Langsung ke konten utama

Wow…Dewan Minta Naik Gaji Hampir Rp50 Juta

 


Kuningan News – Meski gajinya sudah diatas 30 juta rupiah, anggota DPRD Kuningan sedang mengupayakan naik gaji. Nominalnya fantastis terutama dari tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

 Tunjangan perumahan misalnya, tahun lalu hanya sebesar Rp11 juta untuk anggota, Rp13 juta untuk wakil ketua dan Rp15 juta untuk ketua dewan. Tahun 2021 ini direvisi menjadi Rp13 juta untuk anggota, Rp16 juta untuk wakil ketua dan Rp10 juta untuk ketua dewan.

 Pada rapat beberapa hari lalu, badan anggaran dewan melaksanakan rapat. Didalamnya terdapat usulan untuk menaikan tunjangan perumahan Rp10 jutaan sekaligus. Untuk anggota jadi Rp23 juta, wakil ketua dan ketua dewan sebesar Rp26 juta.

 Bukan hanya pada item tunjangan perumahan, usulan kenaikan tersebut dilakukan pula pada item tunjangan transportasi. Dengan dasar hasil appraisal Unpas, pimpinan dewan meminta agar tunjangan transportasinya menjadi Rp23 juta tanpa kendaraan. Sedangkan anggota sebesar Rp14,5 juta.

 Dari data yang diperoleh kuningannews.com, besaran tunjangan transportasi sebelumnya berada diangka Rp9 juta untuk anggota. Sedangkan untuk pimpinan dewan, kendaraan plus BBM sebesar Rp12 juta.

 Tahun 2021, tunjangan untuk anggota menjadi Rp11 juta sedangkan pimpinan dewan sebesar Rp12 juta (kendaraan plus BBM).  Belakangan ini diusulkan untuk ditaikkan sehingga dapat diterapkan kedepannya.

 Menanggapi hal itu, sejumlah pengamat merasa prihatin. Seperti yang disampaikan Direktur Merah Putih Institute, Boy Sandi Kartanegara.

 “Saya hargai keinginan kawan-kawan DPRD untuk meminta kenaikan berbagai tunjangan yang biasa dinikmati setiap bulannya, cuma rasa-rasanya seperti kurang adil ya ketika kondisi daerah khususnya sedang menghadapi situasi seperti ini koq nuntut kenaikan,” kata Boy, Minggu (11/4/2021).

 Harus disadari bahwa semua sektor sedang terpukul akibat pandemic. Ia justru mempertanyakan kenapa tunjangan dewan minta naik ketika semua sedang turun. Boy memahami mungkin beban kerja DPRD kian hari kian berat. Hanya sekali lagi situasi dan kondisinya sangat tidak tepat.

 “Kalau ukuran kenaikan itu adalah kinerja, maka kita bisa evaluasi bersama bagaimana kinerja DPRD tahun lalu. Apakah sudah memuaskan karena semua produk-produknya bermanfaat besar bagi kesejahteraan rakyat yang diwakilinya? Ini kan hal-hal yang kemudian harus dijawab bersama,” ucapnya.

Dirinya berharap, tuntutan kenaikan tunjangan tak perlu dilanjutkan tahun ini. Boy meminta para wakil rakyat untuk bersabar. Justru seharusnya DPRD ikut mendorong percepatan kemandirian daerah dalam membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan.

 “Kalau sudah bisa mencapai 90%an, minta helikopter sekalipun, sudah masuk akal,” ketusnya.

 Senada dengan Boy, Ketua F-Tekkad, Soejarwo pun menyesalkan adanya tuntutan kenaikan tunjangan. Menurut pria yang akrab disapa mang Ewo itu, tuntutan tersebut dilakukan ketika Pemkab Kuningan tengah dilanda kesulitan keuangan dampak covid.

 “Yang lebih memprihatinkan niat anggota Lembaga Legislatif yang salah satu fungsinya terkait Anggaran hasrat untuk melambungkan kedua tunjangan tadi, muncul ketika Pemkab Kuningan tengah dilanda kesulitan keuangan dampak dari Covid-19 yang akhirnya melahirkan kebijakan refocusing anggaran pada seluruh SKPD,” tandasnya.

 Kebijakan refocusing, imbuh Jarwo, yang berada di kisaran 30-4 persen berdampak langsung terhadap hak-hak rakyat untuk menikmati hasil pembangunan secara optimal. Ketika banyak infrastruktur yang belum "tersentuh" perbaikan karena krisis anggaran, sungguh kurang elok jika Para Wakil Rakyat memaksakan diri untuk menaikan kedua anggaran tadi.

 “Keinginan untuk menaikan tunjangan perumahan dan transfortasi bagi anggota Legislatif Kab. Kuningan kendati diyakini tidak melanggar aturan, namun tidak mustahil akan memunculkan asumsi dari masyarakat bahwa mereka kurang "peka" terhadap situasi ekonomi yang saat ini sedang dalam kondisi kurang sehat,” tukasnya. (KN-1)

HOT NEWS

Diduga Pasangan Gay di Mess Karyawan, Polsek Kuningan Amankan Dua Pria, Kondom dan Baby Oil

Ilustrasi  hubungan sesama jenis (Gay). Kuningan News  -  Warga Kelurahan Kuningan digegerkan dengan pengamanan dua orang pria yang diduga terlibat hubungan sesama jenis (Gay) di sebuah mess karyawan rumah makan. Penggerebekan tersebut dilakukan oleh jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Kuningan guna mencegah potensi gangguan ketenteraman masyarakat. Peristiwa yang menyedot perhatian warga setempat tersebut terjadi di area Mess Karyawan Rumah Makan Sambel Bakar, RT 02 RW 08, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Rabu (18/11/2026) pukul 21.17 WIB. Kapolsek Kuningan, AKP Tofan Alamsyah AR, SH, MH, melalui Kanit Provos Aiptu Dedi Supriyadi (Dedi Dewa), membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia membeberkan saat petugas mendatangi lokasi kejadian, kedua pria tersebut ditemukan berada di dalam satu kamar dengan kondisi lampu dimatikan. “Pada hari Rabu Tanggal   18 Nopember 2026 Pukul 21.17 Wib bertempat di Mess Karyawan RM. Sambel Bakar di Rt: 02 Rw: 08 Kel. Kunin...

Ada Potensi Pajak Kendaraan, Sebanyak 21.430 Motor dan Mobil Akan Didata Ke Setiap Desa!

Bimtek Pendataan dan Pemutakhiran Data Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Senin (16/11/2026) di Aula Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW). Kuningan News – Pemkab Kuningan gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendataan dan Pemutakhiran Data Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Senin (16/11/2026) di Aula Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Kuningan. Ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan kualitas data potensi kendaraan bermotor. Pendataan ini diharapkan mampu menghasilkan informasi yang lebih akurat, valid, dan mutakhir sebagai penyusunan strategi peningkatan penerimaan pajak. Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Kuningan (Samsat Kuningan) Hj Renny Dewi Pratami, SH menjelaskan kegiatan itu merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa...

Dari Camat Hingga Ketua RW, Bupati Dian Dorong Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Kepastian Data

Bupati Kuningan, Dr H Dian Rachmat Yanuar, MSi, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek), di Aula Lantai 4 Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah (Samsat) Kabupaten Kuningan Senin (16/11/2026) . Kuningan News  -  Pemerintah Kabupaten Kuningan terus mendongkrak penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dengan menerjunkan pengawas desa hingga jajaran Ketua RW untuk melakukan pendataan menyeluruh ke pemukiman warga. Bupati Kuningan, Dr H Dian Rachmat Yanuar, MSi, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026 bagi para verifikator kecamatan, pengawas tingkat desa, dan petugas pendata tingkat RW di Aula Lantai 4 Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah (Samsat) Kabupaten Kuningan Senin (16/11/2026). Dian membeberkan pelibatan tokoh masyarakat hingga tingkat RW menjadi kunci utama untuk mengatasi ketidakakuratan data potensi pajak yang selama ini ada di lapangan. Keterbatasan Su...

Persentase Ruang Terbuka Hijau Kuningan Kedua Terbawah Di Jawa Barat, Ini Penjelasannya!

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) . Kuningan News  -  Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Republik Indonesia menyebutkan   Kabupaten Kuningan, wilayah yang berada di kaki Gunung Ciremai ini memiliki persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) terbawah kedua di Provinsi Jawa Barat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuningan,   Usep Sumirat,    memberikan penegasan dan menyanggah rilis data yang dinilai belum mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ia membeberkan data yang ditarik oleh pihak kementerian belum memasukkan berbagai kawasan hijau yang ada di Kuningan. “Rasanya itu belum masuk beberapa data seperti Kebun raya Kuningan atau KRK, serta areal Kebun/Hutan Rakyat yg berfungsi yg sama,” tegasnya, Kamis (19/11/2026). Beberapa kawasan vegetasi luas yang disinyalir belum terdata secara rinci di antaranya adalah area Kebun Raya Kuningan (KRK),   ar...

Pelarangan Rokok Elektrik Ancam PHK Massal, Kampanye Aspirasi Digelar di Pandapa Paramarta

Pengguna dan pengusaha ritel di kawasan Lapangan Pandapa Paramarta,   Kabupaten Kuningan, Senin (16/11/2026) . Kuningan News  -  Gelombang penolakan wacana aturan pelarangan rokok elektrik ( vape ) mulai disuarakan oleh pengguna dan pengusaha ritel di kawasan Lapangan Pandapa Paramarta,   Kabupaten Kuningan,   pada Senin (16/11/2026) malam. Aspirasi terkait ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal disuarakan. Mereka prihatin atas munculnya wacana regulasi pelarangan rokok elektrik yang berpotensi mematikan mata pencaharian 150 ribu tenaga kerja di sektor ritel maupun distribusi. Perwakilan massa aksi,   Gio Didot Sumioto,   membeberkan wacana pelarangan total industri rokok elektrik di Indonesia mengancam keberlangsungan hidup puluhan ribu pekerja yang menggantungkan nasibnya di sektor ini. Ia menegaskan kebijakan eliminasi industri bukanlah solusi tepat. "Malam ini kita ingin menuntut keadilan kepada pemerintah.   Wacana undang-undang p...

Pesik Kuningan Resmi Rilis Daftar Pemain Guna Hadapi Liga 3 Nusantara Musim 2026/2027

Pesik Kuningan Resmi Rilis Daftar Pemain Guna Hadapi Liga 3 Nusantara Musim 2026/2027 Kuningan News  -  Manajemen Pesik Kuningan secara resmi mengumumkan daftar lengkap nama pemain ( skuadlist ) yang akan menjadi kekuatan utama tim Laskar Kuda Ciremai dalam mengarungi ketatnya persaingan kompetisi Liga 3 Nusantara musim 2026/2027. Kepastian peluncuran komposisi pemain dipublikasikan melalui unggahan akun Instagram resmi media sosial klub Pesik Kuningan pada Jumat (13/11/2026). Dalam daftar materi pemain yang dirilis,   jajaran pelatih menyiapkan komposisi skuad,mulai dari penjaga gawang,   pemain bertahan,   gelandang,   hingga penyerang. Pada posisi penjaga gawang ( goalkeeper ),   Pesik Kuningan mempercayakan benteng terakhir pertahanan kepada tiga nama kiper tangguh,   yakni Rio Hardianto (nomor punggung 22),   Akmal Jailani Pili (24),   dan Rifky Tofani (31). Sementara itu untuk memperkokoh lini pertahanan di sektor   stopper , ...

Soroti Viral Pajak Kendaraan di Kuningan, Konsultan Pajak Tegaskan Aturan Earmarking Tax UU HKPD dan Tekankan Fasilitas Jalan

Animasi paia kendaraan motor dan mobil. Kuningan News - Isu alokasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang sempat menjadi perbincangan di tengah masyarakat Kuningan memantik tanggapan dari kalangan profesional perpajakan. Salah seorang konsultan pajak daerah, Dina Nur Asyifa, S Ak, CTT yang memberikan pandangan serta regulasi terkait tata kelola dan pengalokasian dana pajak daerah. Ia membeberkan skema pengalokasian pendapatan PKB oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk sektor pembangunan di luar perbaikan jalan raya sejatinya tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Ia menjelaskan dalam kerangka regulasi perpajakan nasional, aturan earmarking tax atau pengalokasian khusus pajak kendaraan telah diatur secara jelas porsinya oleh pemerintah pusat. "Sah-sah saja, yang penting minimal 10 persen dari penerimaan diperuntukkan buat fasilitas jalan dan lainnya yang mendukung. Sisanya yakni 90 persen boleh untuk fasilitas publik lainnya, pendidikan, kesehatan, dan belanja operasional da...