Dinilai Bertele-tele Usut Kasus Dugaan Korupsi, Massa Aksi Desak Kejari Kuningan Limpahkan Perkara ke KPK
Kuningan News - Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang berlarut-larut oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan memicu gelombang protes dari ratusan masa aksi dari berbagai Ormas / LSM Peduli Keadilan (GO-PEKA). Massa aksi mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Kuningan guna mempertanyakan kepastian hukum atas penanganan perkara yang dinilai lambat dan bertele-tele.
Unjuk rasa digelar di depan Gedung Kejari Kuningan pada Rabu (11/11/2026) diwarnai rasa ketidakpuasan lantaran Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuningan tidak hadir menemui peserta aksi.
Akibat ketidakhadiran pimpinan kejaksaan tersebut, perwakilan massa aksi bersama pihak Kejari Kuningan akhirnya menyepakati agenda aksi unjukan rasa lanjutan yang bakal digelar pada Kamis (12/11/2026) pagi.
Perwakilan massa aksi melayangkan kritik tajam terkait lambannya penanganan perkara pidana korupsi yang tak kunjung membuahkan kejelasan sejak diproses bulan Maret lalu hingga memasuki bulan November.
“Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 itu jelas, kalau tidak cukup 14 hari lagi, kemudian kalau tidak cukup 14 hari lagi penanganan perkara pidana, namun ini dari Maret, April, Mei, Juni, sampai sekarang November, kayaknya ini overload,” tutur salah satu orator masa aksi.
Orator aksi juga menyentil besarnya potensi anggaran daerah yang digerus oleh praktik korupsi, serta mendesak adanya transparansi agar perkara tersebut tidak ditelantarkan begitu saja tanpa kejelasan hukum.
“Kejaksaan Negeri Kuningan kalau tidak mampu limpahkan aja ke KPK, harus ada kepastian hukum pak, tidak bertele tele kayak begini,” tambahnya.
Merespons tudingan massa aksi, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Kuningan, Dimas Satria Putra, SH, MH, membeberkan perkara yang dituntut massa sejatinya masih terus didalami secara intensif oleh tim penyidik.
"Semua yang disampaikan itu sedang dalam pendalaman kami. Mohon maaf bukannya Bu Kajari beralasan, memang ada kegiatan lain. Kami yang diamanahkan untuk menjawab audiensi hari ini," tuturnya.
Mengenai adanya tuntutan opsi praperadilan yang disuarakan peserta unjuk rasa, Dimas menegaskan mekanisme praperadilan baru bisa ditempuh apabila sebuah penanganan perkara dihentikan atau di-SP3.
Pihak kejaksaan memastikan hingga saat ini proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut terus berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
"Kalau praperadilan itu kalau perkaranya berhenti, sedangkan ini kan belum berhenti dan masih berproses," pungkasnya. (KN-12)
