Kuningan News –
Meski gajinya sudah diatas 30 juta rupiah, anggota DPRD Kuningan sedang
mengupayakan naik gaji. Nominalnya fantastis terutama dari tunjangan perumahan
dan tunjangan transportasi.
Tunjangan perumahan misalnya, tahun lalu hanya sebesar Rp11
juta untuk anggota, Rp13 juta untuk wakil ketua dan Rp15 juta untuk ketua
dewan. Tahun 2021 ini direvisi menjadi Rp13 juta untuk anggota, Rp16 juta untuk
wakil ketua dan Rp10 juta untuk ketua dewan.
Pada rapat beberapa hari lalu, badan anggaran dewan
melaksanakan rapat. Didalamnya terdapat usulan untuk menaikan tunjangan
perumahan Rp10 jutaan sekaligus. Untuk anggota jadi Rp23 juta, wakil ketua dan
ketua dewan sebesar Rp26 juta.
Bukan hanya pada item tunjangan perumahan, usulan kenaikan
tersebut dilakukan pula pada item tunjangan transportasi. Dengan dasar hasil
appraisal Unpas, pimpinan dewan meminta agar tunjangan transportasinya menjadi
Rp23 juta tanpa kendaraan. Sedangkan anggota sebesar Rp14,5 juta.
Dari data yang diperoleh kuningannews.com, besaran tunjangan
transportasi sebelumnya berada diangka Rp9 juta untuk anggota. Sedangkan untuk pimpinan
dewan, kendaraan plus BBM sebesar Rp12 juta.
Tahun 2021, tunjangan untuk anggota menjadi Rp11 juta sedangkan
pimpinan dewan sebesar Rp12 juta (kendaraan plus BBM). Belakangan ini diusulkan untuk ditaikkan sehingga
dapat diterapkan kedepannya.
Menanggapi hal itu, sejumlah pengamat merasa prihatin.
Seperti yang disampaikan Direktur Merah Putih Institute, Boy Sandi Kartanegara.
“Saya hargai keinginan kawan-kawan DPRD untuk meminta
kenaikan berbagai tunjangan yang biasa dinikmati setiap bulannya, cuma
rasa-rasanya seperti kurang adil ya ketika kondisi daerah khususnya sedang
menghadapi situasi seperti ini koq nuntut kenaikan,” kata Boy, Minggu
(11/4/2021).
Harus disadari bahwa semua sektor sedang terpukul akibat pandemic.
Ia justru mempertanyakan kenapa tunjangan dewan minta naik ketika semua sedang
turun. Boy memahami mungkin beban kerja DPRD kian hari kian berat. Hanya sekali
lagi situasi dan kondisinya sangat tidak tepat.
“Kalau ukuran kenaikan itu adalah kinerja, maka kita bisa
evaluasi bersama bagaimana kinerja DPRD tahun lalu. Apakah sudah memuaskan
karena semua produk-produknya bermanfaat besar bagi kesejahteraan rakyat yang
diwakilinya? Ini kan hal-hal yang kemudian harus dijawab bersama,” ucapnya.
Dirinya berharap, tuntutan kenaikan tunjangan tak perlu
dilanjutkan tahun ini. Boy meminta para wakil rakyat untuk bersabar. Justru seharusnya
DPRD ikut mendorong percepatan kemandirian daerah dalam membiayai jalannya
pemerintahan dan pembangunan.
“Kalau sudah bisa mencapai 90%an, minta helikopter
sekalipun, sudah masuk akal,” ketusnya.
Senada dengan Boy, Ketua F-Tekkad, Soejarwo pun menyesalkan
adanya tuntutan kenaikan tunjangan. Menurut pria yang akrab disapa mang Ewo
itu, tuntutan tersebut dilakukan ketika Pemkab Kuningan tengah dilanda
kesulitan keuangan dampak covid.
“Yang lebih memprihatinkan niat anggota Lembaga Legislatif
yang salah satu fungsinya terkait Anggaran hasrat untuk melambungkan kedua
tunjangan tadi, muncul ketika Pemkab Kuningan tengah dilanda kesulitan keuangan
dampak dari Covid-19 yang akhirnya melahirkan kebijakan refocusing anggaran
pada seluruh SKPD,” tandasnya.
Kebijakan refocusing, imbuh Jarwo, yang berada di kisaran
30-4 persen berdampak langsung terhadap hak-hak rakyat untuk menikmati hasil
pembangunan secara optimal. Ketika banyak infrastruktur yang belum "tersentuh"
perbaikan karena krisis anggaran, sungguh kurang elok jika Para Wakil Rakyat
memaksakan diri untuk menaikan kedua anggaran tadi.
“Keinginan untuk menaikan tunjangan perumahan dan
transfortasi bagi anggota Legislatif Kab. Kuningan kendati diyakini tidak
melanggar aturan, namun tidak mustahil akan memunculkan asumsi dari masyarakat
bahwa mereka kurang "peka" terhadap situasi ekonomi yang saat ini sedang
dalam kondisi kurang sehat,” tukasnya. (KN-1)
