Langsung ke konten utama

Dari Konsumsi Ke Kontraksi: Fenomena Lebaran 2025


Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta

Kuningan News - Survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah pemudik Lebaran 2025 turun 24% dibandingkan tahun sebelumnya, dari 193,6 juta menjadi sekitar 147,1 juta orang. 

Penurunan ini tidak hanya mencerminkan perubahan pola mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi sinyal pelemahan dari dinamika ekonomi nasional. 

Dari peredaran uang Lebaran, disparitas regional, hingga dampak makroekonomi yang berkelindan dengan likuiditas perbankan, fenomena ini perlu dibaca secara jeli.  

Peredaran Uang Lebaran: Dari Konsumsi ke Kontraksi

Tradisi mudik Lebaran selama ini menjadi motor penggerak siklus perputaran uang di masyarakat. 

Sektor transportasi, ritel, kuliner, dan industri kecil menengah (UMKM) menjadi penerima manfaat utama. 

Dengan penurunan 24% pemudik, aliran uang yang biasanya mengalir ke pembelian tiket, konsumsi di jalan, belanja kebutuhan Lebaran, dan THR (Tunjangan Hari Raya) diprediksi menyusut signifikan.  

Berdasarkan pola tahun 2024, setiap pemudik diperkirakan mengeluarkan rata-rata Rp2–5 juta selama mudik. 

Jika 46,5 juta orang tidak mudik, potensi kontraksi peredaran uang bisa mencapai Rp93–232 triliun. 

Sektor informal seperti pedagang kaki lima di terminal atau pasar tradisional di daerah tujuan mudik akan merasakan dampak terbesar. 

Lebih dari itu, efek multiplier dari belanja Lebaran—seperti peningkatan pendapatan pekerja logistik atau peningkatan permintaan bahan baku UMKM—juga terancam menipis.  

Jawa vs Luar Jawa: Ketimpangan Peredaran Uang yang Semakin Lebar

Secara geografis, daerah dengan perputaran uang tertinggi selama Lebaran umumnya berada di wilayah yang menjadi tujuan mudik, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. 

Daerah ini tidak hanya menerima pemudik dari Jakarta dan kota besar lain, tetapi juga menjadi pusat distribusi belanja kebutuhan Lebaran. 

Namun, penurunan pemudik akan berdampak lebih besar pada daerah-daerah ini.  

Di luar Jawa, Sumatera (terutama Lampung dan Sumatera Utara) serta Sulawesi Selatan juga termasuk wilayah dengan sirkulasi uang tinggi selama Lebaran. 

Namun, daerah dengan basis ekonomi lokal kuat—seperti Bali atau Yogyakarta—mungkin lebih resilien karena aktivitas pariwisata atau konsumsi domestik yang tidak sepenuhnya bergantung pada pemudik. 

Sebaliknya, daerah yang bergantung pada remiten THR dari perantau, seperti Nusa Tenggara Timur atau sebagian Kalimantan, berisiko mengalami penurunan daya beli masyarakat.  

Deflasi, Likuiditas, dan Ancaman Resesi

Penurunan peredaran uang Lebaran tidak bisa dipisahkan dari konteks makroekonomi Indonesia yang sedang menghadapi tekanan. 

Deflasi dua bulan beruntun awal tahun 2025 (data BPS, Januari-Februari 2025) menjadi indikator melemahnya permintaan domestik. 

Masyarakat cenderung menunda belanja karena ekspektasi harga lebih rendah, sementara ancaman PHK di sektor manufaktur dan jasa memperparah kehati-hatian konsumsi.  

Kebijakan Bank Indonesia (BI) dan perbankan yang menurunkan ketersediaan uang kas tunai untuk Lebaran 2025 patut dicermati. 

Meski alasan resmi adalah peningkatan transaksi digital (e-wallet, QRIS), langkah ini juga bisa mencerminkan antisipasi lemahnya permintaan uang fisik akibat penurunan aktivitas mudik. 

Likuiditas perbankan yang ketat mungkin merupakan respons dari risiko kredit macet atau perlambatan pertumbuhan sektor riil.  

Di sisi lain, penurunan kebutuhan uang tunai selama Lebaran tidak sepenuhnya menggambarkan transformasi digital. 

Survei Bank Indonesia (2024) menunjukkan 65% masyarakat masih lebih memilih uang fisik untuk THR dan belanja Lebaran. 

Oleh karena itu, penurunan persediaan kas tunai lebih mungkin disebabkan oleh proyeksi permintaan yang rendah—bukan semata-mata pergeseran ke digital. 

Ini menguatkan tesis bahwa pelemahan ekonomi sedang terjadi, di mana daya beli masyarakat tertekan oleh biaya hidup yang naik (inflasi harga pangan dan transportasi) serta ketidakpastian lapangan kerja.  

Mudik Makin Mahal dan PHK: Akar Masalah di Balik Pengetatan Konsumsi

Tulisan kami sebelumnya menyoroti tiga faktor utama penurunan pemudik: biaya mudik yang membengkak, ancaman PHK, dan beban konsumsi harian. 

Kenaikan harga BBM, tarif transportasi, serta inflasi pangan telah membuat biaya mudik meningkat 15–20% dibanding 2024. 

Bagi pekerja dengan upah pas-pasan, mudik menjadi kemewahan yang harus dikorbankan.  

Ancaman PHK, terutama di sektor padat karya seperti tekstil dan elektronik, juga mengurangi kemampuan finansial pekerja untuk pulang kampung. 

Data Kemnaker menyebutkan, awal tahun 2025, lebih dari 50.000 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja. Ketidakstabilan ini membuat masyarakat memprioritaskan tabungan darurat ketimbang belanja Lebaran.  

Digitalisasi vs Realitas Ekonomi: Antara Solusi dan Ilusi

Pemerintah dan BI kerap menjadikan digitalisasi sebagai narasi utama penurunan penggunaan uang tunai. 

Namun, klaim ini perlu diuji dengan realitas kesenjangan akses dan budaya finansial. 

Di daerah pedesaan, infrastruktur digital masih terbatas, dan preferensi untuk bertransaksi tunai tetap tinggi. 

Selain itu, digitalisasi tidak serta-merta mengompensasi penurunan nilai transaksi jika daya beli masyarakat memang melemah.  

Penurunan persediaan uang kas oleh perbankan justru bisa memperburuk likuiditas di daerah, terutama bagi UMKM yang mengandalkan transaksi tunai. 

Jika bank mengurangi pasokan uang fisik, risiko gangguan pada rantai pasok dan perdagangan kecil-kecilan di pasar tradisional semakin besar.  

Membaca Fenomena Lebaran 2025 dengan Bijak

Penurunan jumlah pemudik Lebaran 2025 bukan sekadar perubahan pola konsumsi, melainkan cerminan dari tekanan struktural ekonomi Indonesia. 

Kontraksi peredaran uang, deflasi, dan kebijakan likuiditas perbankan saling terkait dalam lingkaran yang memperlambat pertumbuhan. 

Pemerintah perlu merespons dengan stimulus fiskal yang tepat sasaran—seperti subsidi transportasi mudik, insentif UMKM, dan perlindungan tenaga kerja—untuk mencegah spiral deflasi berkepanjangan. 

Di saat yang sama, transisi digital harus dibarengi dengan pemerataan infrastruktur dan literasi keuangan agar tidak menjadi ilusi di tengah pelemahan ekonomi yang nyata.***


HOT NEWS

Bukan Cuma Mobdin Pimpinan Dewan Rp2,6 M, Buat Beli Layar Interaktif juga Habiskan Rp3,2 M

  Kuningan News - Kebijakan efisiensi yang digulirkan pemerintah kelihatannya tidak berdampak kepada krisis keuangan di DPRD Kuningan.  Pasalnya, setelah pengadaan mobil dinas pimpinan dewan yang dialokasikan Rp2,6 miliar, di dewan juga ada pengadaan Layar Interaktif ( Digital Signage ).  Dari data Sirup LKPP, angka belanja modal layar interaktif tersebut mencapai Rp3,2 miliar. Layarnya kini sudah terpasang di setiap ruangan rapat para wakil rakyat.  Beberapa pendamping komisi yang sedang sibuk bekerja, enggan berkomentar kala dipinta tanggapan atas adanya layar berukuran besar tersebut. Sementara, warga biasa yang mengaku bernama Sanudin, tercengang ketika mendengar angka miliaran rupiah untuk hanya sekadar TV.  "Ko kaya TV biasa, kayak infokus, bisa semahal itu ya? Lebih mahal dari mobil fortuner dan pajero," celetuk Sanudin sambil geleng-geleng kepala. Ia membayangkan, bakal secanggih apa rapat yang akan dilakukan para anggota dewan.  "Mungkin rapatnya ...

Kuningan Pengangguran Terbayak ke-2 se-Jabar, Sekarang Ranking 7

  Kuningan News - Ribuan pencari kerja di Kuningan datangi Gor Ewangga. Kebanyakan lulusan sekolah menengah kejuruan dan juga lulusan perkuliahan.  Menginjak 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati. Pemerintah daerah memfasilitasi warga kabupaten Kuningan dalam mencari pekerjaan. "Mudah-mudahan yang mendaftar bisa masuk, kasian yang belum mendapatkan pekerjaan. Kami memfasilitasi untuk para pencari kerja," Kata Wabup Tuti Andriani, S.H., M.Kn ketika hendak masuk mobil, Rabu (16/04/2025) pagi.  Hadir juga dari kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Drs. H. Dudi Pahrudin M.SI, mengatakan tercatat ada 13 ribu lowongan kerja. Ada 40 perusahaan yang dihadirkan, baik yang ada di Kabupaten Kuningan, maupun dari luar Kabupaten Kuningan.  "Alhamdulillah 40 perusahaan baik yang ada di Kabupaten Kuningan maupun diluar Kabupaten Kuningan bisa dihadirkan. Kurang lebih 13 ribu lowongan kerja," ujarnya. Dudi juga mengatakan, bahwa sampai tadi pagi tercatat pendaftar online me...

Kadus Puhun Desa Kaduagung Mundur

  Kuningan News - Kadus Puhun Desa Kaduagung Kecamatan Sindangagung mundur dari jabatannya. Ia yang akrab disapa pak Lurah Ijo itu kemudian digantikan Dinal Anugrah.  Lurah Ijo mundur karena kemauan sendiri. Kekosongan jabatan tersebut membuat kades membentuk tim penjaringan dan penyaringan untuk mengisinya.  Sejak Februari, terjaring 2 calon yang siap mengikuti tahapan seleksi. Hingga akhirnya terpilih Danil Anugrah yang terbilang sosok muda. Kemarin (10/4/2025), ia dilantik sehingga resmi menjabat kadus puhun yang baru.  “Saya mengikuti tahapan dari mulai tahap pertama pendaftaran sampai tahap kedua persyaratan-persyaratan, tes tulis, tes praktek komputer dan tes wawancara. Alhamdulillah dari 2 calon, saya terpilih sebagai calon yang lulus sampai dilantik kemarin sesudah lebaran oleh kepala desa,” tutur Dinal. Dinal sendiri adalah pemuda kelahiran 1999. Ia dinilai sosok yang inspiratif bagi pemuda Desa Kaduagung. Diumurnya yang masih muda Dinal ingin mengabdikan d...

Obyek Wisata di Palutungan Terancam Rugi Besar Jika Akses Jalan Ditutup Total

  Kuningan News - Masih seputar polemik sengketa tanah akses jalan menuju obyek wisata di Palutungan, apakah lahan itu milik pribadi atau milik pemda, para pengusaha tidak mau rugi akibat akses jalan ditutup.  Sedikitnya ada tujuh obyek wisata yang terdampak jika akses jalan ditutup. Ketujuh obyek tersebut berada di wilayah selatan Cisantana, diantaranya Embun Sang'ga Langit, Varvara hill, Botanika, Talagasurian, Sagof Coffee Eatery, Ciremai Land Glamping, dan juga La park Caffe & resto.  Menanggapi hal tersebut, beberapa pengelola mengaku tidak tahu tanah itu milik siapa. Kalaupun terjadi penutupan akses jalan, menurut mereka, harus ada jalan alternatif lain.  "Kami selaku pengusaha enggak tahu tuh, tau nya itu jalan pemda aja. Eh sekarang muncul tanah milik pribadi. Kalo bisa jangan ditutup lah, karena pengunjung bisa berkurang. Kalaupun ditutup, harus ada gantinya supaya akses tetap ada," kata Agus pengelola Sagof Coffee Eatery, Selasa (15/4/2025).  Sena...

TNI Ringkus 2 Pengedar Narkoba di Kuningan Timur

  Kuningan News – Tepat pada hari upacara pelepasan kapolres Kuningan, Rabu (9/4/2025), di Kuningan wilayah timur terjadi peringkusan dua pengedar narkoba. Mereka yang dicurigai menjual obat-obatan terlarang jenis Tramadol, Trihex dan Eximer itu, diringkus oleh anggota TNI yang bertugas di wilayah Kecamatan Ciwaru. Penangkapan tersebut dilancarkan pukul 20.45 WIB di Desa Segong Kecamatan Karangkancana. Kedua tersangka berinisial B dan OO, yang sama-sama beralamat Desa Ciwaru Kecamatan Ciwaru. Dari informasi yang diperoleh kuningannews.com dari Kodim 0615 Kuningan, pada pukul 20.15 WIB di Dusun Sukajaya Desa Segong Kecamatan Karangkancana, Babinsa atas nama Serda Suwarjoni mendapat kabar dari Kasi Pemerintahan Desa Karangbaru terkait adanya informasi peredaran obat-obatan di daerah tersebut. Mendengar kabar itu, Babinsa Serda Suwarjoni gerak cepat melaporkannya ke danramil. Setelah itu, pada pukul 20.30 WIB, Serda Suwarjoni beserta rekan babinsa lainnya mendatangi lokasi keja...

Sudah Dapat Izin dari Pemerintah, Tapi Dipinta Izin Lagi oleh Pemilik Lahan Jalan

  Kuningan News - Wilayah selatan Cisantana, salah satu kawasan wisata sangat diminati oleh masyarakat. Baik masyarakat Kuningan maupun luar Kuningan. Tak heran jika pada saat terjadi blokade jalan akses menuju lokasi tersebut, jadi sorotan banyak pihak. Salah satu reaksi datang dari Pengelola OW Varvara Hill, Rifai. Ia mengungkapkan sebelumnya dari pihak pemilik tanah pernah mengirimkan surat kepadanya. Dengan tujuan dari pengusaha harus izin ke pemilik tanah. Rifai bertanya-tanya, kenapa pihaknya harus meminta izin terhadap pribadi. Sedangkan ia sudah memiliki izin dari pemerintah dan dinas.  "Dari awal, mereka pernah ada ngirim surat ke saya. Dimana dia menyuruh pihak kita untuk minta izin ke mereka. Kenapa saya harus izin ke pribadi? Sedangkan kita membangun bangunan sudah izin ke pemerintah, sudah izin ke semua dinas. Kalaupun itu ada masalah antara pemilik tanah, itu masalahnya dengan pemerintah. Bukan dengan kita," ujarnya pada Kamis (17/04/2025) Siang.  Ia juga m...

Job Fair di Gor Ewangga Diserbu Warga

  Kuningan News - Job Fair ajang kegiatan untuk mencari pekerjaan. Betempat di Gor Ewangga Rabu (16/04/2025) Pagi, banyak masyarakat Kuningan yang rela antri demi mendapatkan pekerjaan.  Sebelum pukul 8 kawasan Gor Ewangga sudah dipenuhi oleh para pencari kerja. Mulai dari para pemuda, ibu-ibu, hingga bapak-bapak.  Pemuda asal Ciawigebang, Septian namanya, Ia datang ke acara tersebut untuk mencari pekerjaan. Ia sebelumnya bekerja sebagai perantau. Namun karena keinginannya untuk menikah akhirnya bertekad mencari pekerjaan di Kuningan.  "Tadina abdi damel di Jakarta si (tadinya saya kerja di Jakarta, red), cuma bade nikah jadi hoyong damel di Kuningan (karena mau menikah, ingin bekerja di Kuningan, red) kebetulan aya program ieu (kebetulan ada program ini, red)," ujarnya.  Disisi lain, seorang perempuan, Atin, berasal dari Cibingbin, ia mengatakan diadakan kegiatan Job fair, salah satu peluang dalam mendapatkan pekerjaan. "Ini sebuah peluang menurut saya, pemeri...