Kuningan News – Ketika Badan Pusat Statistik (BPS) Kuningan merilis data pertumbuhan ekonomi daerah yang menembus dua digit, mencapai 10,42 persen pada Triwulan II tahun 2025, banyak yang bersyukur.
Namun, pernyataan mengejutkan justru datang dari Ketua DPRD Kabupaten Kuningan yang menilai bahwa data tersebut “tidak sejalan dengan realitas sosial ekonomi masyarakat di bawah”.
Pernyataan seperti ini jelas mengundang pertanyaan:
Apakah data resmi negara kini kalah oleh persepsi pribadi?
Padahal, BPS bukan lembaga politik. Mereka bekerja berdasarkan metodologi ilmiah yang baku dan diakui nasional.
Data yang mereka rilis bukan hasil tafsir, bukan pula pesanan. Semua berbasis pada penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mencakup sektor pertanian, perdagangan, industri, jasa, hingga pariwisata.
Dan faktanya, data BPS Kuningan menunjukkan tren positif.
Triwulan I 2025: 9,76%
Triwulan II 2025: 10,42%
Sebagai pembanding, di tahun 2024 pertumbuhan Kuningan hanya mencapai 6,17% (Triwulan I) dan 3,46% (Triwulan II).
Lonjakan ini bukan sulap, melainkan hasil kerja keras kolektif masyarakat dan pemerintah daerah dalam memulihkan ekonomi pasca-pandemi.
Lucu saja kalau ada pihak yang menyebut pertumbuhan ekonomi ini semu.
Kalau bukan BPS yang dipercaya, lalu siapa? DPRD seharusnya menggunakan data resmi ini untuk memperkuat kebijakan, bukan malah menuding tanpa dasar. Kritik boleh, tapi harus berbasis fakta.
Sikap meragukan data BPS hanya akan melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang kredibel. Apalagi jika komentar itu muncul tanpa verifikasi langsung ke sumber resmi.
Kalau memang ragu, mengapa tidak menanyakan langsung kepada BPS atau bahkan Kementerian Dalam Negeri yang juga memantau kinerja ekonomi daerah?
Pertumbuhan ekonomi Kuningan yang kini menanjak justru mencerminkan semangat bangkit masyarakat di berbagai sektor.
Petani kembali produktif dengan hasil panen yang meningkat. UMKM dan pedagang kecil mulai pulih dan menggeliat di pasar.
Sektor pariwisata tumbuh, membuka lapangan kerja baru. Program bantuan, investasi, dan pembangunan infrastruktur mulai menunjukkan dampak nyata.
Apakah semua masyarakat sudah merasakan hasilnya secara merata? Tentu belum. Tapi menolak data karena belum merata sama saja dengan menolak proses pembangunan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator arah, bukan garis finish.
DPRD memiliki peran strategis dalam mengawasi dan menyusun kebijakan daerah. Namun kritik yang tidak didasari pemahaman data justru berpotensi memecah fokus publik dan melemahkan semangat kolaborasi.
Kuningan sedang berlari, bukan berjalan. Mari kita baca data dengan bijak, bukan dengan emosi. Karena data tidak berbohong, yang sering keliru adalah cara kita membacanya.
Oleh: Asep Papay (Ketua DPD PSI Kabupaten Kuningan)
