Kuningan News - Undangan DPRD Kuningan kepada PT Sinde yang melalui WhatsApp ditertawakan Atang, warga Cipari Cigugur. Pria yang belum lama ini melayangkan laporan resmi ke Badan Kehormatan (BK) itu menilainya tidak etis.
"Menurut saya sangat lucu. Saya melayangkan surat laporan resmi ke BK hanya karena ada beberapa kesalahan karena keterbatasan saya sebagai masyarakat yang awam malah dibilang laporan sampah. Ini lembaga sekelas DPRD mengundang perusahaan kelas nasional hanya menggunakan WhatsApp," celetuknya, Sabtu (14/8/2021).
Dalam masalah ini dirinya mengaku tidak berpihak kemanapun karena tidak ada kepentingan apapun dalam masalah sengketa antara PT Sinde dengan masyarakat. Tapi menurut pandangannya disini yang sangat dirugikan justru masyarakat.
"Pihak PT Sinde wajar kalau tidak datang karena tidak menerima undangan resmi. Ketidakhadirannya tidak dapat disalahkan dan tidak rugi apa-apa. Tapi masyarakat yang berharap dapat menyampaikan langsung aspirasinya dan dengan hadirnya pihak PT Sinde dalam audiensi kemarin dapat segera memberikan solusi bagi mereka sehingga masalah ini tidak berlarut-larut," tuturnya.
Atang berharap, jangan sampai dugaan ketidakprofesionalan lembaga DPRD Kuningan itu ternyata benar merugikan masyarakat. Ini harus segera dibenahi. Jangan sampai lembaga DPRD jatuh wibawa karena hal itu.
Terlebih, imbuh dia, tidak sedikit anggota DPRD Kuningan yang menjadi netizen ketika ada sebuah permasalahan justru sibuk membuat status di Facebook, bukan bertindak sesuai fungsi dan kewenangannya.
"Apa bedanya wakil rakyat yang kami gaji puluhan juta termasuk berbagai tunjangan dan lainnya jika hanya menjadi netizen kamipun bisa," sindirnya.
Dia meminta tolong jangan terus-terusan kecewakan rakyat dengan tingkah yang memang terlihat lucu namun sangat menyedihkan. Jangan ada lagi undangan resmi lewat WhatsApp. Jangan ada lagi status-status curhat setiap ada permasalahan baik dengan eksekutif maupun sesama legislatif.
"Lembaga wakil rakyat adalah lembaga yang mewakili kami, tolong jangan permalukan kami," pintanya.
Kendati demikian, Atang tidak memukul rata semua anggota DPRD Kuningan yang melakukan praktik seperti itu. Ada beberapa yang memang layak, salahsatunya yang kemarin baru saja dengan jiwa kesatria mengundurkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjaga marwah lembaga.
"Jadi kalau memang ada yang berbuat salah dan tidak mampu tak perlu diminta turun oleh rakyat, lebih baik tau diri dan mundur dengan gagah," ketusnya.
Ketika dikonfirmasikan Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy malah balik bertanya, mengundang via WhatsApp itu kata siapa. Ia menjelaskan undangan disampaikan melalui desa karena kurir tidak tahu PT Sinde.
"Terus desa sanggup mengantarkan, tapi karena gak ada suruhan, suratna di foto ku kuwu di WA keun ka manajemen. Tapi pagi disusul keun deui ku kurir ke PT Sinde," jelas Zul.
Ia mengungkapkan, sudah sangat lazim surat undangan bahkan surat panggilan sepenting apapun kalau tidak bisa kepada yang bersangkutan, diserahkan ke desa dan diterima langsung oleh kepala desa.
Lebih jauh Zul menegaskan upaya dewan mengantarkan surat undangan sudah maksimal.
"Karena malam sebelumnya kita chek katanya pihak manajemen belum menerima suratnya secara fisik, melainkan hanya mendapat foto undangan dari kepala desa melalui WA, maka paginya saya perintahkan sekretariat untuk mengirim ulang. Ini bukti fotonya," paparnya.
Jadi kesimpulannya, menurut Zul, sebenarnya pihak manajemen sudah tau ada undangan. Dan ini sudah diakui oleh pengacaranya sebagaimana dikutip media.
"Sebenarnya ia sudah mau hadir, tapi sengaja untuk tidak hadir karena tidak mendapat undangan secara fisik'. Nah artinya kan manajemen tau ada undangan. Terlepas dari itu semua yang akan kita mediasi ini kan kepentingan PT Sinde. Kooperatif sedikitlah," pintanya.
Apalagi, tambah Zul, Sinde mencontohkan presiden dan BIN bisa juga dibohongi kalau tidak mendapat undangan secara fisik. Analogi itu dinilainya sangat berlebihan.
"Sayapun sebagai pimpinan dewan hampir setiap hari mendapat undangan mulai dari presiden, menteri dan gubernur rapat virtual, apakah saya harus menanyakan surat undangan secara fisik," pungkas politisi PDIP tersebut. (KN-1)
