"Lokasi usahanya juga sudah ada sebelum PDAU berdiri bagaikan nasi dalam piring sudah sangat layak memberikan dampak positif untuk berkontribusi demi kesejahtraan rakyat Kuningan," ujar Ketua Paguyuban Pengelola Pariwisata Kuningan, Abidin SE, Jumat (3/9/2021).
Sebagai ketua paguyuban parwisata ia turut prihatin mendengar karyawannya 3 bulan belum dapat gaji/honor dengan alasan dampak adanya covid 19. Menurut Abidin, itu tidak berdasar karena dirinya dan kawan kawan sama usahanya dibidang parawisata destinasi yang usahanya ketergantungan pada regulasi.
"Apa bedanya cuma perbedaanya kami sewasta PDAU badan usaha milik pemerintah daerah itu perbedaannya," jelas dia.
Abidin melanjutkan, ada dua indikator suksesnya BUMD. Yang pertama bisa memberikan pelayanan yang prima kepada wisatawan lokal, regional, nasional dan asing. Yang kedua memberikan kontribusi pada PAD Kabupaten Kuningan yang ia perhatikan dua indikator satu pun tidak ada yang masuk.
"PDAU yang dibanggakan itu gagal dan ga boleh dibiarkan berlarut larut akan selalu jadi beban APBD Kabupaten Kuningan," saran dia.
Seandainya usaha parawisata itu ingin lebih bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat Kuningan, menurut Abidin ada dua jalan keluarnya.
Pertama cabut Perda tentang PDAU yang lebih tepat melalui hak inisiatif DPRD. Dirinya berharap semoga dewannya melek.
Kedua, berikan pengelolaan pada pihak swasta dengan dibuat kontrak, apakah mau satu tahun atau lebih disesuaikan dengan kebutuhan.
"Masa kalah dengan Desa Manis yang hanya punya Cibulan satu tahun 2 milyar. Sedangkan pemda punya enam titik berapa milyar uang hilang tiap tahun, dan itu lebih bermanfaat demi percepatan pembangunan Kabupaten Kuningan," sindirnya. (KN-1)
