Kuningan News, Bupati Kabupaten Kuningan H. Acep Purnama, S.H., M.H. membuka secara resmi kegiatan Pembukaan Sosialisasi Regulasi Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kuningan, yang bertempat di Hotel Horison Tirta Sanita Sangkanurip, Rabu (05/08/2020).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan dr. Hj. Susi Lusiyanti, MM., Kepala Puskesmas Kabupaten Kuningan, para camat, para kepala desa dari wilayah fokus intervensi stunting di Kabupaten Kuningan, dan para narasumber.
Tujuan dari kegiatan Sosialisasi Regulasi Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kuningan ini adalah untuk menyamakan persepsi setiap SKPD, OPD, civitas akademika, dan para stakeholder di Kabupaten Kuningan dalam memahami aksi intervensi penanggulangan stunting, sehingga terbentuk komitmen dalam melakukan perencanaan, komunikasi, dan konsolidasi yang baik. Menurut Bupati Kuningan, penanggulan stunting merupakan tugas mulia untuk membentuk generasi penerus yang unggul dan berkualitas.
Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 2018, di Indonesia diketahui terdapat kasus stunting sebesar 30,8%, di Jawa Barat sebesar 30,1 %, dan untuk Kabupaten Kuningan sebesar 24%, yang tersebar di 24 desa di beberapa Kecamatan.
Kabupaten Kuningan menargetkan akan menurunkan angka stunting menjadi 20%. Berdasarkan data penimbangan ibu hamil, dari 7500 orang yang ditimbang, sebanyak 89% ibu hamil yang kurang gizi. Hal tersebut berdampak pada kandungan maupun janin yang dikandung, termasuk pada proses persalinan, dan pada saat bayi lahir kemungkinan akan terkena stunting.
Anak yang lahir stunting akan memiliki postur tubuh pendek, dengan kapasitas otak yang kurang. Masalah stunting akan menyebabkan penyakit serius apabila tidak ditangani dengan baik. Terdapat beberapa faktor penyebab masalah stunting, diantaranya pendidikan, kemiskinan, sosial budaya, serta penyebab tidak langsung seperti kesalahan penanganan, masalah ketahanan pangan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam sambutannya Bupati Kuningan menyampaikan, “stunting merupakan masalah nasional, sehingga perlu adanya komunikasi antara semua organisasi yang ada di desa untuk ikut serta dalam penanggulangan stunting. Pemerintah desa juga dapat mengalokasikan dana desa untuk kesehatan, termasuk penanggulangan stunting.” ungkapnya. (BID/IKP/DISKOMINFO)
