Bukan tanpa sebab, dalam wawancara yang cukup panjang itu, ternyata dana yang dialokasikan pemerintah terhadap kegiatan keagamaan, terutama Madrasah Diniyyah masih sangat minim.
“Bukan meniadakan. Memang ada juga dialokasikan dari pemerintah sebesar 2 Milyar pertahun. Itu untuk 705 MD yang ada di Kuningan,” jelasnya.
Saat dihitung, untuk operasional per MD saja, hanya dikisaran 2 juta per satu tahun. Padahal, satu MD saja, ada banyak operasional yang harus dibiayai, seperti insentif guru dan hal lainnya.
“Kalo Indramayu itu, sampai 14 Milyar untuk 1000 an MD. Jadi memang yang dibiayai itu, lembaganya, gurunya sampai siswanya melalui BOS,” imbuhnya lebih lanjut.
Bicara perihal kebijakan keagamaan lainnya, FKDT juga mengaku ‘greget’ dengan Kuningan yang padahal mengusung visi agamis.
Dirinya mengaku, pihaknya terus mendorong kebijakan ijazah MD untuk masuk SLTP.
Dari penjelasannya, draft memasukan ijazah MD sebagai salah satu dokumen ketika masuk SLTP itu sebenernya sudah pernah tertuang dalam surat edaran Bupati 3 tahun, tapi hilang dalam dua tahun belakangan. Namun pada saat itu, ijazah MD hanyalah salah satu lampiran yang sifatnya tidak wajib. (sumber : kuninganmass.com)
