Kuningan News - Pernyataan Bupati Dian Rachmat Yanuar terkait dugaan adanya oknum perizinan yang bermain, menuai kritik dari Pengamat Kebijakan Daerah, Soejarwo. Ia meminta agar orang nomor satu di kota kuda ini tidak hanya sekadar menebar narasi di ruang publik melainkan harus diiringi tindakan konkrit.  "Jangan cuma menebar narasi di ruang publik seperti itu dong. Buktikan dan berikan sanksi, jika memang sudah mengantongi nama oknumnya. Kalau hanya berkoar-koar, nanti dianggapnya penebar hoax," kata Mang Ewo, sapaan akrabnya. Menurut dia, persoalan integritas dalam pelayanan perizinan tidak cukup diselesaikan melalui peringatan atau pernyataan keras semata. Pemerintah daerah perlu menunjukkan keseriusan melalui penanganan laporan, pemeriksaan dugaan pelanggaran, serta penjatuhan sanksi apabila pelanggaran tersebut terbukti. “Publik tentu menunggu langkah nyata, bukan sekadar pernyataan. Kalau memang ada aparatur yang menyalahgunakan kewenangan, meminta imbalan, atau terlib...

Kuningan News – Teka-teki mengenai siapa yang akan maju dalam bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kuningan mendatang mulai memancing rasa penasaran publik. Salah satu sosok yang menjadi sorotan adalah Drs H Ujang Kosasih. Saat ditemui di sela-sela Musyawarah Cabang (Muscab) PKB di Hotel Grand Cordela pada Minggu (5/4/2026), ia memberikan jawaban diplomatis namun penuh optimisme terkait masa depan politiknya dan partai. Sebagai kader yang dikenal militan dan berprestasi, Ujang menegaskan dirinya selalu siap menjalankan apa pun perintah dan tugas yang diberikan oleh DPP PKB. Baginya, tugas partai adalah prioritas utama. Saat ini, ia masih fokus menyelesaikan agenda-agenda penting organisasi, terutama dalam masa transisi menuju restrukturisasi kepengurusan baru yang akan memimpin PKB Kuningan periode 2026-2031. “Ya pada prinsipnya sebagai kader partai sebagai militansi partai kita harus selalu siap. Apapun tugas dari DPP. PKB ini kan sampai dengan hari ini kita tidak dinyata...

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi Kuningan News - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran nomor 186/PT.10.11.02/SATPOL PP tentang kesiapsiagaan menghadapi masa libur perayaan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Surat edaran tersebut ditujukan untuk memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kenyamanan masyarakat selama periode libur panjang. Surat edaran itu diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.6.1/9548/SJ, yang mengatur langkah-langkah pengamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru di seluruh wilayah Indonesia. Dalam surat edarannya, Gubernur yang akrab disapa KDM itu mengimbau masyarakat agar merayakan Nataru secara sederhana, tertib, aman, dan bertanggung jawab. “Masyarakat untuk memberikan empati kepada yang terkena musibah serta merayakan Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 secara sederhana, tertib, aman, dan bertanggung jawab,” ujar KDM dalam surat edarannya. Imbauan tersebut juga ditujukan ...

H Udin Kusnaedi. Kuningan News – Polemik alih fungsi lahan di Kuningan terpaku pada salah satu regulasi yang sampai saat ini belum di sahkan yaitu RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kuningan, H. Udin Kusnaedi mengungkapkan saat ini Kabupaten Kuningan masih menunggu pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari pemerintah provinsi.  Dalam wawancaranya beberapa waktu kebelakang H. Udin menjelaskan pentingnya RTRW bagi pengembangan daerah. Ia menyatakan proses RTRW ini sangat krusial, terutama untuk zonasi wilayah peruntukan yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah.  “Terkait RTRW kami dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Kuningan beberapa tahun yang lalu itu juga mengusulkan agar RTRW dan RDTR itu disahkan,” tandasnya. Menurutnya pengesahan RTRW di Kuningan tidak bisa dilakukan secara terpisah dari RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan oleh provinsi. Hingga kini Pemerintah...

Peningkatan luasan tutupan lahan. Kuningan News - Banjir yang menimpa sebagian wilayah Cirebon dan diasosiasikan limpahan dari Gunung Ciremai karena berada di hilir/bawah gunung, tidak diamini begitu saja oleh Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC). Bahkan, tudingan BTNGC tidak kerja yang disampaikan salah satu tokoh Cisantana, dijawab TNGC dengan data-data. Kepala BTNGC Toni Anwar, melalui Humas Ady Sularso, menjelaskan bahwa sejak alih fungsi dari hutan produksi dan lindung menjadi kawasan konservasi (TN Gunung Ciremai tahun 2004) atas dorongan DPRD dan Pemda Kabupaten Kuningan serta Majalengka, telah dilakukan kegiatan rehabilitasi/pemulihan ekosistem. Pemulihan, kata pihak BTNGC, sudah dilakukan seluas 5.395,673 ha (periode 2009 s.d 2024) dengan jenis endemik seperti beringin, salam,puspa,jamuju,petag, dll dan  jenis MPTS  seperti duren, jengkol, nangka, petai, jambu, dll (maksimal 10% dari tanaman endemik) yang dapat memberikan manfaat bagi satwa liar dan juga manusi...

Menhan RI Sjafrie Sjamsoedin dan Ketua PWI Pusat  Akhmad Munir. Jakarta News -  Jika biasanya dilakukan untuk calon pejabat, dalam waktu dekat wartawan juga akan jadi peserta retret. Rencana itulah yang terungkap saat Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat berkunjung ke Kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI), Rabu (24/12/2025). Rencananya, retret khusus untuk wartawan tersebut diperuntukkan bagi anggota PWI se-Indonesia sebanyak 200 orang dan akan diberangkatkan bersama-sama dengan pesawat Airbus A400M dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan ditargetkan pada akhir Januari atau awal Februari 2026. “Ini merupakan momentum memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 Banten,”ujar Ketum PWI Akhmad Munir saat kunjungan silaturahmi Munir kepada Menhan RI Sjafrie Sjamsoedin.  Saat audensi, Ketum PWI Pusat didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang yang juga Ketua Pan...

Dapur Program MBG. Kuningan News - Meski dikatakan MBG akan terus berjalan saat libur sekolah, beberapa SPPG alias dapur MBG, mengumumkan henti operasional sementara jelang akhir tahun 2025.  Hal ini ternyata terjadi serentak nasional, termasuk di Kabupaten Kuningan. Alasannya, karena tersendat pencairan dari pusat. Itulah penjelasan yang disampaikan Korwil MBG Kabupaten Kuningan Nissa Rahmi, Rabu (24/12/2025) kemarin. Ia megaku, fenomena ini terus dilakukan follow up karena pencairan itu persoalannya dari Pusat. "Terkait SPPG yang henti operasional memang sedang banyak terjadi, tidak di Kuningan saja. Hal ini sudah sedang follow up dari beberapa hari yang lalu karena pencairan ini memang dari pusat, setiap hari dilakukan update SPPG mana saja yang dananya belum cair Dikatakan Nissa Rahmi, ada setidaknya 7 dapur MBG yang masih menunggu pencairan. Berikut daftarnya: 1. SPPG Kuningan Pancalang Kahiyangan 2. SPPG Kuningan Darma Jagara 3. SPPG Kuningan Kadugede Tinggar 4. SPPG Kuninga...

Pertemuan APDESI Kuningan dengan Bupati Kuningan, Rabu (24/12/2025). Kuningan News - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kuningan menggelar sebuah pertemuan dengan Bupati Kuningan, Rabu (24/12/2025), bertempat di Kantor APDESI Kabupaten Kuningan. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergitas antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan dari pusat hingga daerah. Ketua APDESI Kabupaten Kuningan, Henny Rosdiana, menekankan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung program-program pemerintah pusat. Dengan sinergitas antara APDESI dan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, kami siap mendukung program-program baik dari pusat hingga ke daerah. Penyampaian aspirasi pun telah kami sepakati dilakukan secara elegan dan konstruktif,” ujar Henny. Ia menegaskan komitmen APDESI untuk terus berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam men...