Kuningan News – Aksi turun ke jalan yang dilancarkan Kamis (12/8/2021) menyoal dana Bansos (Bantuan Sosial) bagi masyarakat terdampak covid, rupanya bukan hanya sekadar gertak sambal. Para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kuningan bakal turun kembali.
Hanya saja, aksi yang sedianya hendak dilancarkan Senin (16/8/2021) besok, mengalami pengunduran. “Tetap kita jadi aksi. Hanya diundur Kamis. Nanti saya infokan ya,” janji Ketua GMNI Kuningan, Aji Faudji kala dikonfirmasi KuninganNews mala mini (15/8/2021).
Mahasiswa yang akrab disapa Wowo itu menegaskan, pihaknya tidak merasa puas atas aksi kemarin. Kendati di media Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kuningan, Dudy Budiana telah memberikan penjelasan, namun dirinya tetap tidak merasa puas.
“Pemerintah masih lemah dalam menampung aspirasi, bahkan yang menjadi permintaan kami pun engga bisa dibuktikan. Menurut kami jawabannya kurang rasional,” tandas Wowo.
Ia menegaskan kembali, sesuai dengan data dari BPK RI, dana bansos 2020 menurutnya tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan sasaran tersebut merupakan bentuk pemborosan anggaran.
“Uang Rp1,55 miliar itu besar loh. Masa dibuang begitu saja. Itu namanya pemborosan,” ketus Wowo.
Sementara itu, Kamis (12/8/2021) lalu puluhan mahasiswa mengontrog kantor Dinas Sosial yang berlokasi di Jl Siliwangi-Cirendang, bekas kantor BKPSDM. Mereka menyoal dana bansos hasil temuan BPK dimana 7.761 keluarga penerima tergolong invalid data.
“Kemana larinya anggaran tersebut? Saya konfirmasi ke beberapa desa bahwa ada invalid data yang tidak terkondisikan. Lantas siapa yang bertanggungjawab? Desa melempar ke Dinsos, lalu Dinsos cuci tangan seolah desa yang salah,” teriak Wowo.
Rp1,55 miliar dia hitung dari akumulasi jumlah penerima bansos yang datanya invalid 7.761, dikali bantuan yang diberikan senilai Rp200 ribu.
Sedangkan Kadinsos, Dudy Budiana membantah pemborosan anggaran. Ia mengatakan tudingan itu tidak benar karena bantuan tetap tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Mengenai invalid data, itu ditemukan setelah audit BPK. Invalid di sana itu terdiri dari beberapa item diantaranya tidak punya NIK, invalid NIK, double atau ganda,” jelas dia.
Kalau disebut pemborosan, dirinya tidak terima. Sebab bantuan sampai kepada yang berhak yang dibuktikan oleh tanda terima dan berita acara.
Persoalan NIK (Nomor Induk Kependudukan), imbuh Dudy, ada yang online dan ada juga yang belum online alias versi lama. Masyarakat yang tidak punya NIK, bukan berarti tidak menerima bantuan.
“Administrasi itu bisa
diselesaikan belakangan. Yang utama itu keselamatan jiwanya terlebih dulu,”
tandas Dudy usai demo waktu itu. (KN-1)
