Langsung ke konten utama

Maksimalkan Satgas Terpadu, Bongkar Sindikat Premanisme dan Ormas Meresahkan


Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta

Kuningan News - Pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan oleh pemerintah merupakan langkah berani sekaligus sinyal bahwa negara hadir melindungi warganya dari aksi-aksi intimidatif yang merusak sendi kehidupan sosial dan ekonomi. 

Namun, inisiatif ini tak boleh berhenti di tataran simbolik. Tantangan lapangan jauh lebih kompleks dari sekadar pemberantasan preman pasar atau sweeping atribut Ormas. 

Yang harus dihadapi adalah ekosistem premanisme yang telah lama tumbuh dalam ketidakadilan struktural dan pembiaran institusional.

Premanisme hari ini bukan lagi sekadar praktik kekerasan fisik, tapi telah menjelma menjadi sindikat kuasi-legal yang memanfaatkan celah hukum, ketakutan publik, dan kelemahan birokrasi untuk menguasai ruang-ruang ekonomi rakyat. 

Modusnya variatif: pungli parkir, penguasaan lahan, pemalakan proyek swasta, hingga intimidasi atas nama "kearifan lokal". 

Sementara itu, sebagian Ormas menyalahgunakan statusnya sebagai entitas sipil untuk melakukan mobilisasi kekuatan demi kepentingan sempit, bahkan transaksional.

Satgas Tidak Cukup Hanya Reaktif

Pengalaman masa lalu menunjukkan, pendekatan reaktif—menangkap preman saat viral atau membubarkan pos Ormas saat ramai di media—hanya bersifat kosmetik. 

Tanpa strategi sistemik, Satgas akan menjadi alat sesaat tanpa dampak jangka panjang. Perlu transformasi dari pendekatan insidentil ke pendekatan berbasis intelijen dan data.

Satgas seharusnya menjadi laboratorium kebijakan penegakan hukum yang berani mengintervensi akar permasalahan. 

Premanisme bisa tumbuh karena ada pembiaran, kompromi aparat, bahkan kolusi dengan aktor politik lokal. Maka, penguatan internal Satgas harus dimulai dari audit integritas institusi penegak hukum itu sendiri.

Tiga Pilar Penguatan Satgas

Pertama, integrasi komando dan data. Banyaknya lembaga yang dilibatkan dalam Satgas—dari Polri, TNI, Kejagung, hingga BIN—menyimpan potensi tumpang tindih jika tak diatur dengan standar operasi terpadu. 

Satgas harus punya pusat data bersama berbasis teknologi, yang mampu memetakan wilayah rawan, jaringan pelaku, hingga tren kejahatan berbasis lokasi. Penggunaan CCTV, AI, bahkan sinergi dengan startup lokal bisa dioptimalkan.

Kedua, partisipasi masyarakat. Rakyat adalah korban sekaligus aktor kunci. 

Dibutuhkan platform pelaporan yang mudah, aman, dan responsif. Pemerintah bisa meluncurkan kanal pengaduan berbasis aplikasi, yang terhubung langsung ke posko Satgas daerah. 

Sosialisasi dan edukasi menjadi mutlak: rakyat perlu tahu bahwa negara memihak mereka, dan keberanian melapor adalah bentuk bela negara.

Ketiga, penindakan hukum yang konsisten dan transparan. 

Jangan ada lagi istilah "preman dibina", jika yang dimaksud adalah pembiaran terstruktur. Penegakan hukum harus dilandasi prinsip due process of law, bukan sekadar show of force. 

Ormas yang tidak berbadan hukum dan melakukan pemerasan harus dibubarkan, bukan dinegosiasikan.

Dampak Ekonomi dan Politik

Premanisme dan Ormas meresahkan bukan cuma ancaman hukum dan sosial, tapi juga penghalang ekonomi. 

Menurut catatan KADIN, banyak investor domestik dan asing yang menarik diri dari proyek di daerah karena tak kuat menghadapi "biaya tak resmi". Ini menunjukkan bahwa premanisme adalah bentuk ekonomi rente yang menggerogoti produktivitas dan iklim investasi.

Secara politik, jika dibiarkan, fenomena ini akan memperkuat dominasi aktor informal dalam kontestasi elektoral. 

Preman dan Ormas dapat menjadi mesin politik pragmatis yang memobilisasi massa, memaksa preferensi publik, bahkan menciptakan disinformasi. 

Negara harus menunjukkan bahwa kekuasaan sah hanya boleh dijalankan oleh otoritas legal, bukan oleh aktor jalanan yang mengklaim legitimasi dari kekuatan otot atau jumlah anggota.

Rehabilitasi, Bukan Hanya Represi

Namun, upaya memberantas premanisme juga harus disertai strategi rehabilitatif. 

Banyak pelaku lapangan hanyalah korban dari ketimpangan struktural: urbanisasi tanpa pekerjaan, putus sekolah, atau eks narapidana yang tak diterima kembali ke masyarakat. 

Negara wajib menyediakan jalan keluar: pelatihan kerja, insentif UMKM eks-preman, hingga fasilitasi reintegrasi sosial.

Bekerja sama dengan Kemensos, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Dinas Sosial daerah, Satgas bisa menciptakan jalur baru: dari jalanan menuju kehidupan produktif. Penanganan premanisme bukan hanya urusan aparat, tapi juga urusan keadilan sosial.

Menata Ulang Relasi Negara-Ormas

Kita juga perlu bersikap objektif: tidak semua Ormas meresahkan. 

Banyak Ormas yang berkontribusi positif dalam pembangunan, advokasi sosial, dan pendidikan publik. Yang harus ditertibkan adalah Ormas yang menjelma jadi "kontraktor lapangan", memonopoli jasa keamanan, atau menjalankan pungutan liar.

Regulasi tentang Ormas perlu diperkuat. 

Kemendagri harus mempercepat proses verifikasi legalitas Ormas, dan membuat sistem evaluasi tahunan berbasis kinerja dan kepatuhan hukum. Ormas yang melanggar harus diberi sanksi administratif hingga pembekuan izin. Dengan demikian, kita bisa memilah mana Ormas yang patut didukung, dan mana yang harus ditindak.

Perlu Momentum Reformasi Sosial

Satgas Terpadu ini adalah momentum langka. Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha harus memanfaatkannya untuk melakukan koreksi struktural terhadap akar kekerasan informal yang selama ini dibiarkan. 

Premanisme bukan budaya, tapi penyakit. Ormas meresahkan bukan ekspresi demokrasi, tapi penyimpangan.

Jika negara benar-benar hadir dengan keberanian, integritas, dan strategi jangka panjang, maka bukan tidak mungkin, dalam waktu lima tahun, kita bisa menyaksikan transformasi sosial di mana keamanan bukan hasil kompromi, tapi hasil dari hukum yang ditegakkan dan keadilan yang ditebar. ***


HOT NEWS

Antri Sampai 5 Jam Akhirnya Memutuskan Untuk Pulang! Buruknya Pelayanan di Rumah Sakit Umum Wijaya Kusuma

Kuningan News – Dalam sebuah laporan mengecewakan, yang dialami salah seorang pasien bernama Sri Wahyuni yang mengungkapkan pengalaman buruknya saat berkunjung ke Rumah Sakit Umum Wijaya Kusuma di Jl. RE. Martadinata No.172, Ciporang, Kec. Kuningan, pada Kamis (3/7/2025). Sri datang ke rumah sakit tersebut untuk memeriksakan penyakit diabetesnya, namun mengalami pengalaman yang jauh dari harapan. Sri Wahyuni berangkat dari rumahnya sekitar pukul 09.30 WIB dan tiba di rumah sakit pada pukul 10.00 WIB. Setelah melakukan registrasi, ia mendapatkan nomor antrian 28, sementara proses registrasi saat itu masih pada nomor 19. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sembilan orang lain yang menunggu sebelum dirinya bisa mendapatkan pelayanan. Ketika menanyakan kepada salah satu satpam mengenai keberadaan dokter yang berinisial HA, Sri diinformasikan bahwa dokter tersebut biasanya datang sekitar pukul 11.00 WIB. Ia menunggu dengan sabar, namun waktu terus berlalu tanpa adanya kepastian. Setelah pr...

12 Medali Dikantongi Tri Sukma Jati Kuningan Pada Kejuaraan Pencak Silat Kuningan Melesat “Bupati Cup 2025”

Kuningan News – Perguruan Pencak Silat Tri Sukma Jati Kuningan menunjukkan performa terbaik dalam Kejuaraan Pencak Silat Kuningan Melesat “Bupati Cup” 2025. Kejuaraan ini digelar pada Selasa (1/7/2025), di GOR Ewangga, Kuningan, dan diikuti oleh sekitar 550 atlet dari berbagai daerah. Ajang bergengsi ini menjadi panggung kompetitif bagi pesilat muda untuk menunjukkan kemampuan mereka. Tri Sukma Jati mengirimkan 12 atlet terbaiknya yang berasal dari berbagai jenjang usia, mulai dari usia dini hingga dewasa. Kehadiran mereka di kejuaraan ini tidak hanya untuk bertanding, tetapi juga untuk membangun mental juang dan memperluas pengalaman bertanding. Ini adalah langkah penting dalam pembinaan karakter dan kepercayaan diri para atlet. Yusuf, selaku pelatih Tri Sukma Jati, menyampaikan rasa syukurnya atas terselenggaranya kejuaraan ini. “Alhamdulillah, event ini sangat bermanfaat bagi para atlet. Mereka mendapatkan pengalaman bertanding yang berharga sekaligus memperkuat mental saat berada ...

Satpol PP Tertibkan PKL dan Parkiran di Sekitar Jalan Juanda

Kuningan News – Dalam upaya menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Bidang Tibumtranmas dan Bidang Penegakan Perda Kabupaten Kuningan melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan parkiran liar di Jl. Juanda pada Kamis (3/7/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari penyelenggaraan pengawasan dan penindakan terhadap gangguan ketertiban umum. Pelaksanaan penertiban ini berlandaskan pada beberapa peraturan, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 yang mengatur standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan dari Surat Perintah Tugas Kepala Satpol PP Kab. Kuningan yang menekankan pentingnya peningkatan pengawasan di area pertokoan. Kegiatan ini dimulai dengan apel gabungan di halaman Kantor Kelurahan Cijoho, dihadiri oleh sejumlah personil terkait, termasuk Kadishub, Camat Kuningan, dan beberapa kepala bid...

Jadi Motor Penggerak Kegiatan Muharram dan Santunan Yatim di Dukuhtengah, Ini yang dilakukan Irmasnya!

Kuningan News – Dalam suasana penuh keberkahan, masyarakat RT 5 dan RT 6 Desa Dukuhtengah menggelar acara Gebyar Muharram 1447 Hijriyah dan Santunan Anak Yatim pada Sabtu (28/6/2025). Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menandai kepedulian sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Acara yang berlangsung meriah ini dimeriahkan oleh penampilan anak-anak dan remaja setempat, serta tausiyah dari Kak Hadiyana yang memberikan pencerahan rohani kepada para hadirin. Suasana khidmat dan penuh semangat tampak menyelimuti kegiatan tersebut, menciptakan momen berharga bagi semua yang hadir. Hadir dalam acara ini, Kepala Desa Dukuhtengah, Dodi, Ketua BPD, Didi Jubaedi, Ketua DKM Dusun 2 Saptani, serta tokoh masyarakat dan ibu-ibu majelis taklim. Kehadiran para pemuda-pemudi yang menjadi motor penggerak acara menunjukkan bahwa generasi muda berperan aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial di desa mereka. Ust. Sartani dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terima ...

Kejuaraan Pencak Silat "Kuningan Melesat" di GOR Ewangga, Bupati Harap Bisa Menasional!

Kuningan News –Kejuaraan Pencak Silat "Kuningan Melesat" yang digelar di GOR Ewangga pada Selasa (1/7/2025) yang dibuka oleh Bupati Dian Rahmat Yanuar. Acara ini mempertemukan pesilat muda dari berbagai penjuru daerah, menciptakan suasana kompetisi yang penuh semangat dan persahabatan. Kejuaraan ini bukan sekadar ajang untuk mengejar juara, tetapi juga sebagai upaya menjaga warisan budaya bangsa. Dalam sambutannya, Bupati Dian menekankan bahwa pencak silat lebih dari sekadar olahraga, ini merupakan bagian dari jati diri dan budaya Indonesia. "Kami ingin para pesilat muda tidak hanya berfokus pada kemenangan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai disiplin, sportivitas, dan rasa cinta tanah air," ujarnya di hadapan peserta dan penonton. Bupati Dian berharap ajang ini dapat menjadi ruang tumbuh bagi generasi muda. "Pencak silat harus terus menjadi kebanggaan lokal yang mendunia. Kami menginginkan atlet-atlet Kuningan siap tampil di level nasional dan internasional,...

Kaya, Miskin, Sama! Beasiswa Jenius Ini Diadakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Kuningan News – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengumumkan pembukaan pendaftaran untuk Program Beasiswa Jenius, yang ditujukan bagi putra-putri asal Jawa Barat. Program ini merupakan kesempatan emas bagi mahasiswa aktif jenjang S1 yang ingin mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp 10.000.000 per tahun. Pendaftaran dibuka hingga 04 Juli 2025 pukul 23.59 WIB. Beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang memenuhi syarat akademik dan memiliki potensi unggul. Bagi mahasiswa semester 5, syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki IPK minimal 3.65 dan aktif dalam organisasi. Sementara itu, mahasiswa semester 3 harus memiliki IPK minimal 3.50 dan menunjukkan potensi unggul. Untuk mahasiswa baru, mereka harus menjadi anggota atau pengurus OSIS dengan nilai ujian sekolah (US) minimal 80. Pendaftaran dapat dilakukan melalui portal resmi di https://studentportal.ipb.ac.id. Seluruh berkas yang diperlukan harus disiapkan dalam satu file PDF dan diunggah pada kolom yang disediakan di situs t...

BMPR Tebang Pepohonan untuk Pemasangan Saluran U-Ditch di Area Sering Banjir Disekitar Wilayah Ini!

Kuningan News – Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat melakukan penebangan pohon di Jalan RE Martadinata mulai dari depan Rumah Sakit Kuningan Medical Center hingga ke arah timur menuju Masjid Sindangagung, Kuningan. Kegiatan ini dilakukan sebagai persiapan untuk pemasangan saluran U-ditch, yang bertujuan untuk meningkatkan sistem drainase di area tersebut. Proses penebangan pohon ini berlangsung secara bertahap, dengan memperhatikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Pihak Dinas Bina Marga menjelaskan bahwa penebangan ini diperlukan untuk memberikan ruang bagi pemasangan saluran U-ditch yang diharapkan dapat mengatasi masalah banjir di jalan tersebut, terutama saat musim hujan. “Iya itu untuk keperluan pemasangan saluran U-ditch, rencana mau dipasang saluran mulai depan RS Kuningan Medical Centre sampe ke arah timur, yang biasa banjir,” tutur Dudi petugas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya saluran U-ditch aliran air dapat lebih lancar dan mengurangi r...