Kuningan News - Pro kontra menyikapi PT Sinde, itu biasa terjadi di era refomasi. Namun semua harus berujung dengan keputusan yang mengutungkan semua pihak.
"Ya harus menguntungkan semua pihak lah, baik rakyat Kuningan, pemda, rakyat di lingkungan setempat dan PT Sinde sendiri," ujar Pengamat Sosial Politik, Abidin SE, Senin (16/8/2021).
Caranya, imbuh Abidin, yaitu dengan menyikapinya secara bijak, duduk bersama bermusyawarah antara eksekutif, legislatif, PT Sinde dan tokoh masyarakat setempat yang keterkaitanya dengan domisili usaha PT tersebut.
"Saling menghormati, saling mengingatkan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. PT Sinde akan menambah energi baru di Kab Kuningan sebagai lokomotif ekonomi baik untuk PAD maupun personal rakyat Kuningan yang tersedianya lapangan pekerjaan," kata Abidin.
Pihak perusahan juga, sambung dia, harus mengedepankan kearipan lokal. Hormatilah masyarakat di lingkunganya. berkolaborasi dengan pemdanya dan kooperatif terhadap para wakil rakyatnya yaitu DPRD Kab Kuningan.
Adanya pendapat dengan diselesaikan gugatan ke PTUN benar dan tidak diharamkan. Tapi itu juga bukan jalan akhir sepanjang masih bisa dimusyawarahkan.
"Karena kalau terjadi pertempuran jalur hukum rugi semuanya. Karena yang menang jadi api yang kalah jadi arang. Hanya dengan cara duduk bersama insya Alloh semua masalah dapat diselesaikan dengan hasil baik untuk semua pihak," saran dia.
Adanya niatan Dewan untuk memansuskan (Pansus Pengeboran). PT Sinde, Abidin merasa keberatan. Sebab yang namanya investor membawa modal mau ikut andil dalam membangun Kuningan.
"Masa sih mau bawa modal ikut andil membangun Kuningan mau dihakimi secara politik. Buang-buang waktu dan anggaran," tandas Abidin. (KN-1)
