Langsung ke konten utama

Nestapa Guru Honorer

Ilustrasi guru honorer. (Gambar: mediaindonesia.com)

Kuningan News - Reporter Kuningan News melakukan wawancara kepada beberapa guru honorer yang berada di Kabupaten Kuningan, untuk menunjukkan seperti apa sebenarnya kondisi yang dialami guru honorer. Kebetulan juga, jurnalis media ini sendiri pernah berprofesi sebagai guru honorer di salah satu sekolah menengah swasta kecil, pengalaman tersebut bisa dijadikan data untuk artikel ini.

Sebelum menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K), seorang guru mesti terlebih dahulu menjadi pekerja honorer. Dulu belum ada P3K, masih digabung dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat ini berdasarkan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN terdiri dari PNS dan P3K.

Setelah beberapa lama menjadi guru honorer, seorang guru dapat mengikuti seleksi P3K. Ya, seleksi. Artinya belum tentu lolos. Bahkan, yang sudah lolos pun bukan berarti tidak ada masalah. Contoh kasusnya seperti yang telah diberitakan media online kuninganmass.com belum lama ini. 

https://kuninganmass.com/lolos-passing-grade-p3k-tapi-tak-dapat-formasi/

Dari 53 guru Bahasa Inggris yang lolos passing grade P3K, sebanyak 32 orang belum mendapatkan penempatan. Sampai artikel ini ditulis, belum ada kepastian terkait formasi (penempatan) guru-guru tersebut.

"Update terakhir dari BKSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), surat dari bupati belum terbalaskan, ajuan formasi sudah ditutup. 32 guru tersebut belum ada jaminan kuat secara tertulis akan diangkat kapan," jelas Ita Juita, juru bicara Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade Mapel Bahasa Inggris, saat dihubungi reporter Kuningan News, Selasa (16/8/2022).

Selain ke-32 guru di atas, ada juga Bu Yuyun (bukan nama sebenarnya) yang masih berharap dirinya mendapatkan formasi karena telah lolos passing grade P3K.

"Katanya sih bakal ditempatin, masih gantung sih," ungkap Bu Yuyun, Rabu (17/8/2022).

Saat ini, Bu Yuyun adalah seorang guru honorer di salah satu sekolah menengah swasta kecil di Kuningan. Sudah satu tahun dia mengajar di sana. Sebelumnya dia juga pernah menjadi guru honorer sekolah menengah swasta di luar kota selama 8 tahun. Artinya sudah hampir satu dekade Bu Yuyun bekerja sebagai guru honorer.

Perlu diketahui, perhitungan upah guru honorer, terutama di sekolah swasta kecil, adalah per jam pelajaran, itupun jam mati. Maksudnya, misalkan upah seorang guru honorer sebesar Rp10.000 per jam pelajaran, dalam seminggu ia mengajar selama 10 jam pelajaran. Dalam satu bulan, maka ia mengajar selama 40 jam pelajaran. 

Perhitungan upahnya bukan Rp10.000 × 40 jam pelajaran, melainkan hanya Rp10.000 x 10 jam pelajaran. Jadi, dalam satu bulan dihitungnya hanya satu minggu.

Di pekerjaannya yang sekarang, Bu Yuyun diupah sebesar Rp20.000 per jam pelajaran. Bu Yuyun mengajar selama 16 jam pelajaran per minggu. Upah yang didapatkan berarti Rp320.000 per bulan. Ditambah uang transportasi sebesar Rp10.000 per hari, jadwalnya sekarang adalah 4 hari dalam seminggu, maka dalam satu bulan sebanyak 16 hari ke sekolah, artinya uang transportasi yang didapatkan selama sebulan sebesar Rp160.000.

Total yang didapatkan Bu Yuyun dari mengajar sebesar Rp480.000 per bulan, empat kali lebih kecil dari upah minimum Kabupaten Kuningan. Upah minimum saat ini sebesar (Rp1.908.102).

https://disnakertrans.kuningankab.go.id/2021/12/09/sosialisasi-upah-minimum-kabupaten-kuningan-tahun-2022/

"Kalo ngandelin dari sekolah ya tau sendiri lah gimana. Jadi nyari-nyari dari yang lain juga," kata Bu Yuyun.

Selain mengajar di sekolah, Bu Yuyun juga mengajar les private, bayarannya satu orang murid sebesar Rp200.000 per bulan. Sekarang hanya satu orang murid yang les private kepadanya.

"Kalo sekarang mah, aku cuma punya (murid les private) satu, dulu ada banyak," jelasnya.

Selain mengajar, Bu Yuyun juga berjualan perlengkapan pakaian. Penghasilan yang didapatkan tergantung dari seberapa banyak yang memesan. Dalam satu bulan bisa sampai Rp300.000 per bulan.

"Yaa, gimana yang order sih, kira-kira 300 bisa sampe sih," ungkapnya.

Bahkan jika kita jumlahkan seluruh penghasilannya, masih setengah dari upah minimum. Padahal, upah minimum adalah jumlah minimal uang yang dibutuhkan oleh seorang lajang untuk bertahan hidup. Sementara, Bu Yuyun, sebagai orang tua tunggal yang memiliki tanggungan dua orang anak.

"Aku juga bingung, tiga tahun lagi anak pertama kuliah, bisa enggak ya? (membiayainya)," ungkap Bu Yuyun. (Tri Asep/bersambung)

HOT NEWS

Bank Kuningan Kian Melesat, OJK Beri Predikat Bank Termasif Mendukung Literasi dan Inklusi Keuangan di Ciayumajakuning

Kuningan News – PT Perseroda BPR Kuningan atau Bank Kuningan kembali mencatatkan prestasi di tingkat wilayah Ciayumajakuning. Bank milik Pemerintah Kabupaten Kuningan tersebut meraih penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Termasif dalam Mendukung Program Literasi dan Inklusi Keuangan se-Ciayumajakuning Tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama Bank Kuningan, H. Dodo Warda, S.E., M.M., dalam rangkaian Opening Ceremony Financial Expo (FinExpo) 2026 sekaligus peringatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang diselenggarakan OJK Cirebon di Grage Mall, Kota Cirebon, Sabtu (31/10/2026). Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi dan konsistensi Bank Kuningan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan secara bijak dan bertanggung jawab. Capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai program edukasi dan sosialisasi k...

Bupati Diminta Jangan Cuma Menebar Hoax Soal Oknum Calo Perizinan

Kuningan News - Pernyataan Bupati Dian Rachmat Yanuar terkait dugaan adanya oknum perizinan yang bermain, menuai kritik dari Pengamat Kebijakan Daerah, Soejarwo. Ia meminta agar orang nomor satu di kota kuda ini tidak hanya sekadar menebar narasi di ruang publik melainkan harus diiringi tindakan konkrit.  "Jangan cuma menebar narasi di ruang publik seperti itu dong. Buktikan dan berikan sanksi, jika memang sudah mengantongi nama oknumnya. Kalau hanya berkoar-koar, nanti dianggapnya penebar hoax," kata Mang Ewo, sapaan akrabnya. Menurut dia, persoalan integritas dalam pelayanan perizinan tidak cukup diselesaikan melalui peringatan atau pernyataan keras semata. Pemerintah daerah perlu menunjukkan keseriusan melalui penanganan laporan, pemeriksaan dugaan pelanggaran, serta penjatuhan sanksi apabila pelanggaran tersebut terbukti. “Publik tentu menunggu langkah nyata, bukan sekadar pernyataan. Kalau memang ada aparatur yang menyalahgunakan kewenangan, meminta imbalan, atau terlib...

Narasi Ilmiah Analisis Dampak Lingkungan Geothermal

  Analisis Dampak Lingkungan Kegiatan Pengembangan Energi Panas Bumi Kuningan News - Pengembangan energi panas bumi (geothermal) merupakan salah satu alternatif penyediaan energi terbarukan yang memiliki potensi besar dalam mendukung transisi menuju sistem energi rendah karbon. Energi panas bumi memanfaatkan panas yang tersimpan di dalam reservoir bawah permukaan untuk menghasilkan energi listrik maupun energi panas secara langsung. Meskipun memiliki keunggulan berupa emisi gas rumah kaca yang relatif rendah dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil, kegiatan eksplorasi, konstruksi, pengeboran, produksi, hingga pascaoperasi panas bumi tetap berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan sehingga diperlukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara sistematis. Pada tahap eksplorasi dan pengeboran, dampak lingkungan utama dapat berupa perubahan tutupan lahan, pembukaan akses jalan dan well pad, peningkatan erosi dan sedimentasi, gangguan terhadap habitat serta keanekaragama...

Potret Kekayaan 7 Pengusaha di Kabupaten Kuningan

Kuningan News - Kabupaten Kuningan, meski dikenal dengan keindahan alam dan wisata pegunungannya, juga merupakan rumah bagi beberapa pengusaha yang sukses di berbagai sektor bisnis. Keberadaan mereka menunjukkan bahwa Kuningan memiliki potensi ekonomi yang berkembang pesat, dipicu oleh inovasi dan ketekunan para pelaku usaha lokal. Salah satu sektor yang dominan di wilayah ini adalah ritel. Beberapa toserba besar menjadi andalan masyarakat Kuningan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para pengusaha yang sukses di sektor ini berhasil mengelola jaringan ritel yang luas dan berkontribusi signifikan terhadap roda perekonomian daerah. Keberhasilan mereka tak lepas dari strategi bisnis yang tepat dan kemampuan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang dinamis. Selain ritel, sektor properti dan konstruksi juga menjadi pilar penting bagi perekonomian Kuningan. Beberapa perusahaan besar di bidang ini terlibat dalam pembangunan infrastruktur yang tidak hanya bermanfaat bagi daerah, tetapi...

Kinerja Solid, Perseroan Bagikan Dividen sebesar Rp 900 miliar

Komisaris dan direkrsi bank bjb foto bareng Gubernur Jabar KDM usai RUPST tahun buku 2025, Selasa (28/4/2026). Kuningan News – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 pada Selasa (28/4/2026). Rapat berlangsung secara hybrid, dengan kehadiran fisik terbatas di Bale Pakuan (Gedung Negara Pakuan), Bandung serta partisipasi daring melalui platform eASY.KSEI. Sebagai institusi keuangan yang mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, bank bjb mengundang seluruh pemegang saham untuk turut serta dalam forum strategis ini. RUPST menjadi wadah penting dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada arah dan pertumbuhan perusahaan ke depan. Tujuh agenda utama telah disusun untuk dibahas dan diputuskan dalam RUPST kali ini. Agenda-agenda tersebut disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, usulan pemegang saham utama, serta kepentingan strategis korporasi dalam men...

Dua Pabrik Sepatu Dapat Menyerap Belasan Ribu Tenaga Kerja

  Kuningan News – Dua pabrik sepatu berskala multinasional direncanakan bakal berdiri di Kabupaten Kuningan. Hal itu diamini Kepala DPUTR Kuningan I Putu Bagiasna MT. Ia mengamini, ada setidaknya 3 perusahaan besar yang melirik Kuningan sebagai pabrik, dimana dua diantaranya adalah pabrik sepatu, sementara satu adalah pabrik garmen. Putu Bagiasna, mulanya menjelaskan progress Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang saat ini tinggal menunggu Persub. Dalam draft Revisi RTRW itu, dimuat beberapa wilayah yang dicanangkan Pemkab Kuningan sebagai KPI (Kawasan Peruntukan Industri). Putu menjamin, KPI itu berada di lahan tidak produktif seperti Cidahu, Cimahi, serta sebagian Kecamatan Japara. “RTRW kami belum direvisi sejak 15 tahun lalu. Terakhir Perda 26 tahun 2011. Kami berharap,  tahun ini kita akan merevisi pekerjaan besar, RTRW 2026-2046,” kata Putu Kamis (25/9/2026). Di dalam revisi RTRW tersebut, sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat serta tingkat kebutu...

PKB Kuningan Kian Terbuka, Mantan Aktivis hingga Tokoh Non-Muslim Ramai-Ramai “Log In”

Muscab PKB di Grand Cordela, Minggu (5/4/2026), (foto: muhammad ragil arraqiib) Kuningan News – Bursa kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kuningan belakangan ini dimasuki kader mantar aktivis. Partai yang identik dengan basis nahdliyin tersebut kini semakin menunjukkan wajah barunya sebagai partai yang terbuka. Banyak mantan aktivis mahasiswa hingga tokoh muda dari berbagai latar belakang mulai menyatakan ketertarikannya untuk bergabung atau "log in" ke partai tersebut. Drs. H. Ujang Kosasih, Ketua PKB Kuningan, menyebut PKB saat ini adalah wadah bagi seluruh warga negara tanpa melihat latar belakang organisasi maupun agama. Fenomena menarik perhatian adalah bergabungnya sejumlah nama besar dari kalangan aktivis muda, seperti Sadam Husain. Ada anak muda dari kalangan Muhammadiyah, NU, hingga mantan aktivis dari organisasi mahasiswa seperti, PMII dan GMNI yang ikut merapat. “Alhamdulillah di Muscab kali ini dalam rangka menyusun struktur DPC ke depan 202...