Hujan deras yang mengguyur kawasan Palutungan, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Jalan Raya Palutungan berubah seperti sungai.
Kuningan News - Memasuki musim penghujan, ancaman banjir diprediksi kembali melanda di sejumlah titik wilayah Provinsi Jawa Barat. Fenomena genangan air yang terus berulang memicu keprihatinan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam unggahan instagramnya Selasa (17/11/2026), Ia menegaskan alam harus dirawat dan dijaga.
KDM membeberkan faktor penyempitan aliran sungai, tumbuhnya bangunan di garis sempadan air, hingga perilaku buruk masyarakat membuang sampah sembarangan menjadi pemicu utama luapan air membanjiri pemukiman.
“Potensi banjir pasti sudah terjadi di beberapa titik. Biasanya banjir langganan tiap tahun. Sungainya menyempit. Aliran sungainya membentur tembok. Jembatannya lurus dan gorong gorong nya menyempit. Kemudian sampah masuk. Kadang kasur masuk dan sampah sampah plastik dengan jumlah banyak masuk Akhirnya meledak jadi banjir,” tuturnya.
KDM menegaskan tidak menyalahkan siapapun, melainkan harus diwujudkan melalui perbaikan kesadaran diri dan kedisiplinan bersama dalam merawat alam.
“Kita tidak mesti saling menyalahkan, tetapi sudah saatnya kita berbenah diri. Karena alam harus dirawat, alam harus dijaga. Kita harus mulai disiplin dalam kehidupan kita,” paparnya.
Ia mengimbau keras warga agar tidak lagi mendirikan bangunan atau mengokupasi badan sungai, serta menghentikan kebiasaan menjadikan aliran sungai sebagai tempat pembuangan sampah.
Selain faktor kesadaran warga, KDM juga menyoroti perlunya evaluasi teknis pada konstruksi infrastruktur. Ia mendorong perombakan desain jembatan di titik-titik rawan banjir agar dibuat melengkung guna mencegah hambatan laju air dan tumpukan sampah.
“Jangan mengambil sungai dan badan sungai untuk membangun rumah dan berbagai bangunan lainnya. Jangan membuang sampah ke sungai. Kemudian juga desain jembatan jembatan harus dibikin melengkung di beberapa titik rawan dan kita harus senantiasa menjaga lingkungan secara bersama,” jelasnya.
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat turut menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat jika pelayanan penanganan bencana di lapangan dirasa belum berjalan secara penuh dan maksimal.
“Mohon maaf apabila layanan Provinsi Jawa Barat kurang optimal. Tapi kami akan terus berusaha berkoordinasi dengan para bupati, walikota, camat sampai kepala desa dan kepala kelurahan untuk sama sama peduli dan menjaga lingkungan,” pungkasnya. (KN-12)
