Kuningan News: Goverment
Tampilkan postingan dengan label Goverment. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Goverment. Tampilkan semua postingan

Rabu, 30 Oktober 2024

APK Belum Terlihat, KPU Kuningan Akan Distribusi Kapan?

 

Kuningan News - Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 kini memasuki masa kampanye, yang dimulai pada 25 September 2024. Namun, hingga saat ini, alat peraga kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU Kuningan belum tampak di lapangan. Situasi ini memicu pertanyaan besar dari lembaga pemantau pemilu, DEEP (Democracy And Electoral Empowerment Partnership) Kabupaten Kuningan.

Koordinator DEEP Kuningan, O. Mujahidin, mengkritik kinerja KPU Kuningan yang dinilai lambat dalam menyediakan APK. Masa kampanye telah berjalan selama 35 hari dan hanya menyisakan waktu 24 hari hingga 23 November 2024.

“Berdasarkan pemantauan kami, belum terlihat adanya APK pasangan calon (Paslon) yang disediakan KPU, padahal ini penting agar masyarakat memahami visi dan misi Paslon,” tegasnya, Rabu (30/10/2024).

OM Pecoy, sapaan akrab O. Mujahidin, menjelaskan penyediaan APK merupakan kewajiban KPU sesuai dengan PKPU 13 tahun 2024 tentang kampanye. Aturan tersebut didukung oleh Keputusan KPU RI Nomor 1363 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye.

Ia menambahkan, tanpa APK, publik akan kesulitan mengenali calon-calon pemimpin mereka. Sisa waktu kampanye yang hanya 24 hari, OM Pecoy merasa tidak ada kejelasan kapan APK akan didistribusikan ke tiap kecamatan.

“Hingga saat ini, APK belum terlihat di kecamatan-kecamatan. Ini menimbulkan tanda tanya besar, apakah APK tersebut belum dibuat atau bagaimana, dan berapa anggarannya?” tanyanya.

Menurut Keputusan KPU Kabupaten Kuningan Nomor 1699 tahun 2024, demikian lanjutnya, telah ditetapkan jenis dan jumlah APK serta bahan kampanye yang difasilitasi KPU Kuningan. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua KPU Asep Budi Hartono pada 24 September 2024. Sehingga, pelaksanaan teknis seharusnya mengikuti pedoman yang telah ditetapkan.

Jenis dan spesifikasi APK yang akan disediakan untuk Pilkada 2024 mencakup beberapa media, seperti selebaran (80.000 lembar per Paslon), brosur (80.000 lembar per Paslon), pamflet (80.000 lembar per Paslon), serta poster, baliho, umbul-umbul, dan spanduk dengan jumlah tertentu di setiap kecamatan. Pihak DEEP berharap KPU Kuningan segera melakukan distribusi sesuai aturan.

OM Pecoy menegaskan, KPU Kuningan seharusnya segera mendistribusikan APK sesuai keputusan yang berlaku. Ia khawatir, jika distribusi terlambat, kampanye bisa selesai tanpa kehadiran APK yang seharusnya.

“Jangan sampai kampanye berakhir, baru APK muncul di lapangan. Kan itu lucu,” pungkasnya. (KN-9)

Senin, 28 Oktober 2024

Pengundian Hadiah Mobil dan Motor Menanti Nasabah Simarmas Go

 


Kuningan News - Bank Kuningan mengadakan pengundian perdana produk Simpanan Arisan Masyarakat Goverment (Simarmas Go) pada Senin, 28 Oktober 2024, di kantor pusatnya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.88, Kuningan. Acara tersebut turut disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi Bank Kuningan.

Produk Simarmas Go yang diinisiasi oleh Perhimpunan BPR/S Milik Pemerintah Daerah Se-Indonesia (PERBAMIDA) dirancang untuk menghimpun dana masyarakat melalui model arisan dengan pembayaran bulanan sebesar Rp100.000 selama 30 bulan. Kegiatan pengundian dihadiri oleh Direktur Utama Bank Kuningan, H. Dodo Warda, S.E., M.M., yang didampingi oleh Deni Heryana, S.Sos., serta jajaran pejabat eksekutif lainnya dari Bank Kuningan, termasuk para kepala bagian dan kepala cabang.

Pada kesempatan tersebut, Dodo selaku Direkrut utama mengungkapkan rasa Syukur dan bangga atas terlaksananya kegiatan itu. "Kami merasa bangga dapat bergabung dengan PERBAMIDA melalui produk tabungan bersama ini, sehingga bisa mempersembahkan produk tabungan bagi masyarakat Kabupaten Kuningan. Selain itu, nasabah juga berkesempatan memperoleh hadiah menarik, seperti dua unit motor dan satu unit mobil Avanza," ungkap Dodo.

Ia menjelaskan, pengundian tabungan Simarmas Go akan dilakukan setiap bulan selama periode 30 bulan. Bank Kuningan akan melakukan pengundian rutin setiap bulan, namun untuk pengundian khusus pada bulan ke-10, ke-20, dan ke-30, penarikan akan dilakukan oleh panitia pusat PERBAMIDA. Pada pengundian ke-10, nasabah yang terpilih akan mendapatkan hadiah satu unit motor Honda Beat, sementara pada pengundian ke-20 akan diberikan satu unit motor Scoopy.

Pada penarikan ke-30, hadiah utama berupa mobil Avanza akan diperebutkan oleh seluruh peserta Simarmas Go se-Indonesia. Tingginya antusiasme masyarakat Kuningan terlihat dari pencapaian target pembukaan rekening Simarmas Go yang melampaui ekspektasi.

Dodo mengungkapkan, sejak produk tersebut diluncurkan, target awal sebanyak 1.000 rekening berhasil terlampaui dengan total 1.613 rekening hingga program Simarmas Go ditutup. Melihat respons yang sangat positif ini, ia mengisyaratkan rencana untuk membuka gelombang kedua Simarmas Go yang akan dikelola secara mandiri oleh Bank Kuningan.

"Kami berharap keberuntungan akan selalu menyertai nasabah Bank Kuningan, dan kami siap terus melayani kebutuhan keuangan masyarakat Kuningan dengan berbagai program menarik lainnya," pungkasnya. (KN-9)

Senin, 21 Oktober 2024

10 Kecamatan Penghasil Padi Terbanyak di Kabupaten Kuningan

 


Kuningan News - Kabupaten Kuningan dikenal sebagai salah satu daerah agraris di Jawa Barat yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, khususnya produksi padi. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DISKATAN) Kuningan yang dirilis pada tahun 2023, ada 10 kecamatan yang tercatat sebagai penghasil padi terbanyak di wilayah ini. Data tersebut diakses melalui platform opendata.kuningankab.go.id, dan memberikan gambaran penting terkait kontribusi masing-masing kecamatan dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

Berikut adalah daftar 10 kecamatan penghasil padi terbanyak di Kabupaten Kuningan :

1. Ciawigebang : 23.140 kg

2. Cibingbin : 19.208 kg

3. Maleber : 17.995 kg

4. Karangkancana : 17.820 kg

5. Luragung : 16.108 kg

6. Ciwaru : 15.577 kg

7. Cilebak : 14.302 kg

8. Mandirancan : 13.774 kg

9. Subang : 13.402 kg

10. Lebakwangi : 13.351 kg

Dari data di atas, Kecamatan Ciawigebang menempati posisi teratas sebagai penghasil padi terbesar dengan produksi mencapai 23.140 kg. Disusul oleh Cibingbin dengan 19.208 kg dan Maleber dengan 17.995 kg. Sementara itu, kecamatan-kecamatan lain seperti Karangkancana dan Luragung juga menunjukkan kontribusi yang signifikan dengan produksi di atas 16.000 kg.

Kabupaten Kuningan, yang dikelilingi oleh perbukitan dan wilayah pedesaan subur, menjadikan pertanian sebagai salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat. Produksi padi yang dihasilkan oleh 10 kecamatan ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan tidak hanya di Kuningan tetapi juga di wilayah sekitarnya.

Selain dari segi volume, pengelolaan lahan yang berkelanjutan menjadi isu penting dalam mendukung ketahanan pangan. Pemerintah daerah, melalui program-program seperti modernisasi pertanian, irigasi berkelanjutan, dan pelatihan bagi petani, terus mendorong peningkatan produksi dan kualitas padi di setiap kecamatan.

Walaupun sektor pertanian di Kabupaten Kuningan memiliki potensi besar, beberapa tantangan seperti perubahan iklim, ketersediaan air irigasi, dan harga komoditas padi di pasar masih menjadi perhatian utama. Kolaborasi antara pemerintah daerah, petani, dan pihak swasta diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan tersebut dan membawa Kabupaten Kuningan menjadi salah satu daerah pertanian yang semakin maju di masa depan.

Dengan data yang ada, jelas terlihat bahwa kecamatan-kecamatan di Kuningan memiliki peran besar dalam ketahanan pangan daerah. Upaya untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pengelolaan sumber daya alam akan terus menjadi fokus di tengah perkembangan sektor pertanian yang dinamis. (KN-9)

Jumat, 18 Oktober 2024

10 Daerah Masyarakat Miskin dan Sangat Miskin di Kabupaten Kuningan

Kuningan News - Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Kuningan merilis data resmi mengenai penetapan warga masyarakat yang masuk dalam kategori "miskin" dan "sangat miskin" untuk tahun 2023. Data ini diakses melalui situs resmi Open Data Kabupaten Kuningan (opendata.kuningankab.go.id) dan menunjukkan kondisi kesejahteraan sosial di berbagai kecamatan di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan data tersebut, masih terdapat sejumlah warga yang membutuhkan perhatian khusus, terutama di beberapa wilayah dengan angka kemiskinan yang tinggi.

Kecamatan Ciawigebang menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin dan sangat miskin tertinggi di Kabupaten Kuningan. Total terdapat 28.608 warga yang tergolong miskin, sementara 111 warga lainnya masuk dalam kategori sangat miskin. Hal ini menjadikan Ciawigebang sebagai wilayah prioritas dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, Kecamatan Cidahu mencatat jumlah warga miskin sebanyak 8.341 jiwa dan 1.548 jiwa sangat miskin dari total populasi sebesar 9.898 jiwa. Dengan proporsi yang signifikan ini, Cidahu juga termasuk kecamatan yang perlu mendapat perhatian lebih dalam program pengentasan kemiskinan yang akan datang.

Kecamatan Darma juga menunjukkan angka kemiskinan yang tinggi, dengan 7.414 warga miskin dan 1.474 warga sangat miskin dari total populasi 8.888 jiwa. Dengan angka ini, Darma menempati salah satu posisi tertinggi di antara kecamatan lain dalam kategori kemiskinan ekstrem.

 

Kecamatan lainnya, seperti Luragung dan Kuningan, menunjukkan tren yang berbeda. Di Luragung, terdapat 5.798 warga miskin dan 254 sangat miskin dari total populasi 6.052 jiwa. Namun, di Kecamatan Kuningan, dari total populasi 5.894 jiwa, seluruhnya masuk dalam kategori miskin, tanpa ada warga yang tergolong sangat miskin.

Beberapa kecamatan lainnya seperti Lebakwangi, Cilimus, Maleber, dan Cimahi juga mencatatkan jumlah warga miskin dan sangat miskin yang signifikan. Lebakwangi mencatat 5.798 warga miskin dan 56 sangat miskin, sementara di Cilimus terdapat 5.383 warga miskin dan hanya 1 warga sangat miskin. Di Kecamatan Maleber, terdapat 5.289 warga miskin dan 32 warga sangat miskin, sedangkan di Cimahi jumlah warga sangat miskin mencapai 1.022 orang dari total 4.793 warga.

Dengan dirilisnya data ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui DINSOS berharap dapat meningkatkan upaya dalam menanggulangi kemiskinan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki angka kemiskinan ekstrem. Penanganan masalah kemiskinan ini menjadi prioritas penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kuningan. (KN-9)

Kamis, 17 Oktober 2024

Top 8 BUMDes Kuningan dengan Usaha Terbanyak

Kuningan News - Kabupaten Kuningan memiliki berbagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian lokal melalui berbagai sektor usaha. Data tahun 2023 yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan dan diakses melalui opendata.kuningankab.go.id, mencatat delapan BUMDes dengan jumlah usaha terbanyak di wilayah ini. BUMDes tersebut memanfaatkan berbagai jenis usaha, mulai dari sosial, produksi dan perdagangan, hingga keuangan, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes yang mencatatkan usaha terbanyak di Kabupaten Kuningan adalah BUMDes di Kecamatan Cilimus dengan total 14 usaha. Sebagian besar usaha yang dijalankan adalah usaha sosial, yaitu sebanyak 10 usaha. Selain itu, terdapat 2 usaha berproduksi dan berdagang serta 2 usaha bisnis keuangan. Dominasi usaha sosial menunjukkan komitmen BUMDes Cilimus dalam memberikan layanan yang berfokus pada kesejahteraan komunitas, sekaligus membuka peluang ekonomi melalui perdagangan dan bisnis keuangan.

Di urutan kedua, BUMDes dari Kecamatan Mandirancan mengelola 13 usaha. Usaha sosial juga mendominasi dengan jumlah 10, diikuti oleh 1 usaha penyewaan, 1 usaha berproduksi dan berdagang, serta 1 usaha bisnis keuangan. Keberagaman jenis usaha ini menunjukkan kemampuan BUMDes Mandirancan dalam memanfaatkan potensi lokal dengan optimal, khususnya dalam bidang sosial yang memberikan manfaat langsung bagi warga desa.

Sama dengan Mandirancan, BUMDes di Kecamatan Darma juga mengelola 13 usaha. Terdiri dari 9 usaha sosial, 2 usaha berproduksi dan berdagang, 1 usaha bisnis keuangan, dan 1 usaha bersama. Usaha bersama ini menandakan adanya kolaborasi antar pelaku usaha dalam mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki desa. Keberadaan usaha sosial dan produksi yang seimbang menandakan bahwa BUMDes Darma mampu menciptakan harmoni antara layanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Selanjutnya, BUMDes di Kecamatan Sindangagung memiliki 12 usaha yang sebagian besar berupa usaha berproduksi dan berdagang, yaitu sebanyak 6 usaha. Selain itu, terdapat 3 usaha sosial, 2 usaha perantara, dan 1 usaha bisnis keuangan. Fokus yang lebih besar pada usaha produksi dan perdagangan mencerminkan peran Sindangagung sebagai pusat ekonomi lokal yang berorientasi pada aktivitas jual-beli dan pengolahan barang.

Kecamatan Ciawigebang mengelola 10 usaha melalui BUMDesnya, dengan 4 usaha sosial yang mendominasi. Selain itu, BUMDes di kecamatan ini memiliki 2 usaha penyewaan, 1 usaha perantara, 2 usaha berproduksi dan berdagang, serta 1 usaha bisnis keuangan. Diversifikasi usaha ini memberikan fleksibilitas dalam menjawab kebutuhan masyarakat setempat, baik dari segi pelayanan sosial maupun kegiatan ekonomi.

Di Kecamatan Ciwaru, BUMDes menjalankan 10 usaha, dengan komposisi 4 usaha sosial, 1 usaha penyewa, 3 usaha perantara, dan 2 usaha bisnis keuangan. Dominasi usaha sosial menunjukkan pentingnya peran BUMDes dalam mendukung kehidupan masyarakat melalui berbagai layanan. Selain itu, kehadiran usaha perantara dan keuangan menambah aspek komersial yang mampu mendongkrak perekonomian lokal.

BUMDes di Kecamatan Cibingbin juga mengelola 9 usaha, dengan dominasi pada usaha bisnis keuangan dan berproduksi serta berdagang, masing-masing sebanyak 3 usaha. Selain itu, terdapat 2 usaha sosial dan 1 usaha bersama. Keberadaan banyak usaha bisnis keuangan menunjukkan adanya fokus yang kuat pada pengelolaan modal dan investasi di desa, yang tentunya mendukung aktivitas produksi dan perdagangan.

Terakhir, BUMDes di Kecamatan Cibereum memiliki 9 usaha yang terdiri dari 6 usaha sosial, 1 usaha perantara, 1 usaha berproduksi dan berdagang, serta 1 usaha bisnis keuangan. Jumlah usaha sosial yang signifikan menunjukkan komitmen BUMDes Cibereum dalam memberikan layanan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa BUMDes di Kabupaten Kuningan memiliki berbagai jenis usaha yang beragam, dengan fokus pada usaha sosial, produksi, perdagangan, dan keuangan. Peran BUMDes yang semakin kuat dalam mengembangkan potensi desa serta mendorong ekonomi lokal menjadi bagian penting dari pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Kuningan. (KN-9)

Rabu, 16 Oktober 2024

Pelantikan Pimpinan DPRD Kuningan Momentum Sinergi Pemerintah dan Legislatif

 

Kuningan News – Empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan untuk masa jabatan 2024-2029 secara resmi dilantik dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat pada Rabu (16/10/2024). Acara pengambilan sumpah jabatan ini diselenggarakan di Ruang Sidang DPRD Kuningan dan dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Kuningan, jajaran anggota DPRD, Pj Sekretaris Daerah, Forkopimda, Kepala SKPD, serta undangan dari berbagai kalangan.

Pelantikan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, Ardhianti Prihastuti, SH., MH., berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.570-Pemotda/2024 yang menetapkan susunan pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan masa bakti 2024-2029. Dalam kesempatan tersebut, Nuzul Rachdy, SE, resmi dilantik sebagai Ketua DPRD, didampingi oleh tiga Wakil Ketua, yaitu Drs. H. Ujang Kosasih, M.Si, H. Dwi Basyuni Natsir, LC, dan Saw Tresna Septiani, SH.

Dalam pidato pelantikannya, Nuzul menyampaikan komitmennya untuk memperkuat peran DPRD dalam mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan dengan baik. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan kinerja DPRD, mengawal pembangunan daerah, dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Kolaborasi dengan seluruh pihak sangat dibutuhkan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Nuzulrachdi menekankan bahwa keberhasilan pembangunan di Kuningan tidak hanya bergantung pada eksekutif, tetapi juga membutuhkan pengawasan dan dukungan dari DPRD. Sebagai perwakilan rakyat, DPRD diharapkan mampu menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat.

 “DPRD tidak hanya berperan dalam hal legislasi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Selain menyampaikan visinya untuk lima tahun ke depan, Nuzul juga mengajak seluruh anggota DPRD yang baru dilantik untuk bekerja dengan penuh dedikasi. Ia menekankan bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah, namun dengan semangat kebersamaan, setiap tantangan dapat diatasi.

"Dengan formasi kepemimpinan baru ini, mari kita bekerja sama untuk membangun Kuningan yang lebih baik dan lebih sejahtera," ajaknya. (KN-9) 

Minggu, 13 Oktober 2024

Peningkatan Minat TKW dan TKI Dorong Sosialisasi BP2MI

 


Kuningan News - Badan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggelar sosialisasi penempatan dan perlindungan pekerja migran di Desa Bojong, Cilimus, Kabupaten Kuningan. Kegiatan ini diadakan sebagai respons terhadap meningkatnya minat calon tenaga kerja wanita (TKW) dan tenaga kerja Indonesia (TKI) dari wilayah tersebut, Kamis (10/10/2024).

Acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh calon tenaga kerja migran, fresh graduate, serta masyarakat sekitar Desa Bojong. Kegiatan itu melibatkan BP3MI Jawa Barat, akademisi, dan unsur pemerintahan yang bertujuan memberikan wawasan mengenai perlindungan tenaga kerja migran. Materi yang disampaikan mencakup perspektif perundang-undangan, budaya, dan implementasi pemerintah dalam melindungi tenaga kerja migran Indonesia.

Usman Bestari, perwakilan BP2MI, dalam sambutannya menekankan, "Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa pemerintah akan selalu hadir untuk melindungi hak-hak warga negara ketika bekerja di luar negeri," ujarnya, Minggu (13/10/2024).

Pak Andi Setiandy, perwakilan Disnakertrans Kuningan, juga menyampaikan bahwa kebijakan penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran dimulai dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja. Penjelasan ini penting agar calon pekerja migran memahami proses dan hak-hak mereka.

Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah desa setempat. Ibu Nurul Komariyah, Kepala Desa Bojong, menyatakan, "Kegiatan ini perlu dikembangkan guna memberikan wawasan kepada para pemuda dan masyarakat yang berminat kerja di luar negeri, terlebih untuk warga Kuningan," ungkapnya.

Adanya sosialisasi ini, pihaknya berharap agar masyarakat menjadi lebih paham mengenai prosedur menjadi pekerja migran, sehingga mereka tidak takut untuk bekerja di luar negeri. (KN-9)

Jumat, 11 Oktober 2024

7 Kecamatan Terluas di Kabupaten Kuningan

 


Kuningan News
- Kabupaten Kuningan, yang terletak di provinsi Jawa Barat, dikenal dengan kekayaan alam dan budayanya. Dengan total 32 kecamatan, Kabupaten Kuningan memiliki beragam karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Di antara kecamatan-kecamatan tersebut, beberapa di antaranya memiliki luas wilayah yang cukup signifikan. Luas wilayah suatu kecamatan berpengaruh pada pengelolaan sumber daya, pengembangan infrastruktur, serta layanan publik bagi masyarakat. Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa kecamatan terluas di Kabupaten Kuningan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Luas wilayah setiap kecamatan mencerminkan keragaman geografi dan potensi yang ada. Kecamatan-kecamatan ini tidak hanya memiliki area yang luas, tetapi juga berbagai sumber daya alam dan budaya lokal yang berpotensi untuk dikembangkan. Oleh karena itu, kecamatan-kecamatan ini memiliki peran penting dalam perekonomian daerah dan kehidupan sosial masyarakat. Dengan luas yang lebih besar, mereka cenderung memiliki lebih banyak lahan pertanian, hutan, dan sumber daya lainnya.

Dalam konteks pengembangan, kecamatan-kecamatan terluas sering kali menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Dengan luas wilayah yang lebih besar, kebutuhan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya juga semakin mendesak. Pengembangan infrastruktur yang baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, aksesibilitas yang lebih baik akan mendorong investasi di daerah tersebut.

Sementara itu, pengelolaan lingkungan menjadi tantangan tersendiri bagi kecamatan-kecamatan terluas. Luas wilayah yang besar sering kali diiringi dengan beragam ekosistem dan keanekaragaman hayati. Penting bagi pemerintah dan masyarakat setempat untuk menjaga kelestarian lingkungan agar potensi sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Edukasi lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam program pelestarian sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

Tidak kalah pentingnya, peran budaya dalam kecamatan-kecamatan terluas ini juga sangat menonjol. Setiap kecamatan memiliki keunikan budaya yang dapat menjadi daya tarik wisata. Pengembangan pariwisata berbasis budaya dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan dan melestarikan budaya lokal agar tetap eksis di tengah arus modernisasi.

Berikut adalah daftar kecamatan terluas di Kabupaten Kuningan:

1. Kecamatan Ciwaru - 51.98 km²

2. Kecamatan - 54.51 km²

3. Kecamatan Maleber - 57.36 km²

4. Kecamatan Cimahi - 58.39 km²

5. Kecamatan Ciawigebang - 60.41 km²

6. Kecamatan Karangkancana - 65.30 km²

7. Kecamatan Cibingbin - 69.72 km²

Informasi ini bersumber dari BPS Kabupaten Kuningan. Dengan mengenali potensi kecamatan-kecamatan terluas ini, diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama dalam pengembangan dan pelestarian sumber daya yang ada, demi kesejahteraan bersama dan masa depan yang lebih baik. Kesadaran akan luasnya potensi di Kabupaten Kuningan diharapkan mampu mendorong berbagai inisiatif yang positif bagi kemajuan daerah. (KN-9)