Kuningan News, Keberadaan M Ridho Suganda (wakil
bupati) di PDIP diminta agar jangan dipandang sebelah mata. Itu apabila
sosoknya masih dibutuhkan oleh partai banteng tersebut.
“Kalaupun
sosoknya masih dibutuhkan oleh partai alangkah eloknya jika keberadaanya tidak
dipandang sebelah mata oleh partai dengan tidak dilibatkan dalam agenda partai,”
ujar Ketua F-Tekkad, Soejarwo.
Seperti yang
terjadi baru-baru ini, sambungnya, Ridho alias Edo mengaku tidak diundang dalam
rapat pengurus partai di hotel milik Ketua DPC PDIP Kuningan, H Acep Purnama.
Ia
mempertanyakan apakah pemanggilan jajaran petinggi DPC PDIP terhadap Edo yang
beragendakan "penyidangan" terhadap action yang dilakukannya, akan
menjadi "happy ending" baik bagi Edo maupun partainya atau tidak.
“Apakah pula
pernyataan "sejuk" yang dilontarkan Edo pasca disidangkan bukan
sebuah keterpaksaan? Tentunya hanya internal partai dan Edo sendiri yang
merasakannya,” kata pria yang akrab disapa mang Ewo tersebut.
Namun jika
kedepan Edo masih menunjukan sikap yang kurang berkenan dan bisa diterima oleh
jajaran partainya, tidak berlebihan jika akhirnya seorang Edo
"dikeluarkan" dari Parpol yang
telah mengusungnya.
Sementara,
Direktur Merah Putih Institute, Boy Sandi Kartanegara mengatakan, apa yang
disampaikan oleh Edo, semoga meredakan tensi dinamika di tubuh internal partai
maupun dipemerintahan.
Karena walau
bagaimanapun, dinamika yang terjadi disitu, tetap akan berpengaruh kepada
kelangsungan pemerintahan, kebingungan dikalangan internal aparatur dan
berpotensi terhadap kinerja mereka dalam melayani masyarakat.
“Kita punya
banyak contoh bahwa relasi antara bupati dengan wakilnya berjalan kurang
harmonis, mudah-mudahan ini tak terjadi di Kabupaten Kuningan. Segenap komponen
harus punya kesadaran dan kemauan yang sama untuk memajukan daerah, mewujudkan
visi misi dan agenda-agenda besar pembangunan lainnya. Sekali lagi itu bisa
diwujudkan dengan modal kebersamaan,” harap Boy.
Pernyataan Edo,
diharapkan pula oleh pria berambut gondrong ini, bisa dipahami oleh segenap
pengurus di internal partainya. Tinggal bagaimana mereka menerima itu dengan
hati terbuka. Wabup ini mau dianggap beban atau asset, itu internal partai yang
harus memutuskan.
“Kalau
dianggap asset yaa dirawatlah baik-baik, tapi kalau dianggap beban yaa tinggal
dipecat saja kan selesai masalahnya. Tak perlu persoalan-persoalan ini
berlarut-larut karena tantangan pembangunan kompleksitasnya semakin berat,
kalau tak padu mengatasinya akan sulit melaksanakannya,” pungkasnya. (derium)
