 |
| Salah satu kejadian kebakaran di Kabupaten Kuningan. |
Kuningan News - Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kuningan meminta Pemeritan Daerah mempertimbangkan
kembali besaran anggaran pencegahan,
pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan
beracun kebakaran untuk APBD Tahun Anggaran 2026.
Hal itu dituangkan
dalam PU Fraksi Golkar, yang ditandatangani Ketua Fraksi Harnida Darius, dan
disampaikan ke Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD Kuningan, Selasa (7/10/2025)
kemarin.
Fraksi Golkar,
menunjukkan keheranannya lantaran anggaran itu terbilang minim jika
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Belum lagi, anggaran yang hanya Rp
105 juta itu, dibagi
untuk kegiatan pencegahan kebakaran, pemadaman dan pengendalian kebakaran dan
penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
“Fraksi Partai Golkar memandang, jika merujuk
pada kejadian yang terjadi di tahun tahun sebelumnya anggaran tersebut sangat
minim, oleh karena itu pemerintah daerah harus mempertimbangkan kembali besaran
penganggarannya,” pinta partai pengusung Bupati terpilih itu.
Partai Golkar juga berpendapat bahwa beban kerja
anggota Satpol PP dan Damkar begitu berat dan mengandung resiko tinggi. Oleh
karena itu, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk memberikan perhatian
terhadap anggota Satpol PP dan Damkar dari sisi kesejahteraan berupa pemberian
insentif/ tambahan jasa karena resiko kerja, pemberian jaminan kesehatan,
pemberian jaminan keselamatan kerja dan kematian.
Seperti
diketahui, baik Damkar maupun Satpol PP memang kerap bekerja dengan resiko yang
beragam, dari rendah hingga tinggi. Tidak hanya itu, Damkar dan Satpol PP, kerap diminta bantuan
masyarakat untuk evakuasi banyak hal, mulai dari yang paling remeh, hingga yang
berat. Evakuasi kucing, kunci, ODGJ, hingga penanganan kebakaran dan musibah,
biasa dievakuasi Damkar dan Satpol PP, termasuk BPBD. (KN-7)
