Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH).
Kuningan News - Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Republik Indonesia menyebutkan Kabupaten Kuningan, wilayah yang berada di kaki Gunung Ciremai ini memiliki persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) terbawah kedua di Provinsi Jawa Barat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuningan, Usep Sumirat, memberikan penegasan dan menyanggah rilis data yang dinilai belum mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ia membeberkan data yang ditarik oleh pihak kementerian belum memasukkan berbagai kawasan hijau yang ada di Kuningan.
“Rasanya itu belum masuk beberapa data seperti Kebun raya Kuningan atau KRK, serta areal Kebun/Hutan Rakyat yg berfungsi yg sama,” tegasnya, Kamis (19/11/2026).
Beberapa kawasan vegetasi luas yang disinyalir belum terdata secara rinci di antaranya adalah area Kebun Raya Kuningan (KRK), areal kebun rakyat, hingga bentang hutan rakyat yang memiliki fungsi ekologis sama sebagai RTH.
"Setahu saya RTH di wilayah permukiman itu hampir 1.419 hektare ditambah 154 hektare di areal KRK. Nah, itu belum masuk hutan rakyat atau kebun rakyat yang masih hijau, jika tidak salah dahulu mah datanya hampir 15.000 hektare," ujarnya.
Usep juga menyampaikan jika menghitung total keseluruhan kawasan hutan di Kabupaten Kuningan, cakupan wilayah hijau sejatinya sangat mendominasi. Luasan kawasan hutan di Kabupaten Kuningan sendiri mencakup hampir 34.835 hektare, yang terdiri dari bentangan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), hutan lindung, hingga hutan produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani.
“Lalu kalau kawasan hutan Kabupaten Kuningan kan luasnya hampir 34.835 Ha termasuk Taman Nasional Gunung Ciremai dan Hutan Lindung maupun Produksi yang di kelola Perum Perhutani,” tambahnya.
Ia mengungkapkan saat ini sedang melakukan konfirmasi serta penelusuran ke pihak Kementerian Lingkungan Hidup guna meluruskan penarikan data tersebut. Ia menyoroti kerancuan indikator yang digunakan oleh portal pusat, mengingat data yang memuat RTH Kuningan berada di urutan terbawah tersebut ditarik dari portal yang sejatinya berfokus pada tata kelola persampahan.
“Ini yang sedang saya tanyakan ke Kementrian Lingkungan Hidup nya sebab portal nya banyak, jika pakai IKLH mah beda lagi RTH nya, ini kan portal soal persampahan,” pungkasnya. (KN-12)
