Langsung ke konten utama

Nestapa Guru Honorer

Ilustrasi guru honorer. (Gambar: mediaindonesia.com)

Kuningan News - Reporter Kuningan News melakukan wawancara kepada beberapa guru honorer yang berada di Kabupaten Kuningan, untuk menunjukkan seperti apa sebenarnya kondisi yang dialami guru honorer. Kebetulan juga, jurnalis media ini sendiri pernah berprofesi sebagai guru honorer di salah satu sekolah menengah swasta kecil, pengalaman tersebut bisa dijadikan data untuk artikel ini.

Sebelum menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K), seorang guru mesti terlebih dahulu menjadi pekerja honorer. Dulu belum ada P3K, masih digabung dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat ini berdasarkan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN terdiri dari PNS dan P3K.

Setelah beberapa lama menjadi guru honorer, seorang guru dapat mengikuti seleksi P3K. Ya, seleksi. Artinya belum tentu lolos. Bahkan, yang sudah lolos pun bukan berarti tidak ada masalah. Contoh kasusnya seperti yang telah diberitakan media online kuninganmass.com belum lama ini. 

https://kuninganmass.com/lolos-passing-grade-p3k-tapi-tak-dapat-formasi/

Dari 53 guru Bahasa Inggris yang lolos passing grade P3K, sebanyak 32 orang belum mendapatkan penempatan. Sampai artikel ini ditulis, belum ada kepastian terkait formasi (penempatan) guru-guru tersebut.

"Update terakhir dari BKSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), surat dari bupati belum terbalaskan, ajuan formasi sudah ditutup. 32 guru tersebut belum ada jaminan kuat secara tertulis akan diangkat kapan," jelas Ita Juita, juru bicara Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade Mapel Bahasa Inggris, saat dihubungi reporter Kuningan News, Selasa (16/8/2022).

Selain ke-32 guru di atas, ada juga Bu Yuyun (bukan nama sebenarnya) yang masih berharap dirinya mendapatkan formasi karena telah lolos passing grade P3K.

"Katanya sih bakal ditempatin, masih gantung sih," ungkap Bu Yuyun, Rabu (17/8/2022).

Saat ini, Bu Yuyun adalah seorang guru honorer di salah satu sekolah menengah swasta kecil di Kuningan. Sudah satu tahun dia mengajar di sana. Sebelumnya dia juga pernah menjadi guru honorer sekolah menengah swasta di luar kota selama 8 tahun. Artinya sudah hampir satu dekade Bu Yuyun bekerja sebagai guru honorer.

Perlu diketahui, perhitungan upah guru honorer, terutama di sekolah swasta kecil, adalah per jam pelajaran, itupun jam mati. Maksudnya, misalkan upah seorang guru honorer sebesar Rp10.000 per jam pelajaran, dalam seminggu ia mengajar selama 10 jam pelajaran. Dalam satu bulan, maka ia mengajar selama 40 jam pelajaran. 

Perhitungan upahnya bukan Rp10.000 × 40 jam pelajaran, melainkan hanya Rp10.000 x 10 jam pelajaran. Jadi, dalam satu bulan dihitungnya hanya satu minggu.

Di pekerjaannya yang sekarang, Bu Yuyun diupah sebesar Rp20.000 per jam pelajaran. Bu Yuyun mengajar selama 16 jam pelajaran per minggu. Upah yang didapatkan berarti Rp320.000 per bulan. Ditambah uang transportasi sebesar Rp10.000 per hari, jadwalnya sekarang adalah 4 hari dalam seminggu, maka dalam satu bulan sebanyak 16 hari ke sekolah, artinya uang transportasi yang didapatkan selama sebulan sebesar Rp160.000.

Total yang didapatkan Bu Yuyun dari mengajar sebesar Rp480.000 per bulan, empat kali lebih kecil dari upah minimum Kabupaten Kuningan. Upah minimum saat ini sebesar (Rp1.908.102).

https://disnakertrans.kuningankab.go.id/2021/12/09/sosialisasi-upah-minimum-kabupaten-kuningan-tahun-2022/

"Kalo ngandelin dari sekolah ya tau sendiri lah gimana. Jadi nyari-nyari dari yang lain juga," kata Bu Yuyun.

Selain mengajar di sekolah, Bu Yuyun juga mengajar les private, bayarannya satu orang murid sebesar Rp200.000 per bulan. Sekarang hanya satu orang murid yang les private kepadanya.

"Kalo sekarang mah, aku cuma punya (murid les private) satu, dulu ada banyak," jelasnya.

Selain mengajar, Bu Yuyun juga berjualan perlengkapan pakaian. Penghasilan yang didapatkan tergantung dari seberapa banyak yang memesan. Dalam satu bulan bisa sampai Rp300.000 per bulan.

"Yaa, gimana yang order sih, kira-kira 300 bisa sampe sih," ungkapnya.

Bahkan jika kita jumlahkan seluruh penghasilannya, masih setengah dari upah minimum. Padahal, upah minimum adalah jumlah minimal uang yang dibutuhkan oleh seorang lajang untuk bertahan hidup. Sementara, Bu Yuyun, sebagai orang tua tunggal yang memiliki tanggungan dua orang anak.

"Aku juga bingung, tiga tahun lagi anak pertama kuliah, bisa enggak ya? (membiayainya)," ungkap Bu Yuyun. (Tri Asep/bersambung)

HOT NEWS

Kepsek Dipanggil Dewan, Guru-guru Sekolah Boleh Urunan Bayar TGR Temuan BPK, Mau?

Keterangan pers Komisi IV DPRD Kuningan.  Kuningan News -   Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan kembali memanggil sejumlah Kepsek yang lembaganya menjadi temuan BPK, dan dituntut pengembalian, Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Pemanggilan Kepsek dilakukan pada Rabu (8/4/2026) kemarin. Nampak hanya beberapa Kepsek saja yang dipanggil oleh dewan, dan dipintai keterangan. Pasca pemanggilan Kepsek, banyak hal diungkap Komisi IV DPRD dalam konferensi pers, seusai-nya pertemuan. Anggota komisi IV nampak lengkap, mulai dari Hj Neneng, Yaya, H Uci, Nurcholis, Satria, Devi, hingga Rudi Permana. Dalam tanya jawab dengan awak media, terungkap juga bahwa Kepsek -meskipun baru-, tetap harus bertanggung jawab pengembalian anggaran sesuai rekomendasi BPK, karena berposisi sebagai pengguna anggaran.  Bahkan yang cukup prihatin, penggantian anggaran itu tidak boleh diambil dari dana operasional sekolah semacam BOS. Justru, tidak dilarang secara formal jika gantj rugi itu bersumber dari uang pribad...

Dua Tahun Terbengkalai, Pembebasan JLTS di Winduhaji Belum Jelas, Warga Minta Kepastian

Kuningan News - Proses pembebasan lahan untuk proyek Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS) di wilayah Kelurahan Winduhaji hingga kini belum menunjukkan kejelasan. Hampir dua tahun sejak rencana tersebut bergulir, sejumlah lahan terdampak masih terbengkalai tanpa kepastian dari pemerintah daerah. Kasi Pemerintahan Kelurahan Winduhaji, Maman menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum menerima konfirmasi resmi dari pemerintah daerah, terutama terkait anggaran maupun jadwal pelaksanaan pembebasan lahan. "Kami minta surat atau petunjuk dari pemerintah supaya lahan itu bisa dipergunakan semestinya. Kalau tersendat gini kan mubazir gitu tanahnya, nggak terpakai maksimal," ujar Maman, Rabu (8/4/2026) di Kantor Kelurahan Winduhaji. “Belum ada kepastian, belum ada perintah. Kalau ada perintah mungkin dari kelurahan akan mensosialisasikan ke masyarakat pemilik lahan,” tambahnya.  Akibat ketidakjelasan itu, banyak lahan yang sebelumnya diminta untuk dikosongkan kini tidak dimanfaatkan. Se...

Hayoloh.... Bupati Mendadak Tes Urine 94 Pejabat Daerah, Hasilnya?

Test urine pejabat Pemkab Kuningan .  Kuningan News – Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si menggandeng BNNK Kuningan menggelar test urine dadakan untuk 94 pejabat daerah Pemkab Kuningan, Rabu (8/4/2026).  Digelar di kompleks perkantoran Pemkab Kuningan, Bupati Dian memimpin langsung jalannya pemeriksaan ini sebagai bentuk komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih.  Dari total 94 orang yang hadir, peserta terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hingga para Camat se-Kabupaten Kuningan.  Pengambilan sampel urine dilakukan secara ketat oleh tim medis dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kuningan.  Bupati Dian, dalam arahannya menegaskan bahwa transparansi adalah kunci utama dari kegiatan ini. Ia menjamin bahwa hasil pemeriksaan akan dibuka secara terang-benderang sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.  "Jika nantinya terdapat ASN atau pejabat yang terbukti t...

Eksis di Kuningan, Pengurus DPD Laskar Gibran Gelar Rapat Internal, Bahas Penguatan Struktur Organisasi

Kuningan News - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Gibran Kabupaten Kuningan menggelar rapat internal pada Selasa (7/4/2026) kemarin. Rapat digelar di kediaman pengurus DPW Laskar Gibran, Sangga Maulana Ilham, tepatnya di Desa Karangmangu Kecamatan Kramatmulya. Ketua Hery DPW LG Jabar memberikan mandat melalui Sangga Maulana Ilham, kepada Afif Saepul Milah untuk diamanahi sebagai Ketua DPD Laskar Gibran Kabupaten Kuningan. Ia ditarget untuk bisa menunjukkan “jejak” di 100 hari kerja. Sementara, DPW Jabar Bidang Media dan Informasi Komunikasi Publik Sangga Maulana Ilham menyatakan pembentukan struktural DPD Laskar Gibran Kuningan untuk mengawal program Prabowo Gibran sampai daerah. “Intinya mengawal kebijakan pemerintah Kabupaten Kuningan dan memperkuat jaringan sampai tingkat desa,” ucapnya “Total 27 anggota DPD dilantik, mungkin akan bertambah lagi, kita ada pembina dan pelindung calon yang sudah kita siapkan tapi kita belum bisa mengeluarkan nama untuk pembina dan pelindung. ...

Gagal Nyalip di Tikungan, Truk Bawa Ribuan Butir Telur Terbalik dan Hantam Pemotor di Jalur Haurkuning

Situasi pasca evakuasi truk oleng di Jalan Haurkuning, Kecamatan Kadugede, Rabu (8/4/2026), (foto: muhammad ragil arraqiib) Kuningan News – Truk bermuatan telur alami kecelakaan di turunan berkelok Desa Haurkuning, Kecamatan Nusaherang, pada Rabu (8/4/2026) sekitar pukul 10.20 WIB, sebuah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan satu unit truk dan satu sepeda motor terjadi, mengakibatkan seorang pengendara motor mengalami luka-luka. Peristiwa bermula saat sebuah mobil truk Mitsubishi yang dikemudikan oleh pria berinisial RAP (27) melaju dari arah Darma menuju Kadugede. Setibanya di lokasi kejadian yang kondisinya menurun dan menikung tajam ke arah kiri, pengemudi truk diduga memaksakan diri untuk mendahului kendaraan yang ada di depannya dengan mengambil jalur kanan. Nahas, karena kurangnya antisipasi terhadap kondisi jalan yang menikung, truk justru kehilangan kendali dan oleng hingga akhirnya terbalik dan jatuh ke badan jalan sebelah kiri. Pada saat yang bersamaan, dari arah berlawana...

Rumah Sadulur Kuningan Latih Operator Desa Kuasai SIPD Terintegrasi

Pelatihan operator desa tentang SIPD .   Kuningan News - Upaya untuk meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan desa terus dilakukan. Salah satunya melalui kegiatan pelatihan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).  Hal itulah yang diselenggarakan oleh Rumah Sadulur, menyasar operator desa se-Kabupaten Kuningan, bertempat di Diva Pujasera Desa Kasturi, Rabu (8/4/2026). Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 80 peserta yang merupakan operator desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Kuningan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis dalam pengelolaan data serta perencanaan pembangunan daerah berbasis sistem SIPD. Hadir Kepala Bidang Pemdes DPMD Kuningan Hamdan membuka acara, para narasumber dari Bappeda Kuningan, Ketua Forum Perencanaan Kuningan, serta fasilitator desa yang telah berpengalaman dalam implementasi SIPD di tingkat desa.  Para narasumber memberikan materi secara komprehensif, mulai dari pengenalan sistem, mekanisme inp...

Dapat Banpem, TBM Hipapelnis Kuningan Gelar Pelatihan Wicara Publik

Kuningan News – Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Hipapelnis Kuningan bekerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, menggelar Pelatihan Gelar Wicara Publik (Public Speaking) di ruang Perpustakaan Universitas Bhakti Husada Indonesia (UBHI) pada Sabtu (20/9/2025). Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta dari berbagai latar belakang, yang antusias untuk mengembangkan keterampilan berbicara di depan umum. Dalam acara tersebut, Widia Rindi Antika, seorang alumni UBHI, berhasil meraih penghargaan sebagai Peserta Terbaik. Sementara itu, Carmelita de Fatima Bobo, mahasiswi UBHI asal Timor Leste, meraih Juara ke-3 dan mendapatkan penghargaan khusus sebagai penerima manfaat kategori Penutur Bahasa Asing. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi UBHI dan menunjukkan kualitas mahasiswa yang siap bersaing di tingkat internasional. Kegiatan ini dibuka dengan sambutan hangat dari Jaenal Mutakin, Ketua TBM Hipap...