Ketua DPD PSI Kabupaten Kuningan, Asep Papay. (Foto: dok Asep) Kuningan News - Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan, Asep Papay, menyatakan dukungan terhadap langkah Bupati Kuningan yang mewacanakan pemangkasan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN pada APBD Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan keputusan sulit namun rasional di tengah tekanan anggaran daerah yang kian berat. "PSI Kuningan mendukung langkah Bupati untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk lewat pemangkasan TPP. Ini memang kebijakan tidak populer, tapi perlu dilakukan demi menjaga stabilitas fiskal dan memastikan bahwa anggaran tetap berpihak kepada masyarakat luas," ujar Asep Papay, Kamis (7/8/2025). Ia menegaskan bahwa secara hukum, TPP bukanlah hak mutlak ASN melainkan tambahan penghasilan berbasis kinerja yang bisa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Waspadai Dampak terhadap Pelaya...

Kuningan News – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon menggelar Festival Budaya Kota Cirebon tahun 2025 yang berlangsung selama tiga hari, mulai dari 2 hingga 4 Agustus. Kegiatan ini diselenggarakan di Alun-Alun Kejaksaan Kota Cirebon, menjadi ajang perayaan budaya yang menarik banyak perhatian masyarakat. Festival ini menampilkan berbagai pertunjukan seni tari dari berbagai provinsi di Indonesia. Pada Minggu (3/8/2025) malam acara dimulai sekitar pukul 20.00 WIB dimana pengunjung menikmati beragam tarian tradisional dari berbagai provinsi yang mengangkat kekayaan budaya Indonesia.  Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat dari berbagai wilayah, termasuk mahasiswa yang sedang kuliah di Cirebon. Salah satunya adalah Naira Raudhatul Jannah, seorang mahasiswi asal Karawang.  “Saya merasa bahagia bisa merasakan dan menikmati nilai-nilai serta tradisi yang masih ada sampai saat ini,” ujarnya saat diwawancarai kuninganmass.com. Suasana meriah terasa di Alun-Alun Kejaksaan. Pert...

Kuningan News – Kasus peretasan akun WhatsApp milik Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, telah menciptakan keresahan di tengah masyarakat dan memicu kritik tajam terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kuningan. Peristiwa ini menyoroti kelemahan dalam pengamanan digital yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oon Mujahidin, Koordinator Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), menilai bahwa Diskominfo telah gagal menjalankan peran strategisnya dalam melindungi sistem komunikasi pejabat publik dari ancaman siber. "Ini tamparan keras bagi Diskominfo yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam keamanan informasi," ujarnya pada Rabu (30/7/2025). Mujahidin, yang akrab disapa Om Pecoy, menegaskan bahwa tidak terlihat adanya sistem deteksi dini atau pengamanan digital yang berjalan. “Apa fungsi mereka selama ini? Warga dibikin bingung. Sementara Diskominfo diam saja. Ini bukti lemahnya manajemen krisis dan buruknya komunika...

Kuningan News – Aktivitas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kuningan kini tengah menjadi sorotan, setelah muncul dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Pemerintah Daerah. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan keputusan untuk menghentikan aktivitas tersebut pada 21 Maret 2025 lalu, namun laporan terbaru menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit masih terus meluas ke wilayah lain di Kuningan. Menurut informasi yang dilansir dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan, keputusan untuk menghentikan aktivitas perkebunan kelapa sawit diambil sebagai bentuk tindakan faktual aktif. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya, di mana aktivitas yang seharusnya dihentikan justru masih berlangsung. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Azmi Fauzan, Bendahara Umum PC IMM Kuningan, menegaskan bahwa tindakan pemerintah yang membiarkan aktivitas ilegal ini mencerminkan kelalaian yang dapat digolongkan sebagai PMH. “Pemerintah ...

Kuningan News – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah menggelar Lomba Bertutur Pelajar Jawa Barat Istimewa Tahun 2025. Dengan tema “Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Menjaga dan Melestarikan Lingkungan Hidup,” lomba ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap isu lingkungan sekaligus memperkuat kemampuan bertutur mereka. Total hadiah yang ditawarkan mencapai puluhan juta rupiah, menarik minat banyak peserta dari berbagai sekolah. Lomba ini terbuka untuk siswa-siswi dari berbagai jenjang pendidikan, yakni SD/sederajat kelas V, SMP/sederajat kelas VIII, dan SMA/sederajat kelas XI. Dengan melibatkan para pelajar, diharapkan generasi muda dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan. Proses pendaftaran lomba dilakukan secara online melalui link yang telah disediakan. Setiap peserta diwajibkan untuk mengisi biodata dan menyertakan beberapa dokumen pendukung,...

Kuningan News – Bupati dan Wakil Bupati Kuningan baru-baru ini menerima audiensi dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang ditugaskan sebagai Kepala Satuan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional Tahun 2025. Acara tersebut digelar pada Kamis (17/7/2025), di Aula Pendopo Bupati Kuningan, dihadiri oleh Dandim 0615/Kuningan dan berbagai pihak terkait lainnya. Audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk percepatan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya di Kabupaten Kuningan. Kehadiran generasi muda melalui SPPI diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjawab tantangan pembangunan yang ada, terutama di bidang kesehatan dan ketahanan pangan. Dalam sambutannya, Dian Rahmat Yanuar Bupati Kuningan mengungkapkan apresiasi terhadap semangat dan dedikasi para sarjana yang terlibat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan gizi masyarakat. “Kegiatan ini bukan sekadar audiensi biasa, tetapi merupakan diskusi ya...

Kuningan News –Puan Maharani Ketua DPR RI, menanggapi tegas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai menyimpang dari ketentuan konstitusi terkait pelaksanaan pemilu. Dalam pernyataannya, Puan menegaskan seluruh partai politik di DPR memiliki pandangan yang sama tentang pemilu harus dilaksanakan setiap lima tahun, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dilansir dari akun Instagram DPR RI “Semua partai politik mempunyai sikap yang sama bahwa pemilu sesuai dengan undang-undangnya adalah dilakukan selama lima tahun. Jadi, apa yang sudah dilakukan oleh MK menurut undang-undang itu menyalahi Undang-Undang Dasar,” jelas Puan dalam keterangannya usai Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (15/7/2025). Puan menekankan pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan terkait pemilu. Ia menyatakan langkah-langkah lanjutan atas putusan MK akan diambil secara kolektif oleh partai-partai politik melalui ...

Kuningan News – Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, baru-baru ini mengungkapkan bahwa pembentukan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan kombinasi antara insting dan teknokrasi. Dalam penjelasannya, Budi mengakui bahwa tidak ada pengalaman atau acuan yang mendasari program ambisius ini, sehingga menciptakan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. Dilansir tari TV Parlemen, Budi menegaskan bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih adalah langkah sejarah baru bagi Indonesia. Ia menjelaskan bahwa tidak ada benchmark di dunia untuk membangun 80.000 koperasi desa, menjadikannya proyek yang unik dan tanpa panduan yang jelas. "Ini adalah program mencetak dan melukis sejarah baru untuk Indonesia," tuturnya. Dalam hal pengelolaan, Budi menyatakan bahwa Kopdes Merah Putih akan diimplementasikan dengan pendekatan bottom-up, meski ide awalnya bersifat top-down. "Kopdes akan melibatkan partisipasi dari masyarakat desa," jelasnya. Namun, pernyataan Budi Arie m...