Usulan Fraksi PKS Terkait Pengalihan Pengelolaan RSUD Linggajati ke Pemprov Jabar, Ini Kata Pengamat Kebijakan Publik!
Kuningan News — Seorang pengamat kebijakan publik dengan sapaan Mang Ewo, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kuningan yang mengusulkan pengalihan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Linggajati dari Pemkab Kuningan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Menurutnya, usulan ini bukan sekadar manuver politik, tetapi langkah strategis yang berbasis bukti dan kebutuhan riil masyarakat Kuningan.
Dalam pandangan Mang Ewo, kondisi fiskal daerah yang terbatas menuntut adanya terobosan kebijakan untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap meningkat. “Pengalihan ke Pemprov adalah solusi logis yang berorientasi pada kepentingan publik,” ujarnya.
Mang Ewo mengemukakan tiga alasan utama yang mendasari dukungannya terhadap usulan tersebut. Pertama, ia menyoroti ketidakpastian status lahan RSUD Linggajati yang menghambat proses akreditasi dan pengembangan fasilitas. “Dengan pengelolaan oleh Pemprov, kepastian hukum lebih mudah diwujudkan. Ini akan memungkinkan rumah sakit untuk berkembang secara berkelanjutan,” jelasnya.
Kedua, ia mengungkapkan sarana dan prasarana RSUD Linggajati tertinggal dibandingkan rumah sakit regional lainnya. “Dibutuhkan investasi besar untuk mengejar ketertinggalan ini, dan itu sulit ditopang oleh APBD Kabupaten yang saat ini tertekan,” tambahnya.
Ketiga, Mang Ewo menekankan pentingnya penambahan dokter spesialis di RSUD Linggajati. “Minimnya dokter spesialis membuat banyak pasien harus dirujuk ke luar daerah. Pemprov Jabar memiliki jaringan tenaga kesehatan dan kemampuan anggaran yang memungkinkan penambahan spesialis secara signifikan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan langkah ini tidak menjadi sesuatu yang tabu. Mengacu pada Kabupaten Indramayu yang telah menyerahkan pengelolaan salah satu rumah sakitnya ke Pemprov Jabar, Mang Ewo menyatakan Kuningan seharusnya tidak ragu untuk mengikuti jejak tersebut. “Usulan dari Fraksi PKS mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat,” tambahnya.
Mang Ewo juga mengingatkan bahwa jika APBD Kabupaten sedang ‘sakit’, pelayanan kesehatan tidak boleh ikut memburuk. “Justru perlu solusi struktural agar warga Kuningan mendapat layanan yang setara dengan daerah maju,” jelasnya.
Ia berharap jika RSUD Linggajati menjadi rumah sakit rujukan di bawah Pemprov, pasien dari Kuningan tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke luar kota untuk mendapatkan layanan medis lanjutan. “Kebijakan publik yang baik adalah yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Usulan ini memenuhi kriteria itu,” tutupnya. (KN-12)
