendapat orang lain dapat membantu memberikan perspektif baru dan membantu Anda melihat sisi lain dari berita yang dipertanyakan.

6. Pahami Isu Secara Mendalam

Mempelajari isu-isu politik dan calon secara mendalam dapat membantu Anda membedakan antara informasi yang valid dan hoaks. Ikuti berita dari berbagai sumber dan kenali pandangan yang beragam.

7. Laporkan Hoaks

Jika Anda menemukan informasi palsu, laporkan ke platform yang relevan. Banyak media sosial memiliki fitur untuk melaporkan konten yang mencurigakan. Dengan melaporkan hoaks, Anda turut berkontribusi dalam menjaga informasi yang benar.

Menjadi pemilih cerdas berarti tidak hanya memilih berdasarkan emosi atau informasi yang diterima begitu saja. Dengan menerapkan tips di atas, Anda dapat melindungi diri dari pengaruh hoaks dan membuat keputusan yang lebih informasi. Mari bersama-sama menjaga kualitas demokrasi dengan memilih berdasarkan fakta dan kebenaran. (KN-9)

Rabu, 02 Oktober 2024

      Comment   

Kekayaan Paslon Bupati Kuningan, Siapa Paling Kaya?


Kuningan News - Pemilihan bupati Kuningan telah menjadi sorotan masyarakat, tidak hanya karena dinamika politiknya tetapi juga terkait dengan transparansi kekayaan para calon. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tertuang dalam e-LHKPN, setiap paslon telah melaporkan kekayaan mereka. Informasi ini penting untuk memastikan integritas dan komitmen calon terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.

Paslon No. Urut 1: Dian-Tuti

Paslon nomor urut 1, Dian-Tuti, mencatatkan kekayaan total sebesar Rp 7.985.383.588. Jumlah ini mencerminkan posisi mereka dalam kontestasi politik di Kuningan. Sebagai calon yang memiliki latar belakang yang kuat dalam administrasi publik, kekayaan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki komitmen untuk melayani masyarakat tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi yang berlebihan.

Paslon No. Urut 2: Ridho-Kamdani

Di posisi kedua, paslon Ridho-Kamdani melaporkan kekayaan yang signifikan, yakni sebesar Rp 30.510.387.010. Jumlah ini menjadikan mereka sebagai paslon dengan kekayaan tertinggi dalam kontestasi kali ini. Angka ini tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan bagaimana hal itu akan berpengaruh pada visi dan misi mereka jika terpilih.

Paslon No. Urut 3: Yanuar-Udin

Paslon nomor urut 3, Yanuar-Udin, memiliki total kekayaan sebesar Rp 15.241.497.634. Meskipun tidak setinggi Ridho-Kamdani, jumlah ini tetap menunjukkan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung kampanye dan program-program mereka. Kekayaan ini dapat dilihat sebagai aset yang akan mendukung inisiatif yang pro-masyarakat.

Transparansi dan Akuntabilitas

Data kekayaan yang dilaporkan oleh ketiga paslon ini menjadi penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat Kuningan berhak mengetahui latar belakang ekonomi calon pemimpin mereka. Dengan adanya laporan e-LHKPN, diharapkan para calon dapat menjalankan amanah publik dengan lebih baik dan menjauhkan diri dari praktik korupsi.

Dari perbandingan ketiga paslon, terlihat bahwa Ridho-Kamdani jauh lebih unggul dalam hal kekayaan. Hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemilih dalam menentukan pilihan. Namun, kekayaan tidak selalu menjadi indikator kemampuan seorang pemimpin; aspek lain seperti integritas, pengalaman, dan visi juga harus dipertimbangkan.

Kekayaan para calon ini juga memiliki implikasi terhadap kebijakan yang akan mereka ambil. Calon yang lebih kaya mungkin memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan jaringan, yang dapat memengaruhi kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemilih untuk memahami tidak hanya jumlah kekayaan, tetapi juga bagaimana rencana dan kebijakan calon tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat.

Kekayaan para paslon bupati Kuningan yang tercatat dalam e-LHKPN memberikan gambaran awal mengenai latar belakang ekonomi mereka. Ini menjadi bagian penting dalam memilih pemimpin yang tidak hanya kaya, tetapi juga memiliki komitmen untuk memajukan daerah secara adil dan merata. Masyarakat diharapkan dapat membuat keputusan yang bijak, berdasarkan informasi yang transparan dan akuntabel. (KN-9)

Minggu, 29 September 2024

      Comment   

Ridhokan di Kuningan, Keberanian Kader NasDem atau Kesalahan Besar?


Kuningan News - Sejumlah kader NasDem yang mendukung pasangan calon Ridho-Kamdan (Ridhokan) di Pilkada Kuningan, Jawa Barat, menegaskan bahwa mereka masih memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) NasDem dan terdaftar di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU. Pernyataan ini disampaikan untuk mengklarifikasi isu mengenai pemberhentian dari partai.

Wawang Suandi, salah satu pengurus NasDem dari Cidahu, mengungkapkan bahwa mereka masih memiliki SK dan KTA NasDem yang sah, serta terdaftar dalam Sipol KPU, termasuk informasi lengkap mengenai partai, jabatan, dan wilayah mereka.

"Kami ingin menegaskan bahwa kami masih memiliki legalitas sebagai kader NasDem. Ini bisa menjadi bukti nyata bagi semua pihak," ujarnya pada Sabtu (28/9/2024).

Ia menambahkan bahwa keputusan untuk mendukung Paslon Ridhokan didasari oleh pengalamannya mengenal H. Kamdan, yang pernah menjabat sebagai Ketua NasDem Kuningan dan berkontribusi besar dalam pengembangan partai.

"Pak H. Kamdan adalah sosok yang kami kenal baik. Dukungan ini murni dari hati kami, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun," jelasnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Nurdin, pengurus NasDem dari Cibingbin. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pemberhentian resmi, baik secara tertulis maupun lisan.

"Kami ingin menekankan bahwa tidak ada pemberhentian yang kami terima. KTA kami tetap berlaku dan tercatat di Sipol KPU," ungkapnya.

Nurdin juga menyampaikan bahwa mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses dukungan lain di Pilkada Kuningan. Ketika keputusan untuk mendukung Ridhokan diambil, mereka berkomitmen untuk memenangkan pasangan tersebut.

"Pak H. Kamdan merupakan ketua pertama NasDem Kuningan di Pemilu 2014. Beliau sukses membawa NasDem meraih 3 kursi di DPRD Kuningan, sehingga kami merasa dekat dan memiliki ikatan yang kuat dengan beliau," tambahnya.

Para kader NasDem yang mendukung H. Kamdan sebagai calon Wakil Bupati Kuningan percaya bahwa pengalaman dan kedekatan dengan sosok tersebut adalah alasan utama dukungan mereka, mengingat kontribusinya dalam membesarkan NasDem di Kuningan. (KN-9/Rls)