Langsung ke konten utama

Tentang Pengesahan RUU Omnibus Law (Cipta Kerja)

Foto demonstrasi tolak UU Omnibus Law di DPRD Jabar. (sumber: detikcom)
Foto demonstrasi tolak UU Omnibus Law di DPRD Jabar. (sumber: detikcom)

Kuningan News, Sejak awal pembahasan, PP Pemuda PUI menolak draft RUU Omnibus Law. Sebab RUU tersebut bertabrakan dengan perundangan lainnya seperti UU Ketenagakerjaan, Lingkungan Hidup, UU Pers dan Pendidikan. Hanya saja pemerintah Jokowi dan DPR tidak banyak mendengar masukan dan kritik atas kemafsadatan regulasi tersebut.

Atas dasar disahkannya RUU Omnibus Law, PP Pemuda PUI menyatakan sikap:

Mendesak Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu sebagai kewenangan kekuasaannya, bahwasanya UU Omnibus Law sangat darurat dan memaksa agar tidak terjadi perampasan hak-hak serta keadilan pekerja yang sangat merugikan. Terutama iklim bekerja yang tidak sehat dan mengedepankan keuntungan investor. 

Mengajak seluruh OKP Islam, MUI dan Ormas Islam induknya untuk bersatu dalam jihad konstitusi, melakukan Judicial Review (JR) di MK. Bahwa jihad ini bagian dari menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia yang terkena imbasnya. Berdasarkan kajian PP Pemuda PUI terdapat pasal-pasal krusial yang membahayakan:

UU Ketenagakerjaan:

Pasal 77a tentang Ketenagakerjaan yakni tambahan jam kerja dan kontrak dalam waktu lama 

Pasal 88c akan terhapusnya UMK kota/kabupaten (semua daerah akan disamaratakan), 

Pasal 88d (inflasi dan biaya hidup tidak dianggap faktor penting dari ketetapan UMK—yang bertentangan dengan HAM Internasional, 

Pasal 91 sebagai kewajiban pengusaha membaya upa sesuai perundangan akan dihapus

Pasal 93 ayat 2 tentang cuti khusus bagi perempuan haid akan dihapus. Juga terhapusnya cuti menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan/keguguran kandungan, dan hari duka meninggalnya anggota keluarga, izin melaksanaka ibadah agama, berserikat dan tugas pendidikan. 

UU No. 32/ 2009 Lingkungan Hidup:

Pasal 88, kalimat  “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” akan dihapus pelaku perusakan lingkungan (karhutla) sehingga menjadi celah pelaku bebas dari jeratan hukum. 

Pasal 93 (1) sebagai peran publik melalui kalimat “setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara,” akan dihapus.

UU Pers 

Pasal 11 akan menjadi ancaman kebebasan pers, yakni “penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal,” dirubah menjadi, “pemerintah pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal"

Pasal 18 terjadi beberapa point krusial bagi insan pers. Sengketa pers sebelumnya korektif serta edukasi akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan perusahaan:

Kalimat semula “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak rp500 juta.” Lalu dirubah menjadi, “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak rp2 milliar.” 

“perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak rp500 juta,” akan berubaha menjadi ”perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak rp2 milliar.” 

“perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak rp100 juta,” dirubah menjadi “perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dikenai sanksi administratif.” 

“Terkait jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) akan diatur melalui peraturan pemerintah." 

UU Pendidikan 

Pasal 51 ayat (1) bahwa pengelolaan pendidikan formal dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 

Pasal 71 lembaga pendidikan tanpa izin pemerintah pusat sesuai pasal 62 ayat (1) akan dipidana paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak rp1.000.000.000. pendidikan tersebut meliputi pendidikan formal seperti sekolah dan non formal seperti pesantren. Padahal dalam UU No. 18/2019 tentang Pesantren tidak ada sanksi pidana. Cukup pembinaan serta sanksi administratif. 

Atas dasar kajian tersebut, UU Omnibus Law sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat terutama buruh, satuan pendidikan termasuk pesantren, perambahan alam secara ilegal dan merusak akan semakin masif, dan ancaman kebebasan pers.  

Demikian rilis ini kami buat. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 Oktober 2020

Ttd.


Kana Kurniawan

Pjs. Ketua Umum PP Pemuda PUI

HOT NEWS

Diduga Pasangan Gay di Mess Karyawan, Polsek Kuningan Amankan Dua Pria, Kondom dan Baby Oil

Ilustrasi  hubungan sesama jenis (Gay). Kuningan News  -  Warga Kelurahan Kuningan digegerkan dengan pengamanan dua orang pria yang diduga terlibat hubungan sesama jenis (Gay) di sebuah mess karyawan rumah makan. Penggerebekan tersebut dilakukan oleh jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Kuningan guna mencegah potensi gangguan ketenteraman masyarakat. Peristiwa yang menyedot perhatian warga setempat tersebut terjadi di area Mess Karyawan Rumah Makan Sambel Bakar, RT 02 RW 08, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Rabu (18/11/2026) pukul 21.17 WIB. Kapolsek Kuningan, AKP Tofan Alamsyah AR, SH, MH, melalui Kanit Provos Aiptu Dedi Supriyadi (Dedi Dewa), membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia membeberkan saat petugas mendatangi lokasi kejadian, kedua pria tersebut ditemukan berada di dalam satu kamar dengan kondisi lampu dimatikan. “Pada hari Rabu Tanggal   18 Nopember 2026 Pukul 21.17 Wib bertempat di Mess Karyawan RM. Sambel Bakar di Rt: 02 Rw: 08 Kel. Kunin...

Ada Potensi Pajak Kendaraan, Sebanyak 21.430 Motor dan Mobil Akan Didata Ke Setiap Desa!

Bimtek Pendataan dan Pemutakhiran Data Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Senin (16/11/2026) di Aula Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW). Kuningan News – Pemkab Kuningan gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendataan dan Pemutakhiran Data Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Senin (16/11/2026) di Aula Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Kuningan. Ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan kualitas data potensi kendaraan bermotor. Pendataan ini diharapkan mampu menghasilkan informasi yang lebih akurat, valid, dan mutakhir sebagai penyusunan strategi peningkatan penerimaan pajak. Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Kuningan (Samsat Kuningan) Hj Renny Dewi Pratami, SH menjelaskan kegiatan itu merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa...

Pesik Kuningan Resmi Rilis Daftar Pemain Guna Hadapi Liga 3 Nusantara Musim 2026/2027

Pesik Kuningan Resmi Rilis Daftar Pemain Guna Hadapi Liga 3 Nusantara Musim 2026/2027 Kuningan News  -  Manajemen Pesik Kuningan secara resmi mengumumkan daftar lengkap nama pemain ( skuadlist ) yang akan menjadi kekuatan utama tim Laskar Kuda Ciremai dalam mengarungi ketatnya persaingan kompetisi Liga 3 Nusantara musim 2026/2027. Kepastian peluncuran komposisi pemain dipublikasikan melalui unggahan akun Instagram resmi media sosial klub Pesik Kuningan pada Jumat (13/11/2026). Dalam daftar materi pemain yang dirilis,   jajaran pelatih menyiapkan komposisi skuad,mulai dari penjaga gawang,   pemain bertahan,   gelandang,   hingga penyerang. Pada posisi penjaga gawang ( goalkeeper ),   Pesik Kuningan mempercayakan benteng terakhir pertahanan kepada tiga nama kiper tangguh,   yakni Rio Hardianto (nomor punggung 22),   Akmal Jailani Pili (24),   dan Rifky Tofani (31). Sementara itu untuk memperkokoh lini pertahanan di sektor   stopper , ...

Dari Camat Hingga Ketua RW, Bupati Dian Dorong Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Kepastian Data

Bupati Kuningan, Dr H Dian Rachmat Yanuar, MSi, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek), di Aula Lantai 4 Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah (Samsat) Kabupaten Kuningan Senin (16/11/2026) . Kuningan News  -  Pemerintah Kabupaten Kuningan terus mendongkrak penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dengan menerjunkan pengawas desa hingga jajaran Ketua RW untuk melakukan pendataan menyeluruh ke pemukiman warga. Bupati Kuningan, Dr H Dian Rachmat Yanuar, MSi, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026 bagi para verifikator kecamatan, pengawas tingkat desa, dan petugas pendata tingkat RW di Aula Lantai 4 Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah (Samsat) Kabupaten Kuningan Senin (16/11/2026). Dian membeberkan pelibatan tokoh masyarakat hingga tingkat RW menjadi kunci utama untuk mengatasi ketidakakuratan data potensi pajak yang selama ini ada di lapangan. Keterbatasan Su...

Pelarangan Rokok Elektrik Ancam PHK Massal, Kampanye Aspirasi Digelar di Pandapa Paramarta

Pengguna dan pengusaha ritel di kawasan Lapangan Pandapa Paramarta,   Kabupaten Kuningan, Senin (16/11/2026) . Kuningan News  -  Gelombang penolakan wacana aturan pelarangan rokok elektrik ( vape ) mulai disuarakan oleh pengguna dan pengusaha ritel di kawasan Lapangan Pandapa Paramarta,   Kabupaten Kuningan,   pada Senin (16/11/2026) malam. Aspirasi terkait ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal disuarakan. Mereka prihatin atas munculnya wacana regulasi pelarangan rokok elektrik yang berpotensi mematikan mata pencaharian 150 ribu tenaga kerja di sektor ritel maupun distribusi. Perwakilan massa aksi,   Gio Didot Sumioto,   membeberkan wacana pelarangan total industri rokok elektrik di Indonesia mengancam keberlangsungan hidup puluhan ribu pekerja yang menggantungkan nasibnya di sektor ini. Ia menegaskan kebijakan eliminasi industri bukanlah solusi tepat. "Malam ini kita ingin menuntut keadilan kepada pemerintah.   Wacana undang-undang p...

Persentase Ruang Terbuka Hijau Kuningan Kedua Terbawah Di Jawa Barat, Ini Penjelasannya!

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) . Kuningan News  -  Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Republik Indonesia menyebutkan   Kabupaten Kuningan, wilayah yang berada di kaki Gunung Ciremai ini memiliki persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) terbawah kedua di Provinsi Jawa Barat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuningan,   Usep Sumirat,    memberikan penegasan dan menyanggah rilis data yang dinilai belum mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ia membeberkan data yang ditarik oleh pihak kementerian belum memasukkan berbagai kawasan hijau yang ada di Kuningan. “Rasanya itu belum masuk beberapa data seperti Kebun raya Kuningan atau KRK, serta areal Kebun/Hutan Rakyat yg berfungsi yg sama,” tegasnya, Kamis (19/11/2026). Beberapa kawasan vegetasi luas yang disinyalir belum terdata secara rinci di antaranya adalah area Kebun Raya Kuningan (KRK),   ar...

Di lahan Pacuan Kuda, Ajang Yamaha Enduro Challenge 2026 Sukses Digelar, Sektor Sport Tourism Terangkat

Yamaha Enduro Challenge (YEC) 2026 Seri Ketiga, di Lapangan Pacuan Kuda Kuningan,   Minggu (15/11/2026) . Kuningan News  -  Kabupaten Kuningan kembali membuktikan diri sebagai tuan rumah bagi gelaran ajang otomotif berskala nasional.   Ribuan pasang mata memadati arena Lapangan Pacuan Kuda Kuningan untuk menyaksikan kemeriahan   Opening Ceremony   sekaligus kompetisi Yamaha Enduro Challenge (YEC) 2026 Seri Ketiga,   Minggu (15/11/2026). Event olahraga otomotif ketahanan melintasi alam bebas (enduro) tersebut tak hanya menjadi panggung adu ketangkasan ratusan pembalap nasional,   melainkan juga momentum emas dalam mempromosikan potensi pariwisata,   kuliner,   hingga UMKM lokal Kabupaten Kuningan. Bupati Kuningan,   Dr   H   Dian Rachmat Yanuar,   MSi,   dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Kuningan sebagai lokasi penutup rangkaian seri k...