Kuningan News

Kuningan News - Rupanya Pj Sekda Beni Prihayatno baru tahu soal pembelian karpet seharga Rp99 juta. Itu diungkapkannya sebelum Sholat Jumat (9/5/2025) saat dikonfirmasi kuningannews.com.  "Tanyanya ke bu kabag (Kabag Umum Setda, red) biar jelas. Saya juga baru tau, dan saya belum ketemu dengan bu kabag. Nanti saya panggil, baru saya telpon dan menjelaskan bahwa karpet sudah 15 tahun belum diganti," kelit Beni.  Sebelumnya Kabag Umum Setda, Eva Nurafifah menyebutkan, anggaran Rp99 juta itu untuk 3 buah karpet. Sementara di kuitansi pencairan yang telah beredar luas, angka sebesar itu hanya untuk 2 lembar karpet.  "Makanya soal itu ke bu kabag aja," jawab Beni yang terkesan melemparkan tanggungjawabnya meski selaku ketua TAPD.  Termasuk soal pengadaan Layar Interaktif yang menelan biaya Rp3,2 miliar, Beni belum memberikan keterangan. Terlebih saat ditanya dasar hukum pengadaan tersebut yang konon akibat gagal bayar tahun sebelumnya. (KN-1)

  Kuningan News - Ditengah gencar-gencarnya efisiensi, disamping pimpinan dewan mau beli mobil baru, pengadaan layar interaktif dan kunjungan komisi ke luar kota, Pemkab Kuningan pun beli karpet baru. Tidak tanggung-tanggung, harga karpet tersebut fantastis senilai Rp99 juta.  Kabar ini menyebar begitu cepat. Bahkan herannya, kuitansi pembelian karpet yang seharusnya jadi dokumentasi penting sensitif, jatuh ke orang-orang di luar lingkungan pemda.  Saat dikonfirmasi, Kabag Umum Setda, Eva Nurafifah Latief SE MSi menjelaskan perihal pembelian karpet di pendopo tersebut.  "Pengadaan karpet untuk di gedung negara sebesar 99 jt jumlahnya 3 buah karpet terdiri dari: 1 buah ukuran besar 9,5 x 4,25 M dan 2 buah ukuran sedang 5 x 3,5 M dengan ketebalan 15mm," terangnya, Jumat (9/5/2025).  Menurut Eva, penganggaran sudah disesuaikan dengan juknis dan SSH yang ditetapkan. Ukuran dan ketebalannya pun, imbuhnya, bisa dilihat langsung di Pendopo. Kenapa diganti pada saat ko...

Kuningan News - Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program ambisius bernama "Gotong Royong Membangun 3 Juta Rumah untuk Rakyat." Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk anggota prajurit TNI dan Polri, dengan target pembangunan tiga juta unit rumah per tahun. Dilansir dari Perkimbangda, Program ini dilandaskan pada Pasal 28 huruf h Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan hak setiap orang untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.  Selain itu, jaminan hak bertempat tinggal juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Program 3 Juta Rumah akan memanfaatkan tanah-tanah hasil rampasan koruptor serta aset BUMN yang tidak produktif untuk menyuplai kebutuhan perumahan. Dengan cara ini, program diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, men...

  Kuningan News – Setiap pagi, dentingan lonceng sepeda anak-anak dan deru motor warga menyatu dengan suara batu kerikil yang terinjak ban, menyusuri jalan penuh lubang di antara Desa Sindangsari menuju Walaharcager. Inilah potret keseharian masyarakat di jalur alternatif yang menghubungkan Cirahayu, Sindangsari, Wilanagara, dan Walahar, jalur milik Pemda Kuningan yang kini kian terabaikan. Jalan sepanjang 1,5 kilometer itu rusak hingga 80 persen. Bukan sekadar retak atau berlubang kecil, tapi benar-benar hancur di banyak titik. Saat hujan turun, genangan lumpur menjadi jebakan. Saat panas, debu mengepul dan mengaburkan pandangan. Warga menyebutnya jalur “berani mati”. "Sudah sering anak-anak jatuh dari motor saat mau ke sekolah, terutama pas musim hujan. Jalannya licin, penuh kubangan," tutur Juhriatna, Kuwu Desa Sindangsari, Senin (28/4/2025). Ia tampak lelah mengulang aduan yang sama, saban tahun, tanpa respons berarti dari pemerintah. Bagi warga, jalan itu bukan sek...

Kuningan News  - Komitmen kuat Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., dalam memperjuangkan kemajuan sektor pertanian dan ketahanan pangan membuahkan hasil manis di penghujung April 2025. Didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., beserta jajaran, Bupati melakukan audiensi ke Kementerian Pertanian RI di Jakarta. Kunjungan kerja tersebut disambut hangat oleh Menteri Pertanian RI, Dr. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., dalam suasana penuh semangat sinergi dan kolaborasi, sejalan dengan fokus pemerintah pusat dalam membangun ketahanan pangan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan ini berbuah manis, menghasilkan dukungan konkret dari pemerintah pusat berupa bantuan senilai lebih dari Rp3 miliar untuk memperkuat sektor pertanian di Kabupaten Kuningan. Bantuan tersebut mencakup: 5 unit traktor untuk mendukung mekanisasi pertanian Benih jagung untuk areal tanam seluas 1.000 hektare Benih padi untuk areal tanam selu...

Kuningan News -  Situasi genting terjadi di tubuh kepengurusan  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kuningan. Setelah sebelumnya tak kompak soal rencana aksi 5.5.2025 dimana Ketua DPC Apdesi Henny Rosdiana mengaku tak dikoordinasi, Kuwu Henny bahkan kini ditinggal oleh para pengurus. Pasalnya, sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kuningan ramai-ramai menyatakan mengundurkan diri sebagai pengurus organisasi Apdesi Kuningan, mulai dari wakil ketua, wakil bendahara, wakil sekertaris dan diperkirakan bertambah dari sejumlah DPK. "Setelah melalui diskusi panjang, kami sepakat menyatakan mengundurkan diri dari pengurus DPC Apdesi Kabupaten Kuningan," kata salah seorang pengurus Apdesi, yang juga kepala Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana, Nana Mulyana di Kuningan, Rabu (30/4/2025). Ia mengungkapkan sejumlah alasan dibalik pengunduran diri mereka sebagai pengurus Apdesi,...

K uningan News - Setelah dua hari dilangsungkan, Uji Kompetensi (Ujikom) para pejabat eselon II lingkungan Pemkab Kuningan berakhir.  Sesuai jadwal, ujian yang diikuti 30 orang tersebut dimulai Jumat (25/4/2025) sebanyak 15 orang. Lalu dilanjutkan Sabtu (26/4/2025) dengan jumlah yang sama. Rata-rata, perorang membutuhkan waktu kisaran 30-45 menit untuk memberikan paparan sekaligus menjawab pertanyaan dari penguji.  Pejabat yang telah duduk lebih dari 2 tahun justru membutuhkan waktu lebih lama ketimbang mereka yang menjabat kurang dari setahun.  Dibawah ini daftar nama-nama peserta Ujikom yang baru saja berakhir Sabtu sore. Hasil evaluasi akan dikaji, kemudian dilaporkan ke BKN sebagai tindak lanjut. (KN-1)

  Kuningan News - Ribuan pencari kerja di Kuningan datangi Gor Ewangga. Kebanyakan lulusan sekolah menengah kejuruan dan juga lulusan perkuliahan.  Menginjak 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati. Pemerintah daerah memfasilitasi warga kabupaten Kuningan dalam mencari pekerjaan. "Mudah-mudahan yang mendaftar bisa masuk, kasian yang belum mendapatkan pekerjaan. Kami memfasilitasi untuk para pencari kerja," Kata Wabup Tuti Andriani, S.H., M.Kn ketika hendak masuk mobil, Rabu (16/04/2025) pagi.  Hadir juga dari kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Drs. H. Dudi Pahrudin M.SI, mengatakan tercatat ada 13 ribu lowongan kerja. Ada 40 perusahaan yang dihadirkan, baik yang ada di Kabupaten Kuningan, maupun dari luar Kabupaten Kuningan.  "Alhamdulillah 40 perusahaan baik yang ada di Kabupaten Kuningan maupun diluar Kabupaten Kuningan bisa dihadirkan. Kurang lebih 13 ribu lowongan kerja," ujarnya. Dudi juga mengatakan, bahwa sampai tadi pagi tercatat pendaftar online me...

  Kuningan News - Ditengah gencarnya upaya efisiensi, kabarnya pimpinan DPRD Kuningan bakal dibelikan mobil dinas baru. Angka yang tercatat untuk 4 unit mobil baru tersebut cukup fantastis senilai Rp3,2 miliar.  Namun hingga saat ini informasi pembelian mobil dinas belum dibenarkan para pihak terkait. Ketua DPRD Nizul Rachdy misalnya, ia tidak menjawab iya ataupun tidak. Justru politisi PDIP tersebut mengarahkan agar BPKAD yang dikonfirmasi awak media. Sama halnya dengan Wakil Ketua DPRD H Dwi Basyuni Natsir. "Sampai sekarang belum ada (rencana pengadaan mobdin, red). Kita ikut mendukung penghematan dan efisiensi yang dicanangkan oleh pak bupati," ungkap politisi PKS itu.  Sekretaris DPRD, Dr H Deni Hamdani menegaskan untuk mobdin pimpinan belum ada pemberitahuan resmi. "Kita masih menunggu seperti apa arahan dari atas," jelasnya.  Menurut keterangan yang diperoleh kuningannews.com dari sumber yang dapat dipercaya, angka untuk pengadaan mobdin pimpinan sudah teralo...

Kuningan News - Penyegaran jajaran birokrat di seluruh tingkatan eselon (2 sampai 4) di lingkup Pemkab Kuningan pasca terpilihnya duet kepemimpinan Dian-Tuti sebagai Bupati dan Wakil Bupati, adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari.  Terlebih saat ini tidak sedikit jabatan yang kosong pada setiap tingkatan eselon pasca datinggal oleh Pejabat yang memasuki usia pensiun maupun karena berhalangan tetap (meninggal dunia).  "Memang, tidak ada 'kewajiban' menggelar promosi maupun mutasi jabatan dalam kurun waktu 100 hari kerja. Promosi dan mutasi jabatan, tergantung kebutuhan adanya team kerja sesuai kebutuhan duet Dian-Tuti," ujar Pengamat Kebijakan Daerah, Soejarwo, Kamis (10/4/2025). Siapapun tentunya sudah memahami, sambung Jarwo, jika kebijakan promosi dan mutasi jabatan di lingkup pemkab, merupakan kewenangan penuh bupati setelah mendapat 'masukan' dari BKPSDM sebagai institusi (SKPD) yang tupoksinya terkait dengan urusan kepegawaian.  Jika muncul opini yang ...

  Kuningan News - Setelah persoalan sampah menggunung di Pasar Baru, mendekati Hari Lebaran Bupati Dian Rachmat Yanuar ngambek lagi.  Ia melihat ada papan reklame sebuah produk rokok yang asal pasang saja di atas trotoar jalan Ir H Juanda. Bahkan besi penguatnya sampai menutup akses pejalan kaki.  "Apa-apaan ini, masa reklame menutup akses pejalan kaki begini. Ini jelas melanggar aturan lalu lintas," geram Dian.  Dirinya tidak habis pikir pemasangan reklame di perkotaan tidak terpantau Satpol PP. Karena baru sehari, ia meminta agar segera dibongkar.  Bupati Dian juga menelepon Kepala Bappenda, Guruh Zulkarnaen kaitan dengan reklame tersebut.  "Tidak ada izin. Ga ngomong dulu kalo mau pasang papan reklame. Tau-tau udah dipasang permanen," aku Guruh ke Dian dibalik gagang ponsel. Tiang reklame serupa terpasang di 5 titik, masih jalur Jl Ir H Juanda. Guruh telah menegor vendor dan segera membongkarnya.  "Ini tidak ada izin dan melanggar UU lalu lintas ya...

  Jakarta   News  – Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, melalui akun TikTok resminya (@yandri_susanto), menyampaikan rencana strategis penggunaan dana desa sebesar Rp71 triliun, dengan Rp20 triliun di antaranya dialokasikan untuk penyediaan makan siang bergizi. Unggahan ini telah ditonton lebih dari 890 ribu kali. Pada keterangan yang diberikan usai mengikuti Rapat Kabinet Terbatas di Jakarta (17/1/2025), Yandri menjelaskan, dana tersebut akan digunakan untuk menyuplai bahan baku seperti telur, ayam, nasi, hingga buah-buahan. “Modulnya sudah ada, dan potensi desa akan dimaksimalkan,” ungkapnya, diakses Minggu  (19/1/2025). Bahan baku itu akan disuplai melalui badan usaha milik desa (BUMDes), dengan pengembangan konsep seperti Desa Padi, Desa Jagung, hingga desa-desa yang memproduksi buah dan ternak. Hasil produksi desa akan diserap langsung untuk mendukung program makan siang bergizi yang digagas pemerintah. “Kami fokus pa...

Forum Kajian untuk Masyarakat Kuningan, audiensi ke Pj Bupati Kuningan KUNINGAN (NEWS) - Meski Pj Sekda Kuningan Dr A Taofik Rohman memperoleh nilai tertinggi saat OB (Open Bidding) Sekda yang diinisiasi Pj Bupati Iip Hidayat, namun kini justru diwanti-wanti untuk tidak terlalu geer bakal dilantik. Peringatan itu diutarakan Forum Kajian untuk Masyarakat Kuningan, melalui salah satu pentolannya, Yayan Satar. Ada alasan, yang menurutnya, pengangkatan Sekda definitip menunggu Bupati terpilih dilantik. Yayan Satar bersama rekan forum seperti Drs Dedi Sunardi, Bambang Suherman dan Dede Hamidin SE, bahkan sudah mengutarakan rekomendasi menunda pengangkatan Sekda, ke Pj Bupati Kuningan saat ini, Dr Agus Toyyib M Si. "Kita punya harapan untuk temen-teman, supaya tidak terjadi polemik masalah pengangkatan Sekda. Alangkah baiknya pengangkatan Sekda ditunda, sampai Bupati definitif dilantik," ujarnya, Sabtu (18/1/2025). Dengan begitu, nanti Bupati terpilih lah yang menentukan ma...

KUNINGAN (NEWS) - Ribuan massa yang terdiri dari honorer R2 dan R3 Kabupaten Kuningan, melakukan aksi damai ke Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Kamis (16/1/2025) siang ini. Honorer yang terdiri dari tenaga teknis, nakes dan lainnya itu (honorer guru dikabarkan tidak ikut aksi), menyuarakan keresahannya soal kejelasan status. Bukan tanpa sebab, diantara mereka ada yang sudah belasan tahun mengabdi dan masih honorer. Aksi sendiri dilakukan dengan long march dari titik Terminal Kertawangunan. Mereka membentangkan tulisan-tulisan berisi aspirasi mereka. Mereka juga bergantian orasi di depan gedung DPRD. Aksi damai honorer, dihadapi langsung oleh Ketua DPRD Nuzul Rachdy SE, Wakil Ketua DPRD Saw Tresna dan anggota lainnya. Selain dari unsur legislatif, nampak hadir juga dari unsur eksekutif mulai dari Pj Sekda Kuningan Dr A Taopik Rohman, Plh BKPSDM Purwadi Hasan dan jajaran lainnya. Ketua Forum Honorer R2 dan R3, Iyan Alpian, mengaku pihaknya menuntut agar mereka bisa diangkat sebagai P3K fu...

KUNINGAN (NEWS) - Direktur Eksekutif Indonesia Public Research and Consulting (IPRC), M. Indra Purnama menyampaikan pandangannya terkait polemik Open Bidding Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan yang dinilai dapat berdampak negatif pada masyarakat jika dibiarkan berlarut-larut.   Menurutnya, proses open bidding yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan aturan dan kaidah yang berlaku. Karena itu, polemik ini seharusnya tidak menjadi hambatan.   “Proses open bidding Sekda sudah dilakukan sesuai peraturan yang ada. Hal ini sebetulnya tidak perlu menjadi permasalahan. Apalagi, birokrasi di Kabupaten Kuningan tetap harus berjalan optimal meskipun kepala daerah terpilih belum dilantik,” ujarnya, Kamis (16/1/2024). Indra menekankan pentingnya peran Sekda definitif sebagai penggerak birokrasi yang akan bekerja sama dengan Pj. Kepala Daerah untuk memastikan pelayanan publik dan pelaksanaan program tetap berjalan.   “Posisi Sekda definitif sangat penting untuk m...

BANDUNG (NEWS)   – Meski beberapa kalangan mulai dari ormas, sampai praktisi politik meminta menunda bahkan membatalkan open bidding Sekda Kabupaten Kuningan yang diinisiasi Pj Bupati Iip Hidayat M Pd, akademisi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Firman Manan, M.A., justru mengingatkan pentingnya percepatan pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitive. Seperti diketahui, jika mengau pada proses sebelumnya, saat ini pengisian jabatan Sekda telah memasuki tahap akhir, yakni pengusulan nama calon ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).   Firman menjelaskan, keberadaan Sekda definitif sangat strategis dalam mendukung kinerja kepala daerah maupun penjabat (Pj) kepala daerah. Peran utama Sekda meliputi penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelayanan administratif, dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN).   “Tanpa Sekda definitif, pengelolaan birokrasi berpotensi terganggu, sehingga memengaruhi optimalisasi kinerja pemeri...