Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label politik

Acungi Jempol Kuningan Adiluhung, PAN dan NAsDem Beri 7 Pesan Penting untuk APBD 2026

Pelaksanaan Kuningan Adiluhung di Jakarta. Kuningan News – Fraksi Amanat Restorasi DPRD Kabupaten Kuningan, gabungan PAN dan NasDem, memuji “Kuningan Adiluhung” yang digaungkan Pemkab Kuningan dan. Kuningan Adiluhung, dianggap sebagai branding kuat yang mampu menarik investor dalam skala yang lebih besar. Pujian itu, tertuang dalam PU Fraksi terhadap Raperda APBD TA 2026. Dalam PU yang ditandatangani Ketua Fraksi H Uba Subari dan Sekretaris Hj Lin Yulianti SE itu, Fraksi Amanat Restorasi tidak hanya memuji Kuningan Adiluhung, tapi juga mengacungi jempol untuk beberapa langkah yang sudah ditempuh Pemerintah Daerah. Meskipun, berbarengan dengan pujian itu, Fraksinya juga memberi 7 poin catatan serius. Poin Aspirasi Fraksi Amanat Restorasi DPRD Kuningan ke Bupati Pertama, penyelesaian persoalan gagal bayar. Fraksi Amanat Restorasi memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas ikhtiar Pemerintah Daerah dalam menuntaskan persoalan yang selama ini membebani fiskal Kabupaten Kuningan...

RAPBD 2026 Dikritik Pedas PKB, JLTS Mangkrak!

Kuningan News – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kuningan menyoroti keras kondisi Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS) yang kini dinilai terlantar dan berubah menjadi aset tanah terbengkalai. Proyek strategis yang semula diharapkan membuka akses ekonomi wilayah selatan itu justru disebut menjadi salah satu penyebab gagal bayar keuangan daerah. “Pemerintah jangan diam. JLTS jangan dibiarkan menjadi beban mati yang terus menggerus keuangan daerah. Harus ada langkah konkret tahun 2026 nanti,” tegas Ketua Fraksi PKB DPRD Kuningan, Drs. H. Moch Ghozali, M.Si, dalam pandangan umum Fraksi PKB terhadap RAPBD 2026, Selasa (7/10/2025). Menurut Ghozali, pengelolaan aset daerah selama ini masih jauh dari optimal. Ia menilai, banyak aset strategis yang seharusnya bisa menghasilkan nilai tambah justru terbengkalai tanpa arah yang jelas. “Termasuk tanah untuk JLTS itu. Kita minta rencana aksi yang jelas. Kalau memang mau digarap, garaplah dengan perencanaan matang. Kalau tid...

Rumah Sari Ludes Terbakar Saat Pengajian, Fraksi PKS Pilih Gerak Cepat, Segera Beri Bantuan ke Kalimanggis

  Fraksi PKS DPRD Kuningan menyalurkan bantuan ke korban kebakaran, Selasa (7/10/2025) Kuningan News - Kepedulian sosial kembali ditunjukkan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kuningan. Kali ini, PKS turun langsung ke lokasi kebakaran yang melanda rumah milik seorang lansia bernama Sari (68), warga Desa Kalimanggis Wetan, Kecamatan Kalimanggis. Rumah sederhana milik Sari itu, ludes dilalap si jago merah pada Minggu (5/10/2025) malam kemarin, saat sang pemilik sedang mengikuti pengajian di masjid setempat. Meski tidak ada korban jiwa, kebakaran tersebut menghanguskan seluruh bagian rumah dan harta benda. Sari kini kehilangan tempat tinggal dan hanya bisa pasrah atas ujian yang menimpanya. Mengetahui kabar duka ini, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan yang dipimpin langsung oleh Saipuddin, S.Si (Ketua Fraksi PKS) bergerak memberikan bantuan. Turut hadir dalam penyaluran bantuan tersebut, Kang Yaya, S.E (Wakil Ketua Fraksi PKS sekaligus anggota DPRD dari Da...

APBD Seret, TPP ASN Terpaksa Bakal Dipangkas; PSI Kuningan Dukung Efisiensi

Ketua DPD PSI Kabupaten Kuningan, Asep Papay. (Foto: dok Asep) Kuningan News - Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan, Asep Papay, menyatakan dukungan terhadap langkah Bupati Kuningan yang mewacanakan pemangkasan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN pada APBD Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan keputusan sulit namun rasional di tengah tekanan anggaran daerah yang kian berat. "PSI Kuningan mendukung langkah Bupati untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk lewat pemangkasan TPP. Ini memang kebijakan tidak populer, tapi perlu dilakukan demi menjaga stabilitas fiskal dan memastikan bahwa anggaran tetap berpihak kepada masyarakat luas," ujar Asep Papay, Kamis (7/8/2025). Ia menegaskan bahwa secara hukum, TPP bukanlah hak mutlak ASN melainkan tambahan penghasilan berbasis kinerja yang bisa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Waspadai Dampak terhadap Pelaya...

41 Peserta Dari Berbagai Daerah Ikuti Intermediate Training Raya Nasional HMI Cabang Majalengka

Kuningan News – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majalengka menggelar acara Training Raya yang berlangsung di Aula DP2SDM pada Sabtu (19/7/2025). Dengan tema "Memupuk Kepemimpinan Muslim yang Berintegritas Menuju Indonesia Emas 2045," acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Bupati Majalengka, Drs. H. Eman Suherman, M.M., dan Wakil Bupati Majalengka, Dena Muhamad Ramdhan. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan Kapolres Majalengka, AKP Bayu Surya Wulandono, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, H. R. Muhammad Umar Maruf, serta Ketua Baznas, H. Agus Asri Sabana. Kehadiran Ketua Badko HMI Jawa Barat, Siti Nurhayati, dan sejumlah tokoh HMI Majalengka lainnya menambah semarak acara ini. Bupati Eman Suherman membuka acara secara resmi dan memberikan sambutan yang penuh motivasi. Dalam pesannya, beliau menyampaikan selamat kepada seluruh peserta dan menekankan pentingnya kepemimpinan berintegritas dalam menghadapi tantangan masa depan. “Kita harus memp...

Solusi Dan Kendala Koperasi Merah Putih Di Desa Sumberjaya, Ini Programnya!

Kuningan News – Koperasi Merah Putih yang baru-baru ini dibentuk di Desa Sumberjaya telah memasuki fase awal implementasi program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Dalam wawancara pada Senin (21/7/2025), Sekretaris Desa Sumberjaya, Heri, menjelaskan bahwa pembentukan koperasi ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya para petani. Sebagai desa yang mayoritas penduduknya adalah petani, kebutuhan akan pupuk menjadi hal yang sangat penting. Koperasi Merah Putih direncanakan akan fokus pada program jual beli pupuk pertanian, yang diharapkan dapat membantu petani mendapatkan akses mudah dan harga yang lebih terjangkau. "Program ini adalah langkah konkret untuk mendukung ketahanan pangan di desa kami," ujar Heri. Komoditas unggulan yang dimiliki Desa Sumberjaya adalah kopi, yang dikenal dengan kualitasnya yang tinggi. Dengan adanya koperasi, diharapkan para petani kopi dapat lebih mudah memperoleh pupuk yang dibutuhkan untuk meningkatkan hasil panen mereka. Heri...

Dugaan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemda Kuningan Terkait Perkebunan Kelapa Sawit, Ini Kata Azmi Fauzan Aktivis IMM Kuningan

Kuningan News – Aktivitas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kuningan kini tengah menjadi sorotan, setelah muncul dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Pemerintah Daerah. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan keputusan untuk menghentikan aktivitas tersebut pada 21 Maret 2025 lalu, namun laporan terbaru menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit masih terus meluas ke wilayah lain di Kuningan. Menurut informasi yang dilansir dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan, keputusan untuk menghentikan aktivitas perkebunan kelapa sawit diambil sebagai bentuk tindakan faktual aktif. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya, di mana aktivitas yang seharusnya dihentikan justru masih berlangsung. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Azmi Fauzan, Bendahara Umum PC IMM Kuningan, menegaskan bahwa tindakan pemerintah yang membiarkan aktivitas ilegal ini mencerminkan kelalaian yang dapat digolongkan sebagai PMH. “Pemerintah ...

Wacana Penurunan Komisi Ojek Online: Respons Beragam di Kota Bandung

  Kuningan News – Rencana penurunan komisi ojek online dari 20 persen menjadi 10 persen menuai respons beragam di berbagai kota di Indonesia. Sementara di beberapa daerah suara setuju mulai terdengar, di Kota Bandung, sejumlah komunitas driver menolak keras rencana tersebut, khawatir akan dampak negatif yang ditimbulkan. Empat komunitas pengemudi ojek online di Bandung, yaitu JARAMBAH, KOLONG Tegalluar, SGC 06, dan TRANSFORMERS, telah mengeluarkan pernyataan sikap bersama yang ditujukan kepada Kementerian Perhubungan. Mereka meminta agar kebijakan komisi tidak diubah secara tergesa-gesa dan tanpa melibatkan suara mitra pengemudi aktif. Menurut para pengemudi, skema komisi 20 persen yang berlaku saat ini dinilai masih adil dan realistis. Ananta Sagita, Ketua Komunitas JARAMBAH, menegaskan bahwa potongan tersebut bukan hanya soal penghasilan, melainkan bagian dari sistem yang memberikan rasa aman dan dukungan operasional. “Kami mendapatkan asuransi kecelakaan, layanan darurat, dan p...