Warga Kuningan, Oman Rohman.
Kuningan News - Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kuningan sebesar Rp2.356.999 melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat. Kenaikan tersebut hanya sekitar Rp150 ribu dari tahun sebelumnya dan dinilai belum mampu menjawab tingginya biaya hidup masyarakat.
Menanggapi hal itu, salah seorang warga Kuningan, Oman Rohman, mengaku masih merasa prihatin. Menurutnya, kenaikan UMK tidak sebanding dengan harga kebutuhan pokok yang cenderung setara dengan daerah besar seperti Jakarta.
“UMK cuma naik sekitar Rp150 ribu, sementara harga kebutuhan pokok dan jajanan hampir sama seperti di Jakarta. Bahkan upah kuli bangunan per hari bisa sampai Rp100 ribu,” ujar Oman, Jumat (26/12/2025).
Oman juga memaparkan perhitungan sederhana biaya hidup harian dengan UMK yang ada.
“Bahkan sekelas kalkulator pun mikir. Dua juta dibagi 30 hari. Makan tiga kali Rp15 ribu itu sudah Rp45 ribu, bensin Rp20 ribu, jajan Rp20 ribu. Itu sudah Rp85 ribu per hari,” ungkapnya.
Menurutnya, angka tersebut belum termasuk kebutuhan lain seperti listrik, air, kuota internet, serta membantu orang tua.
“Itu juga saya belum menikah. Kalau sudah punya istri dan anak tentu jauh lebih berat. Pantas saja banyak orang Kuningan memilih merantau ke luar daerah,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan realita Kuningan, di mana harga kebutuhan tergolong tinggi namun kenaikan UMK masih minim.
“Jajanan harga elit, UMK naik sulit, yang akhirnya masyarakat menjerit,” tambahnya.
Oman menegaskan, kenaikan UMK seharusnya tidak berhenti pada kebijakan administratif semata, namun harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di Kabupaten Kuningan sendiri, persoalan UMK masih terus dihadapkan pada tingginya biaya hidup.
Oleh karena itu, ia mendorong adanya langkah strategis dan konkret dari pemerintah daerah. Salah satunya dengan mengambil peran lebih aktif dalam pengendalian harga kebutuhan pokok agar tetap stabil dan terjangkau.
“Kalau harga bisa dikendalikan, kenaikan UMK bisa sejalan dengan daya beli masyarakat dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan,” pungkasnya. (KN-10)
