Kader PSI Kabupaten Kuningan. Kuningan News - Kader Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) Kabupaten Kuningan menyampaikan keberatan atas instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI agar struktur DPW dan DPD mendukung pemerintah daerah tanpa syarat. Biro Media DPD PSI Kuningan, Ipay Suganda, menyatakan para kader di daerah menjalankan instruksi pusat, tetapi tetap menilai sinergi tidak boleh menutup ruang kritik. “Kami menerima instruksi DPP untuk mendukung pemerintah daerah. Namun kami melihat instruksi ini berpotensi membelokkan watak PSI dari partai kritis menjadi sekadar alat legitimasi kekuasaan daerah,” ujar Ipay Suganda, mewakili jajaran pengurus PSI Kabupaten Kuningan, Senin (22/12/2025) lalu. Kader Sampaikan Kritik, Namun Hadapi Resistensi Ipay menjelaskan para kader PSI Kuningan sudah memberikan masukan terhadap program pemerintah daerah dan kinerja sejumlah SKPD. Namun ia menilai pemerintah daerah menanggapi kritik tersebut secara negatif. “Ketika kader PSI menjalankan fungsi kor...

Ketua DPD PKS Kabupaten Kuningan H Dwi Basyuni Natsir Lc (foto: dok. PKS) Kuningan News - Ketua DPD PKS Kabupaten Kuningan H Dwi Basyuni Natsir Lc sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, menyerukan empati untuk bencana yang menimpa Aceh - Sumatera. Bahkan secara langsung, H Dwi Basyuni Natsir juga menyerukan hal itu kepada Pemerintah Daerah melalui Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar. Dwi Basyuni, menyerukan empati ke korban bencana dengan mengirim pesan secara pribadi melalui aplikasi chatting WhatsApp (WA).  Dalam pesannya ke Bupati Dian, yang mana dalam Pilkada 2024 kemarin PKS adalah salah satu pengusungnya, H Dwi Basyuni usul jikapun ada acara tahun baru, digelar secara sederhana saja. Tidak hanya itu, bahkan Ketua DPD PKS Kabupaten Kuningan itu juga mengaku bersyukur, jika Pemda Kuningan mengalokasikan bantuan untuk membantu korban bencana Aceh.  Seruan H Dwi Basyuni Natsir ini juga sesuai dengan sikap Presiden PKS Muzammil Yusuf yang menyarankan agar acara ...

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan H Ujang Kosasih (foto: edit eki) Kuningan News - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan H Ujang Kosasih turut menyoroti besarnya biaya operasional yang dikeluarkan Perumda Air Minum (PAM) Tirta Kamuning.  Hal itu disampaikannya di hadapan awak media, saat ditanya PAD dari sektor air bersih yang dikelola PAM Tirta Kamuning, jauh lebih sedikit jika dibanding pendapatan total yang mencapai puluhan Milyar rupiah. "Biaya PDAM yang amat sangat tinggi. Nah sehingga kita kemarin di Rapat Badan Anggaran, memberikan ya nanti di Rapat Pimpinan akan dibahas, akan memberikan penugasan kepada komisi terkait untuk melakukan pendalaman," kata H Ujang, baru-baru ini. Disinggung soal kerjasama PAM Kuningan dengan Indramayu, angkanya besar namun ke Kuningan hanya sedikit, Ujang mengaku sempat mendengar bahwa fasilitas itu dibangun pihak ketiga. Ujang juga menduga keuntungan besarnya ke pihak keti...

  Penyerahan Buku Catatan Kinerja 1 Tahun Fraksi PKS DPRD Kuningan. Kuningan News - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kuningan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sekaligus agenda Refleksi 1 Tahun Kinerja Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan serta launching buku “Catatan Kinerja 1 Tahun Fraksi PKS DPRD Kuningan”, Minggu (21/12/2025) kemarin. Kegiatan yang berlangsung di Sabilulungan Building tersebut dihadiri ratusan kader PKS dari seluruh wilayah Kabupaten Kuningan. Nampak Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris DPW PKS Jawa Barat, Dr H Atang Trisnanto SHut MSi, Ketua DPD PKS Kabupaten Kuningan yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, H Dwi Basyuni Natsir, LC, beserta jajaran pengurus DPD, struktur partai, dan para kader. Dari Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan, hadir lengkap seluruh anggota fraksi, yakni Ketua Fraksi Saipuddin SSi, Wakil Ketua Fraksi Yaya SE, Sekretaris Hj Siti Mahmudah MPd, Bendahara Wawan Romliansah SPdI, dan anggota ...

Ketua  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kuningan, H Dwi Basyuni Natsir Lc.   Kuningan News — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kuningan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dengan mengusung tema “Kader Sehat, Pelayanan Meningkat”. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus memantapkan arah program pelayanan PKS kepada masyarakat. Rakerda dihadiri Sekretaris DPW PKS Jawa Barat, Dr. H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si., Ketua DPD PKS Kuningan H. Dwi Basyuni Natsir, Lc., serta jajaran pengurus dan struktur partai. Turut hadir Ketua MPD H. Rijaluddin, S.Pd., Sekretaris MPD Aria Pranatha, S.Kep., Ners., M.Kep., Sekretaris DPD Wawan Romliansah, S.Pd.I., Bendahara DPD H. Jajang Jana, S.H.I., Ketua Bidang Kaderisasi Daswa, M.Pd., Ketua DED KH. Ahmad Taofik, Lc., serta Sekretaris DED Ade Kurniawan, S.Pd.I., M.E. Dalam sambutannya, Ketua DPD PKS Kuningan, H. Dwi Basyuni N...

‎ H Udin terpilih kembali untuk memimpin (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kuningan (foto: raqib) Kuningan News – H Udin terpilih kembali untuk memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kuningan selama periode 2026-2030. Keputusan itu diambil dalam Musyawarah Daerah (Musda) yang diselenggarakan di Mayang, Jl. RE. Martadinata No.176, Ciporang, Kec. Kuningan pada Minggu (21/12/2025). ‎ ‎Dalam musyawarah tersebut, H Udin terpilih sebagai ketua formatur setelah melalui proses pleno yang melibatkan lima calon formatur lainnya, yaitu Uba Subari, Jafar Sidiq, Wiwin, dan Lin Yulianti.  ‎ ‎Proses pemilihan yang dilakukan secara musyawarah mufakat dan bukan voting ini menunjukkan soliditas kader partai dalam mendukung H Udin untuk kembali mengemban amanah. ‎ ‎Toto Suharto selaku presidium dan perwakilan DPW Jawa Barat menyampaikan hasil pleno tersebut. ‎ ‎ “Dari lima calon yang ada dan setelah pleno kami sepakat untuk kembali mempercayakan kepemimpinan DPD...

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan (foto: dok. Dewan) Kuningan News - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan melakukan sidak ke kawasan wisata Arunika, tepatnya di kawasan yang dicanangkan sebagai arboretum. Kawasan tersebut tengah menjadi sorotan publik terkait isu pembukaan jalur sirkuit. Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy SE, memimpin langsung kegiatan itu, didampingi anggota dan pimpinan Komisi DPRD lainnya . Sidak dilakukan sebagai bentuk respon DPRD terhadap isu yang beredar di kalangan masyarakat. Nuzul Rachdy, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus mendengarkan penjelasan dari pihak pengelola kawasan. “Kita melihat langsung apa yang terjadi terhadap aktivitas yang dilakukan di sini oleh PT Bumi Hijau,” ujar Zul sapaan akrabnya, Jumat Jumat (19/12/2025). Meski telah melakukan peninjauan, Zul mengaku pihaknya belum dapat memberikan kesimpulan, terutama terkait m...

Pelaksanaan Kuningan Adiluhung di Jakarta. Kuningan News – Fraksi Amanat Restorasi DPRD Kabupaten Kuningan, gabungan PAN dan NasDem, memuji “Kuningan Adiluhung” yang digaungkan Pemkab Kuningan dan. Kuningan Adiluhung, dianggap sebagai branding kuat yang mampu menarik investor dalam skala yang lebih besar. Pujian itu, tertuang dalam PU Fraksi terhadap Raperda APBD TA 2026. Dalam PU yang ditandatangani Ketua Fraksi H Uba Subari dan Sekretaris Hj Lin Yulianti SE itu, Fraksi Amanat Restorasi tidak hanya memuji Kuningan Adiluhung, tapi juga mengacungi jempol untuk beberapa langkah yang sudah ditempuh Pemerintah Daerah. Meskipun, berbarengan dengan pujian itu, Fraksinya juga memberi 7 poin catatan serius. Poin Aspirasi Fraksi Amanat Restorasi DPRD Kuningan ke Bupati Pertama, penyelesaian persoalan gagal bayar. Fraksi Amanat Restorasi memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas ikhtiar Pemerintah Daerah dalam menuntaskan persoalan yang selama ini membebani fiskal Kabupaten Kuningan...

Kuningan News – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kuningan menyoroti keras kondisi Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS) yang kini dinilai terlantar dan berubah menjadi aset tanah terbengkalai. Proyek strategis yang semula diharapkan membuka akses ekonomi wilayah selatan itu justru disebut menjadi salah satu penyebab gagal bayar keuangan daerah. “Pemerintah jangan diam. JLTS jangan dibiarkan menjadi beban mati yang terus menggerus keuangan daerah. Harus ada langkah konkret tahun 2026 nanti,” tegas Ketua Fraksi PKB DPRD Kuningan, Drs. H. Moch Ghozali, M.Si, dalam pandangan umum Fraksi PKB terhadap RAPBD 2026, Selasa (7/10/2025). Menurut Ghozali, pengelolaan aset daerah selama ini masih jauh dari optimal. Ia menilai, banyak aset strategis yang seharusnya bisa menghasilkan nilai tambah justru terbengkalai tanpa arah yang jelas. “Termasuk tanah untuk JLTS itu. Kita minta rencana aksi yang jelas. Kalau memang mau digarap, garaplah dengan perencanaan matang. Kalau tid...

  Fraksi PKS DPRD Kuningan menyalurkan bantuan ke korban kebakaran, Selasa (7/10/2025) Kuningan News - Kepedulian sosial kembali ditunjukkan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kuningan. Kali ini, PKS turun langsung ke lokasi kebakaran yang melanda rumah milik seorang lansia bernama Sari (68), warga Desa Kalimanggis Wetan, Kecamatan Kalimanggis. Rumah sederhana milik Sari itu, ludes dilalap si jago merah pada Minggu (5/10/2025) malam kemarin, saat sang pemilik sedang mengikuti pengajian di masjid setempat. Meski tidak ada korban jiwa, kebakaran tersebut menghanguskan seluruh bagian rumah dan harta benda. Sari kini kehilangan tempat tinggal dan hanya bisa pasrah atas ujian yang menimpanya. Mengetahui kabar duka ini, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan yang dipimpin langsung oleh Saipuddin, S.Si (Ketua Fraksi PKS) bergerak memberikan bantuan. Turut hadir dalam penyaluran bantuan tersebut, Kang Yaya, S.E (Wakil Ketua Fraksi PKS sekaligus anggota DPRD dari Da...

Ketua DPD PSI Kabupaten Kuningan, Asep Papay. (Foto: dok Asep) Kuningan News - Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan, Asep Papay, menyatakan dukungan terhadap langkah Bupati Kuningan yang mewacanakan pemangkasan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN pada APBD Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan keputusan sulit namun rasional di tengah tekanan anggaran daerah yang kian berat. "PSI Kuningan mendukung langkah Bupati untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk lewat pemangkasan TPP. Ini memang kebijakan tidak populer, tapi perlu dilakukan demi menjaga stabilitas fiskal dan memastikan bahwa anggaran tetap berpihak kepada masyarakat luas," ujar Asep Papay, Kamis (7/8/2025). Ia menegaskan bahwa secara hukum, TPP bukanlah hak mutlak ASN melainkan tambahan penghasilan berbasis kinerja yang bisa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Waspadai Dampak terhadap Pelaya...

Kuningan News – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majalengka menggelar acara Training Raya yang berlangsung di Aula DP2SDM pada Sabtu (19/7/2025). Dengan tema "Memupuk Kepemimpinan Muslim yang Berintegritas Menuju Indonesia Emas 2045," acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Bupati Majalengka, Drs. H. Eman Suherman, M.M., dan Wakil Bupati Majalengka, Dena Muhamad Ramdhan. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan Kapolres Majalengka, AKP Bayu Surya Wulandono, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, H. R. Muhammad Umar Maruf, serta Ketua Baznas, H. Agus Asri Sabana. Kehadiran Ketua Badko HMI Jawa Barat, Siti Nurhayati, dan sejumlah tokoh HMI Majalengka lainnya menambah semarak acara ini. Bupati Eman Suherman membuka acara secara resmi dan memberikan sambutan yang penuh motivasi. Dalam pesannya, beliau menyampaikan selamat kepada seluruh peserta dan menekankan pentingnya kepemimpinan berintegritas dalam menghadapi tantangan masa depan. “Kita harus memp...

Kuningan News – Koperasi Merah Putih yang baru-baru ini dibentuk di Desa Sumberjaya telah memasuki fase awal implementasi program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Dalam wawancara pada Senin (21/7/2025), Sekretaris Desa Sumberjaya, Heri, menjelaskan bahwa pembentukan koperasi ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya para petani. Sebagai desa yang mayoritas penduduknya adalah petani, kebutuhan akan pupuk menjadi hal yang sangat penting. Koperasi Merah Putih direncanakan akan fokus pada program jual beli pupuk pertanian, yang diharapkan dapat membantu petani mendapatkan akses mudah dan harga yang lebih terjangkau. "Program ini adalah langkah konkret untuk mendukung ketahanan pangan di desa kami," ujar Heri. Komoditas unggulan yang dimiliki Desa Sumberjaya adalah kopi, yang dikenal dengan kualitasnya yang tinggi. Dengan adanya koperasi, diharapkan para petani kopi dapat lebih mudah memperoleh pupuk yang dibutuhkan untuk meningkatkan hasil panen mereka. Heri...

Kuningan News – Aktivitas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kuningan kini tengah menjadi sorotan, setelah muncul dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Pemerintah Daerah. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan keputusan untuk menghentikan aktivitas tersebut pada 21 Maret 2025 lalu, namun laporan terbaru menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit masih terus meluas ke wilayah lain di Kuningan. Menurut informasi yang dilansir dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan, keputusan untuk menghentikan aktivitas perkebunan kelapa sawit diambil sebagai bentuk tindakan faktual aktif. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya, di mana aktivitas yang seharusnya dihentikan justru masih berlangsung. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Azmi Fauzan, Bendahara Umum PC IMM Kuningan, menegaskan bahwa tindakan pemerintah yang membiarkan aktivitas ilegal ini mencerminkan kelalaian yang dapat digolongkan sebagai PMH. “Pemerintah ...

  Kuningan News – Rencana penurunan komisi ojek online dari 20 persen menjadi 10 persen menuai respons beragam di berbagai kota di Indonesia. Sementara di beberapa daerah suara setuju mulai terdengar, di Kota Bandung, sejumlah komunitas driver menolak keras rencana tersebut, khawatir akan dampak negatif yang ditimbulkan. Empat komunitas pengemudi ojek online di Bandung, yaitu JARAMBAH, KOLONG Tegalluar, SGC 06, dan TRANSFORMERS, telah mengeluarkan pernyataan sikap bersama yang ditujukan kepada Kementerian Perhubungan. Mereka meminta agar kebijakan komisi tidak diubah secara tergesa-gesa dan tanpa melibatkan suara mitra pengemudi aktif. Menurut para pengemudi, skema komisi 20 persen yang berlaku saat ini dinilai masih adil dan realistis. Ananta Sagita, Ketua Komunitas JARAMBAH, menegaskan bahwa potongan tersebut bukan hanya soal penghasilan, melainkan bagian dari sistem yang memberikan rasa aman dan dukungan operasional. “Kami mendapatkan asuransi kecelakaan, layanan darurat, dan p...

Kuningan News –Puan Maharani Ketua DPR RI, menanggapi tegas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai menyimpang dari ketentuan konstitusi terkait pelaksanaan pemilu. Dalam pernyataannya, Puan menegaskan seluruh partai politik di DPR memiliki pandangan yang sama tentang pemilu harus dilaksanakan setiap lima tahun, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dilansir dari akun Instagram DPR RI “Semua partai politik mempunyai sikap yang sama bahwa pemilu sesuai dengan undang-undangnya adalah dilakukan selama lima tahun. Jadi, apa yang sudah dilakukan oleh MK menurut undang-undang itu menyalahi Undang-Undang Dasar,” jelas Puan dalam keterangannya usai Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (15/7/2025). Puan menekankan pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan terkait pemilu. Ia menyatakan langkah-langkah lanjutan atas putusan MK akan diambil secara kolektif oleh partai-partai politik melalui ...