Kuningan News –Puan Maharani Ketua DPR RI, menanggapi tegas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai menyimpang dari ketentuan konstitusi terkait pelaksanaan pemilu. Dalam pernyataannya, Puan menegaskan seluruh partai politik di DPR memiliki pandangan yang sama tentang pemilu harus dilaksanakan setiap lima tahun, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dilansir dari akun Instagram DPR RI “Semua partai politik mempunyai sikap yang sama bahwa pemilu sesuai dengan undang-undangnya adalah dilakukan selama lima tahun. Jadi, apa yang sudah dilakukan oleh MK menurut undang-undang itu menyalahi Undang-Undang Dasar,” jelas Puan dalam keterangannya usai Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (15/7/2025). Puan menekankan pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan terkait pemilu. Ia menyatakan langkah-langkah lanjutan atas putusan MK akan diambil secara kolektif oleh partai-partai politik melalui ...

Kuningan News – Pemerintah Kabupaten Kuningan resmi melantik tujuh pejabat eselon II dalam rotasi jabatan pimpinan tinggi pratama. Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, dan Wakil Bupati Tuti Andriani, di Halaman Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, kompleks Kuningan Islamic Center pada Senin (14/7/2025). Acara ini menjadi sorotan publik setelah sebelumnya diadakan mutasi pejabat serupa pada 13 Juni 2025 sekitar sebulan yang lalu. Pelantikan kali ini merupakan kelanjutan dari mutasi sebelumnya, di mana sebanyak 13 pejabat eselon II mengalami alih tugas. Rotasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pemerintahan di Kabupaten Kuningan. Dalam sambutannya, Bupati Dian menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah yang diberikan. Salah satu sorotan utama adalah alih tugas Dr. Carlan dari jabatan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) menjadi Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi...

Kuningan News – Deden Kurniawan, AKS, SE, M.Si, CFr.A, QRMP selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, memberikan penjelasan terkait pentingnya pokok pikiran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah. Penjelasan ini merujuk pada berbagai regulasi yang mengatur kegiatan tersebut, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Dilansir dari Akun Instagram Pribadinya Deden menjelaskan, pokok pikiran DPRD berlandaskan pada pasal 240 dan 274 Undang-Undang tersebut, yang menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Hal ini memastikan bahwa setiap keputusan pembangunan didukung oleh data yang valid dan relevan. Lebih jauh, Deden mengungkapkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga berperan penting dalam mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pem...

Kuningan News – Wakil Bupati Kuningan, Hj. Tuti Andriani, S.H., M.Kn., secara resmi membuka Pelatihan Instruktur Cabang PMII di Talaga Surian. Kegiatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian penting dari proses regenerasi dan penguatan ideologi, wawasan, serta keterampilan kepemimpinan di tingkat cabang. Pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat struktur kaderisasi di akar rumput. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tuti menyatakan bahwa instruktur cabang adalah ujung tombak dalam proses kaderisasi. “Instruktur cabang adalah ujung tombak proses kaderisasi ditingkatkan di akar rumput dan dari tangan para instruktur inilah kelak akan lahir generasi generasi unggul,” ujarnya.  Kegiatan pelatihan ini dirancang untuk mengembangkan kader yang tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga nilai-nilai yang empowering, agamis, dan tangguh. “Pengembangan kader yang baik sejalan dengan spirit membangun daerah. Bersama generasi muda, kita wujudkan Kuningan yang terus melesat,” tam...

Kuningan News – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, baru-baru ini mengunggah video di akun Instagramnya yang membahas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dalam video tersebut, Yusril menyampaikan pandangannya mengenai keputusan yang mengeluarkan pemilihan anggota DPRD dari rezim pemilu dan menyatukannya dengan pemilihan kepala daerah (pilkada). Yusril mengungkapkan bahwa keputusan MK tersebut tampak didasarkan pada pertimbangan praktis, mengingat kedua jenis pemilihan tersebut memiliki basis teritorial yang sama, baik untuk tingkat I maupun tingkat II. Namun, ia menegaskan bahwa Putusan MK Nomor 135 itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 E UUD 1945. Menurut Yusril, Pasal 22 E UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik pusat maupun daerah, harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan tersebut harus berbarengan dengan pemilihan pr...

Kuningan News – Duka mendalam menyelimuti masyarakat Indonesia setelah berita tragis datang dari Gaza. Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, dr. Marwan al-Sultan, tewas bersama keluarganya dalam serangan udara yang dilakukan oleh Israel. Kejadian ini tidak hanya mengguncang dunia medis, tetapi juga menambah daftar panjang korban jiwa dalam konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut. Dilansir dari Akun Sosial Media Resmi DPR RI, Puan Maharani Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas gugurnya dr. Marwan. Sosoknya selama ini menjadi simbol kemanusiaan dan perjuangan perdamaian di Palestina. Ia menegaskan bahwa situasi ini lebih dari sekadar konflik. “Ini adalah tragedi kemanusiaan,” ujarnya. Serangan terhadap rumah sakit dan tenaga medis dianggap sebagai kejahatan perang yang nyata. DPR RI mendesak komunitas internasional untuk segera menghentikan kebiadaban ini. Puan Maharani menekankan pentingnya perhatian global terh...

Kuningan News — Tahun ini menjadi babak penting sekaligus ujian berat bagi Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kuningan. Lembaga internal yang selama ini digadang-gadang sebagai benteng marwah DPRD kini kembali menjadi sorotan tajam publik. Bukan tanpa sebab, gelombang laporan dugaan pelanggaran etika kembali membanjiri meja BK, dengan pola yang nyaris serupa: relasi kuasa, relasi asmara, dan sikap merendahkan perempuan. Pasca berhasil menuntaskan kasus Saudara R yang berujung pada putusan PAW (Pergantian Antar Waktu), BK sempat mendapat apresiasi publik. Kasus tersebut mencoreng wajah DPRD karena muncul hanya seratus harian lebih sejak anggota dewan dilantik, saat mereka dituntut menunjukkan kinerja 100 harinya. Namun, langkah tegas BK saat itu mampu menyelamatkan marwah lembaga legislatif daerah yang sempat tercabik karena pelanggaran moral dan etik publik oleh anggotanya sendiri. Saat ini, sorotan tak berhenti. Tahun ini, kasus T kembali mengguncang publik, sekaligus membongkar ke...

Kuningan News –Kejuaraan Pencak Silat "Kuningan Melesat" yang digelar di GOR Ewangga pada Selasa (1/7/2025) yang dibuka oleh Bupati Dian Rahmat Yanuar. Acara ini mempertemukan pesilat muda dari berbagai penjuru daerah, menciptakan suasana kompetisi yang penuh semangat dan persahabatan. Kejuaraan ini bukan sekadar ajang untuk mengejar juara, tetapi juga sebagai upaya menjaga warisan budaya bangsa. Dalam sambutannya, Bupati Dian menekankan bahwa pencak silat lebih dari sekadar olahraga, ini merupakan bagian dari jati diri dan budaya Indonesia. "Kami ingin para pesilat muda tidak hanya berfokus pada kemenangan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai disiplin, sportivitas, dan rasa cinta tanah air," ujarnya di hadapan peserta dan penonton. Bupati Dian berharap ajang ini dapat menjadi ruang tumbuh bagi generasi muda. "Pencak silat harus terus menjadi kebanggaan lokal yang mendunia. Kami menginginkan atlet-atlet Kuningan siap tampil di level nasional dan internasional,...